Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mencegah bencana susulan di Sumatra. Perintah itu mengemuka dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026), yang membahas kesiapsiagaan nasional menghadapi puncak musim hujan 2026/2027 — dan dilaporkan Antara pada Selasa (10/11/2026) dini hari.
Perintah tersebut datang di tengah banjir susulan yang kembali merendam Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada Senin malam. Artinya, OMC kali ini bukan sekadar respons darurat, melainkan langkah antisipatif menjelang tiga bulan puncak hujan.
41 Bencana Susulan dalam Tujuh Bulan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian — yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra — menyampaikan data yang menjadi latar perintah Presiden: sepanjang April hingga Oktober 2026 tercatat 41 kejadian banjir dan longsor susulan di tiga provinsi yang terdampak bencana akhir November 2025, yakni 18 kejadian di Aceh, 15 di Sumatra Barat, dan sedikitnya delapan di Sumatra Utara.
Bencana awal pada akhir November 2025 itu sendiri berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa. Penanganannya dibagi dalam tiga tahap: tanggap darurat November 2025 hingga akhir Januari 2026, masa transisi Januari hingga April 2026, dan rehabilitasi serta rekonstruksi April 2026 hingga Desember 2028.
Urgensi perintah itu terlihat di Pidie Jaya. Pada Senin (9/11/2026) malam, banjir susulan kembali menerjang setelah tanggul jebol dan air masuk ke permukiman hingga 50–150 sentimeter, menurut Kepala BPBD Pidie Jaya Okta Handipa. Sedikitnya 15 gampong di tiga kecamatan terendam. Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi membenarkan puluhan gampong kembali terendam; tanggul sementara di Desa Dayah Husen, Kecamatan Meurah Dua, sudah jebol sejak 31 Oktober lalu dan banjir berulang tiga kali sejak itu. Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan korban jiwa dari banjir susulan tersebut.
BNPB sendiri melaporkan, dalam periode 24 Oktober hingga 8 November 2026, banjir melanda 12 kabupaten/kota; tujuh di antaranya sudah surut, sementara lima masih membutuhkan perhatian — Pidie Jaya di Aceh; Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai di Sumatra Utara; serta Lumajang di Jawa Timur — mencakup 22 kecamatan dengan 11.404 kepala keluarga terdampak.
Dalam ratas itu, menurut Tito, Presiden memerintahkan Kepala BNPB menyiapkan peralatan, serta Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri bersiaga dengan memantau prakiraan cuaca BMKG. Pemerintah juga akan menggelar OMC di wilayah terdampak.
Cara Kerja OMC dan Batasnya
BMKG bersama BNPB telah menyiagakan OMC, dengan prioritas melindungi wilayah yang sedang dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi agar tidak terdampak bencana susulan. Secara teknis, operasi ini menyemai awan hujan agar jatuh di wilayah perairan laut yang aman, atau mengurangi intensitas awan kumulonimbus di wilayah rawan.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan dua pendekatan yang dipakai: mengarahkan hujan agar turun di wilayah hulu pembentukan awan atau perairan yang dinilai tidak membahayakan, dan memecah awan dengan bahan semai berukuran kurang dari 2 mikron atau flare disertai kapur tohor agar hujan tidak terjadi.
Faisal juga menyampaikan prakiraan yang menjadi dasar kewaspadaan: awal musim hujan tahun ini mundur 20–30 hari, dan puncaknya terkonsentrasi selama tiga bulan — Desember 2026, Januari, dan Februari 2027. Sistem peringatan dini BMKG kini memantau hingga tingkat kecamatan, dengan prakiraan jangka pendek tiga hingga enam jam ke depan.
Namun OMC punya batas yang diakui BMKG sendiri. Faisal menyebut sekitar 38 sungai proses normalisasinya belum selesai atau masih berlangsung, sehingga hujan diupayakan tidak jatuh di daerah yang belum siap. Normalisasi 137 sungai di tiga provinsi — yang sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya — tetap menjadi pekerjaan utama; OMC hanya menahan hujan sementara pekerjaan itu berjalan.
OMC sendiri bukan hal baru di Sumatra. BNPB bersama BMKG sudah menggelar OMC serentak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025, saat bencana awal terjadi — antara lain dengan pesawat PK-SNP dari Bandara Sultan Iskandar Muda dan empat sorti penerbangan di Sumatra Utara yang menyemai 3.200 kilogram natrium klorida dan kalsium oksida. Yang baru kali ini adalah sifatnya yang preventif, digelar sebelum puncak musim hujan, bukan di tengah bencana.
Analisis: OMC Membeli Waktu, Bukan Menyelesaikan Masalah
Bagian ini adalah analisis, bukan fakta terverifikasi.
Perintah OMC ini menunjukkan satu pergeseran: pemerintah kini memperlakukan bencana Sumatra sebagai persoalan kesiapsiagaan yang berkelanjutan, bukan keadaan darurat sekali jalan. TNI dan Polri disiagakan, peringatan dini diperketat hingga tingkat kecamatan, dan modifikasi cuaca disiapkan jauh sebelum puncak hujan.
Tetapi OMC tidak menyelesaikan akar masalahnya. Hujan yang dialihkan tidak memperbaiki sedimentasi di 137 sungai dan tidak menambal tanggul yang jebol berulang. Kasus Pidie Jaya memperlihatkan celahnya: tanggul sementara Dayah Husen jebol pada 31 Oktober, banjir berulang tiga kali, dan laporan Atjehwatch menyebut anggaran belanja tidak terduga BPBD Pidie Jaya tahun 2026 tercatat nihil — sebuah laporan yang, bila benar, menimbulkan pertanyaan serius tentang kapasitas tanggap darurat di tingkat kabupaten. Angka itu masih perlu dikonfirmasi ke pemerintah daerah, dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan.
Ujian sesungguhnya akan datang pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Bila OMC dan normalisasi berjalan seiring, banjir susulan pada puncak musim hujan semestinya berkurang. Bila tidak, pemerintah akan menghadapi pemandangan yang sama — permukiman yang baru dibersihkan kembali berlumpur — di tengah target rehabilitasi dan rekonstruksi yang baru selesai pada Desember 2028.
Daftar sumber: 1. Antara, 10 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat SuaraKabar, Berita Prioritas, dan Jawawa) 2. SuaraKabar, “Prabowo Minta Antisipasi Hujan Usai Laporan 41 Bencana Susulan Sumatera”, 9 November 2026 — https://suarkabar.id/prabowo-antisipasi-hujan-bencana-susulan-sumatera 3. Berita Prioritas (rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden), “Presiden Prabowo Pimpin Kesiapsiagaan Nasional Hadapi Puncak Musim Hujan 2026/2027”, 9 November 2026 — https://beritaprioritas.com/presiden-prabowo-pimpin-kesiapsiagaan-nasional-hadapi-puncak-musim-hujan-20/ 4. Jawawa (Antara), “BMKG Briefs Prabowo on Preparations for Potential Floods and Landslides at the Peak of the Rainy Season”, 9 November 2026 — https://jawawa.id/newsitem/bmkg-briefs-prabowo-on-preparations-for-potential-floods-and-landslides-at-the-peak-of-the-rainy-season-1794243081 5. BNPB, “BNPB Gelar OMC Serentak di Aceh, Sumut, dan Sumbar Guna Penanganan Bencana Hidrometeorologi”, November 2025 — https://bnpb.go.id/berita/bnpb-gelar-omc-serentak-di-aceh-sumut-dan-sumbar-guna-penanganan-bencana-hidrometeorologi 6. Sagoetv, “Banjir Susulan Terjang Pidie Jaya, Tanggul Jebol dan Air Masuk Permukiman hingga 150 Cm”, 9 November 2026 — https://sagoetv.com/banjir-susulan-terjang-pidie-jaya-tanggul-jebol-dan-air-masuk-permukiman-hingga-150-cm/ 7. Atjehwatch, “Ohku, Tanggul Jebol, Banjir Terus Terjang Pidie Jaya, Dana Darurat BPBD Justru Nihil”, 9 November 2026 — https://atjehwatch.com/2026/11/09/ohku-tanggul-jebol-banjir-terus-terjang-pidie-jaya-dana-darurat-bpbd-justru-nihil/