Presiden Prabowo Subianto membawa persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke meja utama KTT ke-49 ASEAN di Manila, Minggu (15/11/2026). Dalam intervensinya pada sesi pleno, ia menegaskan komitmen Indonesia menangani karhutla — bukan dengan janji umum, melainkan dengan angka penegakan hukum terhadap korporasi.
104 Perusahaan Diselidiki, 17 Konsesi Dicabut
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” kata Prabowo.
Angka-angka itu adalah pernyataan Presiden di forum; rincian tahap per perusahaan belum dipublikasikan. Sebagai latar, pada 29 Oktober 2026 Kabareskrim Asep Safrudin menyampaikan dalam konferensi pers di Pontianak bahwa Bareskrim menangani 104 laporan polisi terkait korporasi karhutla, dengan luas lahan terbakar 29.168,78 hektare; 97 laporan sudah masuk tahap penyidikan; 20 korporasi ditetapkan sebagai tersangka, termasuk empat perusahaan penanaman modal asing — PT HKI dan PT AI yang berafiliasi dengan investor Singapura, PT RKA dari Malaysia, serta PT API dari Korea Selatan; dan 23 korporasi direkomendasikan untuk dicabut izinnya. Angka 29 Oktober itu adalah potret terpisah — jangan disamakan begitu saja dengan angka 15 November, meski angka “23” muncul di keduanya dengan arti yang berbeda.
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” kata Prabowo. Negara sudah mendampingi keluarga personel yang gugur: pada 13 November 2026, 23 orang menerima Bintang Jasa, termasuk tiga awak helikopter Mi-17V5 yang gugur dalam operasi karhutla di Kalimantan Tengah pada 4 November 2026, dan pemerintah menjamin pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak bagi keluarga mereka (post 1253).
Dari Pemadaman ke Pencegahan
Prabowo juga menyoroti perlunya perubahan strategi: pemerintah ingin menggeser pendekatan yang selama ini berfokus pada pemadaman dan mitigasi menuju sistem pencegahan yang lebih terstruktur. Untuk mendukung perubahan itu, pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru dan sejumlah program pencegahan kebakaran hutan. Lembaga baru ini berbeda dari Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang sudah diumumkan Hashim Djojohadikusumo di COP31 pada 12 November 2026 (post 1160) — badan itu mengelola gambut dan mangrove, bukan pencegahan kebakaran.
Prabowo turut menyampaikan permohonan maaf atas dampak kebakaran dan kabut asap yang dirasakan masyarakat negara tetangga, atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, khususnya kepada masyarakat Singapura dan Malaysia. Konteksnya: pada 13 November 2026, Menlu Arrmanatha Nasir membahas karhutla dalam pertemuan trilateral dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan dan Menlu Malaysia Mohamad Hasan, dengan klaim lebih dari 80 persen kebakaran sudah tertangani. Sebelumnya, pada 15 Oktober 2026, Prabowo menyetujui penerimaan bantuan dari negara-negara sahabat untuk penanganan karhutla, dan Indonesia telah menyampaikan laporan karhutla secara reguler kepada ASEAN melalui ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THP) sejak Agustus 2026.
Ujian Berikutnya: Nama dan Dakwaan
Menyajikan data penegakan hukum di hadapan para pemimpin ASEAN adalah jawaban atas tekanan diplomatik negara tetangga dengan akuntabilitas. Ujiannya ada tiga: apakah 23 perusahaan yang masuk daftar itu benar-benar menjadi dakwaan; apakah nama-nama perusahaan dipublikasikan; dan apakah lembaga pencegahan yang disiapkan itu benar-benar terbentuk.
Soal nama, Prabowo pernah menyatakan pada 22 Oktober 2026, dalam Rakornas TPAKD di JIExpo Kemayoran, bahwa pemerintah akan mengumumkan nama-nama perusahaan itu pada waktu yang dinilai tepat, termasuk yang berafiliasi asing — klaimnya, bukan temuan penyidik yang sudah dipublikasikan. Sementara itu, Kementerian ATR/BPN pada 9 November 2026 sudah mengumumkan 11 perusahaan yang HGU-nya direkomendasikan dicabut, dengan nama-nama seperti PT RKA, PT SKM, dan PT MIB sudah dipublikasikan — meski keputusan formalnya masih disusun untuk sebagian perusahaan. Artinya, sebagian nama sudah beredar lewat jalur pertanahan, sementara pengumuman yang dijanjikan Prabowo masih ditunggu.
Sumber: Antara, “Prabowo tegaskan komitmen RI tangani karhutla dalam KTT ke-49 ASEAN” (15/11/2026, https://www.antaranews.com/berita/5855955/prabowo-tegaskan-komitmen-ri-tangani-karhutla-dalam-ktt-ke-49-asean) — halaman tidak dapat dibuka langsung, domain diblokir; BSI News, “Prabowo Cabut 17 Konsesi Perusahaan Terkait Karhutla” (15/11/2026) — dibaca langsung; Literatif, “Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Cegah Karhutla” (15/11/2026); Zona Utara, “Prabowo di KTT Manila: 104 Korporasi Diduga Terlibat Karhutla” (15/11/2026); Berita Borneo, “Polisi Rekomendasikan 23 Korporasi Dicabut Izinnya akibat Karhutla” (29/10/2026); Jurnal Lugas dan Pedoman Rakyat (Rakornas TPAKD, 22–23/10/2026); NTV News, “Menlu Sebut Prabowo Setuju Terima Bantuan Asing untuk Atasi Karhutla” (16/10/2026); Lensa-Indo (pertemuan trilateral Menlu, 13/11/2026). Latar: post 1253 (Bintang Jasa untuk personel karhutla yang gugur), post 1160 (Hashim di COP31).