Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

PPP, Perindo, dan Elang Gugat Aturan Verifikasi ke MK

PPP, Perindo, dan Partai Elang menggugat Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu ke MK, meminta partai peserta dua pemilu berturut-turut bebas verifikasi faktual menuju 2029.

Oleh 08 NOV 2026 4 menit baca
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta

Tiga partai politik di luar parlemen membawa aturan verifikasi peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Elang meminta MK menguji Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Perubahan atas UU Pemilu — pasal yang menentukan partai mana saja yang bebas dari verifikasi ulang. UU 7/2023 itu adalah undang-undang yang mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; aturan verifikasi yang diuji kini hidup di dalam undang-undang pengesahan tersebut.

Permohonan itu tercatat dalam registrasi MK pada Selasa, 3 November 2026, dengan nomor perkara 405/PUU-XXIV/2026. Para pemohonnya adalah Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dan Wakil Sekjen PPP Jabbar Idris; Ketua Umum Perindo Angela Herliani Tanoesoedibjo dan Plt Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah; serta Ketua Umum Partai Elang Ahmad Ridha Sabana dan Sekjen Partai Elang Ihsan Jauhari. Ketiga partai sama-sama tidak memiliki kursi di DPR hasil Pemilu 2024.

Pendaftaran perkara ini bukan putusan. Aturan verifikasi yang berlaku saat ini tetap berjalan sampai MK memutus lain.

Apa yang dipersoalkan

Pasal 173 ayat (3) UU 7/2023 berbunyi: “Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”

Dalam praktiknya, pengecualian dari verifikasi faktual itu hanya berlaku bagi partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah nasional pada pemilu sebelumnya — yakni partai yang lolos parliamentary threshold dan mendapat kursi DPR. Partai yang tidak lolos ambang batas tetap harus menjalani verifikasi faktual, sekalipun sudah berkali-kali menjadi peserta pemilu.

Itulah yang dipersoalkan para pemohon. Dalam dalil yang dikutip dari situs resmi MK, mereka menyebut pengecualian verifikasi faktual saat ini “hanya didasarkan pada ambang batas perolehan suara dalam satu Pemilu dan sama sekali tidak mempertimbangkan rekam jejak keikutsertaan dalam Pemilu”.

PPP memberi contoh dari pengalamannya sendiri. Pada Pemilu 2019, PPP meraih 4,52 persen suara sah nasional sehingga tidak perlu menjalani verifikasi faktual untuk menjadi peserta Pemilu 2024. Namun perolehan suaranya turun menjadi 3,87 persen pada Pemilu 2024 — di bawah ambang batas parlemen 4 persen — sehingga untuk Pemilu 2029 PPP terancam harus diverifikasi faktual lagi dari nol, layaknya partai baru.

Para pemohon meminta MK memaknai ulang pasal itu: partai yang sudah mengikuti sedikitnya dua pemilu terakhir secara berturut-turut seharusnya juga dibebaskan dari verifikasi faktual, tanpa memandang perolehan suaranya. Mereka merujuk Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang mengatur soal verifikasi partai nonparlemen dan memakai hasil Pemilu 2019 sebagai acuan untuk Pemilu 2024.

Para pemohon menegaskan tidak bermaksud menghapus seluruh tahapan verifikasi. Verifikasi administrasi atas seluruh persyaratan dalam Pasal 173 ayat (2) tetap mereka kehendaki berlaku bagi semua partai; partai baru maupun partai yang tidak mengikuti dua pemilu terakhir secara berturut-turut tetap harus menjalani verifikasi faktual.

Bukan gugatan pertama — dan jangan tertukar dengan yang dicabut

Perlu dicatat, ini bukan kali pertama ketentuan yang sama dibawa ke MK. Pada 19–20 Oktober 2026, PBB, PPP, dan Partai Elang mengajukan perkara Nomor 392/PUU-XXIV/2026 yang menguji Pasal 173 ayat (3) sekaligus Pasal 415 ayat (1) tentang ambang batas parlemen. Namun permohonan itu dicabut dalam sidang pendahuluan pada Senin, 26 Oktober 2026, atas permintaan para prinsipal — sehingga perkara itu resmi tidak dilanjutkan.

Perkara 405 berbeda komposisi dan lebih sempit: PBB keluar, Perindo masuk, dan yang diuji hanya Pasal 173 ayat (3). Ambang batas parlemen tidak lagi dipersoalkan dalam perkara ini. Penyempitan itu masuk akal secara strategi: soal ambang batas sudah ditangani Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang memerintahkan pemerintah dan DPR merevisi ambang batas 4 persen untuk Pemilu 2029.

Mengapa ini penting untuk Pemilu 2029

Verifikasi faktual bukan formalitas ringan. KPU memeriksa keberadaan kantor tetap, kepengurusan, dan keanggotaan partai di lapangan — termasuk pencocokan sampel anggota. Bagi partai kecil, biaya organisasinya nyata, dan kegagalan verifikasi berarti gugur sebelum bertanding.

Karena itu perkara ini menyangkut pertanyaan yang lebih besar dari sekadar nasib tiga partai: apakah status “lulus verifikasi” adalah pengakuan atas keberadaan partai yang sudah teruji dalam dua pemilu, atau sekadar hadiah bagi peraih suara terbanyak pada pemilu terakhir. Dalil para pemohon berpijak pada yang pertama; aturan yang berlaku sekarang menganut yang kedua.

Ada dua jalur yang berjalan paralel. Selain perkara di MK, Putusan MK Nomor 256/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan 12 Agustus 2026 memerintahkan pembentuk undang-undang menyelesaikan revisi UU Pemilu sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. Artinya, aturan verifikasi ini juga bisa berubah lewat DPR — jalur politik, bukan hanya jalur pengadilan.

Untuk saat ini, yang pasti baru satu hal: perkara 405 sudah terdaftar dan akan diperiksa MK. Sampai ada putusan, seluruh partai — termasuk ketiga pemohon — tetap harus bersiap menjalani verifikasi seperti biasa menuju Pemilu 2029.

Daftar sumber: Mahkamah Konstitusi RI — Registrasi Perkara 405/PUU-XXIV/2026 (https://www.mkri.id/perkara/perkara-registrasi?jenis=PUU); lensahukum.co.id (mengutip Detikcom) — “PPP dan Dua Partai Gugat Aturan Verifikasi Pemilu” (https://lensahukum.co.id/gugatan-partai-verifikasi-pemilu); afu.id — “Gagal Tembus Parlemen, PPP dan Perindo Gugat UU Pemilu agar Bebas Verifikasi Ulang” (https://afu.id/hukum-kriminal/gagal-tembus-parlemen-ppp-dan-perindo-gugat-uu-pemilu-agar-bebas-verifikasi-ulang); baratanews.id — “Tolak Disamakan dengan Partai Baru, PPP, Perindo, dan Elang Gugat Syarat Verifikasi ke MK” (https://baratanews.id/tolak-disamakan-dengan-partai-baru-ppp-perindo-dan-elang-gugat-syarat-verifikasi-ke-mk/)

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik