Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ke Istana Kepresidenan pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemanggilan itu terjadi di hari yang sama ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Senayan. Yusril kemudian memberikan penjelasan di Istana mengenai status hukum surat tersebut dan langkah konstitusional yang harus ditempuh MPR.
Tidak perlu persetujuan MPR
Penjelasan Yusril yang paling penting adalah soal sifat surat pengunduran diri itu. Menurut Yusril, surat berhenti yang disampaikan Gibran kepada MPR merupakan keputusan pribadi sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat — dan tidak memerlukan persetujuan dari MPR. “Menurut pendapat saya sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu. Karena ini sifatnya pernyataan berhenti. Kalau menyatakan berhenti itu tidak memerlukan konsen atau persetujuan dari pihak lain karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yusril di Istana, Kamis (12/11/2026). Dengan kata lain, MPR tidak berada dalam posisi menyetujui atau menolak pengunduran diri Gibran. Tugas MPR, menurut Yusril, adalah menggelar rapat untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden, lalu secara resmi meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti. Mekanisme itu mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pasal 46 UU MD3 mengatur Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan. Pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kepresidenan Prabowo Subianto tanpa adanya penunjukan pelaksana tugas otomatis dari pejabat lain.
Alasan mundur: pribadi, kata Yusril
Terkait alasan pengunduran diri Gibran, Yusril mengatakan alasan tersebut bersifat pribadi dan berkaitan dengan suara-suara yang berkembang di masyarakat. “Alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres dan itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri,” kata Yusril. Pernyataan ini sejalan dengan isi surat Gibran sendiri, yang menyebut keputusan diambil “penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara”. Baik Gibran maupun Yusril tidak menyebut putusan pengadilan atau desakan politik tertentu sebagai alasan formal. Perlu ditegaskan: alasan pribadi yang disampaikan Yusril adalah klaim dari pihak yang bersangkutan, bukan temuan penyelidik atau putusan lembaga negara. Polemik ijazah yang melatarbelakangi situasi ini — putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (5 Oktober 2026) dan putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan suket penyetaraan ijazah Gibran, serta pencabutan suket itu oleh Kemendikdasmen pada 11 November 2026 — adalah fakta hukum yang terpisah dari motif pribadi yang dinyatakan.
Dua versi arahan hukum yang belum dijembatani
Ada satu hal yang masih menggantung dari Istana. Pada Selasa (10/11/2026), seusai pertemuan 2,5 jam dengan Prabowo, Gibran mengatakan Presiden menyarankannya tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan lewat PTUN dan mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA. Namun Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan kemudian membantah versi itu. Menurut Syahganda, tidak ada saran dari Prabowo agar Gibran menempuh PTUN, dan versi yang benar adalah yang disampaikan Yusril — yang menilai putusan MK dan MA sudah final dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Kedua versi itu belum pernah dijembatani oleh klarifikasi resmi Istana yang menyatukan keduanya. Fakta yang bisa dipegang publik: Gibran akhirnya memilih mundur, bukan menempuh jalur PTUN seperti yang ia sampaikan pada Selasa. Apakah bantahan Istana itu yang mendorong keputusan mundur, tidak bisa disimpulkan tanpa bukti — itu spekulasi, bukan fakta.
Analisis: Yusril kini jadi penjaga jalur konstitusional
Pemanggilan Yusril ke Istana menandai pergeseran peran yang jelas. Pada Selasa (10/11/2026), Yusril masih berhati-hati: ia menegaskan Gibran masih wakil presiden dan jabatannya belum kosong, lalu menjelaskan mekanisme yang harus ditempuh bila Gibran mundur. Dua hari kemudian, ia tampil sebagai penafsir resmi jalur konstitusional — menegaskan surat berhenti itu mengikat dan MPR tinggal memproses kekosongan. Ini penting karena taruhannya bukan sekadar prosedur. Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) soal ijazah Gibran sudah diajukan 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Jika MPR bergerak cepat menyatakan kekosongan dan Prabowo mengajukan dua nama, jalur HMP itu kehilangan objeknya — Pasal 40 UU MD3 mengatur sidang paripurna MPR untuk memutus usul pemberhentian tidak dilanjutkan bila wakil presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil keputusan — dan politik bergerak dari arena pemakzulan ke arena perebutan kursi wakil presiden. Pertanyaan yang kini mengemuka: siapa dua nama yang akan diajukan Prabowo, dan seberapa cepat MPR bergerak? Yusril sudah memberi kerangka waktunya — 60 hari. Isi kerangka itu akan ditentukan oleh negosiasi koalisi, bukan oleh pasal konstitusi.
Daftar sumber: 1. Antara, “Prabowo panggil Yusril ke Istana untuk bahas mundurnya Gibran”, 12 November 2026, 14:05 WIB (judul/tautan diketahui; halaman Antara tidak dapat dibaca langsung — dikuatkan Kompas TV dan BBC Indonesia) 2. Kompas TV, “Prabowo Panggil Yusril usai Gibran Mengundurkan Diri: MPR Tinggal Proses Kekosongan Wapres”, 12 November 2026 (dibaca langsung — pemanggilan; kutipan Yusril kata demi kata) 3. BBC Indonesia, “Gibran mundur dari kursi wapres, siapa yang menggantikannya?”, 12 November 2026 (dibaca langsung — tahapan; aturan 14 hari; pemerintahan berjalan normal) 4. Journalarta, “Gibran Masih Wapres, Yusril Jelaskan Mekanisme Jika Mundur”, 11 November 2026 (dibaca langsung — pernyataan Yusril Selasa: Gibran masih wapres; kursi belum kosong).