Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi sungai di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), saat Prabowo mengevaluasi satu tahun penanganan pascabencana banjir dan longsor November 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian — yang juga Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera — menyampaikan arahan itu seusai rapat. Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, dan Polri dikerahkan untuk menjalankan normalisasi.
137 Sungai dan 38 Muara Jadi Prioritas
Pemerintah mencatat 137 sungai masuk penanganan: 31 di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat. Selain itu, pemerintah menargetkan normalisasi 38 muara di tiga provinsi tersebut — tujuh telah selesai, 11 sedang ditangani, sedangkan 20 belum mulai dikerjakan. Alasannya teknis sekaligus mendesak: sedimentasi menumpuk dan menyempitkan daya tampung sungai, sehingga hujan deras mudah meluap menjadi banjir.
Progres normalisasi sungai sendiri masih beragam. Di Aceh, 15 sungai selesai, 6 dalam proses, dan 10 belum tertangani. Di Sumatera Utara, 28 selesai, 6 dalam proses, dan 14 belum tertangani. Di Sumatera Barat, 12 selesai, 31 dalam proses, dan 15 belum tertangani. Pemerintah menargetkan normalisasi sungai rampung dalam tiga tahun.
Urgensinya bukan teori. Menurut catatan Tito, terjadi 41 banjir dan longsor susulan sepanjang April–Oktober 2026, termasuk 18 kejadian di Aceh. Sejumlah infrastruktur yang baru diperbaiki bahkan kembali rusak. Data BNPB yang dipaparkan dalam rapat yang sama mencatat, selama 24 Oktober–8 November 2026, banjir melanda 12 kabupaten/kota; tujuh di antaranya sudah surut, tetapi lima masih tergenang: Pidie Jaya di Aceh; Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai di Sumatera Utara; serta Lumajang di Jawa Timur. Lima kabupaten itu mencakup 22 kecamatan dengan 11.404 kepala keluarga terdampak; total 12 kabupaten/kota mencakup 46 kecamatan dan 18.511 kepala keluarga.
Dalam rapat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah akan mempercepat pelimpahan kewenangan izin galian C kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah bencana, agar pengerukan sedimen dan normalisasi sungai bisa berjalan lebih cepat. Syaratnya, kata Bahlil, normalisasi sungai menjadi hal utama — bukan mengambil material lalu meninggalkannya begitu saja.
Rencana Induk Rp100,67 Triliun hingga 2028
Dalam rapat itu, Prabowo menyetujui rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi 2026–2028 yang mencakup 11.520 kegiatan. Total kebutuhan anggarannya sekitar Rp100,67 triliun: sekitar Rp100,1 triliun untuk 23 kementerian/lembaga pelaksana utama dan Rp575,4 miliar untuk 10 kementerian/lembaga pendukung. Alokasi tahunannya Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Untuk 2027, pemerintah menyiapkan sekitar Rp42 triliun — terdiri dari kebutuhan 2027 sekitar Rp33 triliun ditambah sisa pagu 2026 sekitar Rp9 triliun yang belum tersalur ke kementerian/lembaga. Alokasi ini tidak mengalir ke pemerintah daerah, melainkan ke kementerian dan lembaga pelaksana, dengan Kementerian PU sebagai penopang utama. Pekerjaan di lapangan ditargetkan berjalan pada Januari atau paling lambat Februari 2027.
Di sisi lain, Tito juga menyoroti serapan anggaran. Pemerintah sebelumnya menambah Transfer ke Daerah sekitar Rp10,6 triliun untuk penanganan dan mitigasi bencana, tetapi sejumlah pemerintah daerah realisasinya masih di bawah 10 persen — hal yang sudah disoroti Tito pada pertengahan Oktober 2026. Dana darurat yang tidak terserap adalah masalah lama yang kini berhadapan langsung dengan musim hujan.
Puncak Musim Hujan Desember–Februari Jadi Ujian
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani melaporkan dalam rapat yang sama bahwa musim hujan tahun ini datang 20–30 hari lebih lambat dari biasanya, dengan puncak diperkirakan Desember 2026 hingga Februari 2027. Curah hujan diperkirakan berada dalam kategori normal berdasarkan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tetapi terkumpul dalam periode yang lebih singkat. BMKG bersama BNPB menyiapkan peringatan dini yang bisa diakses publik melalui bmkg.go.id/peringatan-dini, termasuk prakiraan hujan 3–6 jam ke depan hingga tingkat kecamatan. Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca bersama BNPB untuk mengarahkan hujan ke wilayah perairan atau daerah yang dinilai tidak membahayakan.
Faisal juga menyampaikan bahwa sekitar 38 sungai proses normalisasinya belum selesai atau masih berlangsung — angka yang berbeda dari target 38 muara, dan keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
Skala pemulihan yang harus dikejar masih besar. Bencana November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan, dengan lebih dari 2,1 juta warga sempat mengungsi. Kerusakan mencakup lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, dan 1.593 fasilitas ibadah. Di sektor pendidikan, 4.922 sekolah terdampak; 4.823 di antaranya sudah kembali belajar di bangunan asal, sementara 99 masih memakai kelas darurat karena kerusakan berat. Seluruh 87 rumah sakit yang terdampak telah kembali beroperasi. Pembersihan material kayu pascabencana dilaporkan mencapai 99 persen di Sumatera Barat, 90 persen di Sumatera Utara, dan 70 persen di Aceh.
Analisis: Ujian Bukan di Rapat, tapi di Serapan dan Sungai
Bagian ini adalah analisis, bukan fakta terverifikasi.
Arahan Prabowo ini bukan kebijakan baru — normalisasi sungai sudah menjadi prioritas sejak rapat koordinasi Satgas pada 26 Oktober. Yang baru adalah penegasan politiknya: satu tahun setelah bencana, dengan 41 kejadian susulan dan puncak musim hujan di depan mata, pemerintah menaruh taruhan pada pengerukan sungai dan muara sebagai garis pertahanan pertama. Taruhannya masuk akal, tetapi rapuh di dua titik: serapan anggaran daerah yang masih di bawah 10 persen di sejumlah wilayah, dan jadwal pekerjaan lapangan yang baru dimulai Januari–Februari 2027 — di tengah musim hujan yang sudah berjalan.
Konteksnya, sorotan terhadap tata kelola dana bencana sedang tinggi: KPK menyidik dugaan korupsi dana siap pakai BNPB dan telah menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada 13 Oktober 2026. Perkara itu masih dalam proses hukum dan asas praduga tak bersalah berlaku — tetapi secara politik, pesan yang dibaca publik jelas: uang bencana dalam jumlah besar kini diawasi lebih ketat dari sebelumnya. Keberhasilan rencana Rp100,67 triliun ini akan diukur bukan dari persetujuan di Istana, melainkan dari apakah sungai-sungai itu benar-benar dikeruk sebelum hujan puncak tiba, dan apakah anggarannya sampai ke lapangan.
Daftar sumber: 1. Antara, 10 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat Journalarta, Literatif, Lensahukum, dan The Kabar News) 2. Journalarta, “Normalisasi Sungai Sumatera: 137 Sungai Diprioritaskan”, 9 November 2026 — https://journalarta.com/news/2026/11/09/normalisasi-sungai-sumatera-137-sungai/?jn_src=related 3. Literatif, “Prabowo Gelar Ratas Evaluasi Progres Satu Tahun Pemulihan Pascabencana Sumatera”, 9 November 2026 — https://literatif.com/prabowo-gelar-ratas-evaluasi-progres-satu-tahun-pemulihan-pascabencana-sumatera/ 4. Lensahukum (Detik), “Prabowo Evaluasi Pemulihan Bencana Sumatera dengan Anggaran Rp100 Triliun”, 9 November 2026 — https://lensahukum.co.id/prabowo-evaluasi-pemulihan-bencana-sumatera 5. Feedberry, “Prabowo Setujui Rp42 T Pemulihan Bencana Sumatra 2027”, 9 November 2026 — https://feedberry.com/artikel/prabowo-setujui-rp42-t-pemulihan-bencana-sumatra-2027 6. SuaraKabar, “Prabowo Minta Antisipasi Hujan Usai Laporan 41 Bencana Susulan Sumatera”, 9 November 2026 — https://suarkabar.id/prabowo-antisipasi-hujan-bencana-susulan-sumatera 7. Jawawa (Antara), “BMKG Briefs Prabowo on Preparations for Potential Floods and Landslides at the Peak of the Rainy Season”, 9 November 2026 — https://jawawa.id/newsitem/bmkg-briefs-prabowo-on-preparations-for-potential-floods-and-landslides-at-the-peak-of-the-rainy-season-1794243081 8. The Kabar News, “Govt steps up rainy-season disaster readiness”, 9 November 2026 — https://thekabarnews.com/govt-steps-up-rainy-season-disaster-readiness/ 9. Lensahukum (Detik), “BNPB Siapkan Peralatan Mitigasi Banjir di Lima Kabupaten”, 9 November 2026 — https://lensahukum.co.id/bnpb-mitigasi-banjir-lima-kabupaten