Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

PKS: Gibran Mundur Lebih Baik, atau HMP Berjalan

Sekjen PKS Muhammad Kholid: pengunduran diri Gibran akan lebih baik, dan bila tidak mundur, PKS menilai Hak Menyatakan Pendapat di DPR sebagai jalur relevan.

Oleh 10 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi ruang sidang parlemen yang kosong

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memilih Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai jalur konstitusional yang dinilai paling relevan untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan sikap itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Pilihannya dua, kalau beliau mundur, akan lebih baik, kalau beliau tidak mundur, ya proses konstitusional di DPR akan berjalan,” kata Kholid.

Dari Kajian Tiga Hak, PKS Memilih HMP

Kholid menjelaskan PKS mengkaji tiga hak konstitusional DPR — interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat — dan dari kajian di DPP, HMP dinilai paling relevan dan paling tepat untuk saat ini. “Dari proses kajian kami di DPP, bahwa untuk saat ini yang paling relevan, paling tepat digunakan adalah HMP,” ujarnya.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyampaikan sikap senada: setelah putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan Gibran, akan bijaksana jika Gibran mundur; jika tidak, penggunaan HMP oleh DPR adalah pilihan paling relevan, dilaksanakan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Latar hukumnya: Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 — surat penyetaraan pendidikan SMA luar negeri Gibran yang dipakai saat mendaftar sebagai calon wakil presiden 2024 — tidak sah, dalam putusan perkara 742 K/TUN/2026. Polemik itu mengingatkan publik pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran.

Belum Ada Surat Mundur, HMP Pun Belum Resmi Berjalan

Dua hal harus dibedakan dengan tegas. Pertama, hingga Selasa malam belum ada surat pengunduran diri resmi dari Gibran, dan ia masih menjabat sebagai Wakil Presiden — hal yang ditegaskan Ketua DPR Puan Maharani dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Gibran memang telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan tertutup, menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Presiden tidak menolak niat itu — tetapi tidak menolak bukan berarti menyetujui. Gibran, menurut Prasetyo, meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Gibran sendiri menyampaikan saran Presiden agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai peninjauan kembali (PK) atas putusan MA — PK yang hanya dapat diajukan oleh Kemendikdasmen sebagai pihak dalam perkara.

Kedua, sikap PKS soal HMP belum sama dengan keputusan resmi DPR untuk menjalankan mekanisme itu. Kholid sendiri menyatakan pembahasan masih menunggu rapat pimpinan DPR dan komunikasi antarfraksi. “Jadi, prosesnya nanti ada rapat pimpinan dulu,” katanya. PKS tidak bisa berjalan sendiri: usulan HMP membutuhkan dukungan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR lintas fraksi, dan pimpinan DPR belum memulai tahapan rapat yang diperlukan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pimpinan dewan masih menunggu salinan lengkap putusan MA sebelum merumuskan langkah dalam rapat pimpinan atau Badan Musyawarah.

Klaim bahwa puluhan tanda tangan anggota DPR sudah terkumpul memang beredar, antara lain dari anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Namun pimpinan DPR belum mengonfirmasi jumlah maupun keaslian dukungan itu, sehingga klaim tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta.

Peta Fraksi Mulai Terbentuk, Demokrat Masih Menunggu

Sikap PKS tidak berdiri sendiri. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut HMP sebagai opsi paling rasional saat ini, dan dari Golkar, Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia menilai HMP sebagai instrumen pengawasan yang paling tepat, sementara Sekjen Golkar M. Sarmuji menyatakan DPR dapat memakai HMP. Partai Demokrat, melalui Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, masih memilih menunggu kejelasan — posisi yang sudah diberitakan UlasPolitik sebelumnya.

HMP sendiri bukan pemakzulan. HMP adalah pernyataan sikap DPR yang, menurut ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, dapat menjadi pintu menuju proses pemberhentian — yang bila berlanjut hingga jauh, bermuara pada Sidang Istimewa MPR. Jalan ke sana masih panjang dan membutuhkan dukungan lintas fraksi, bukan satu partai.

Yang berubah pada Selasa ini adalah peta politiknya: partai pertama yang secara institusional menaruh HMP di atas meja sebagai pilihan utama kini sudah ada, dan Gibran dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat — mundur dengan hormat, atau menghadapi proses konstitusional di Senayan.

Daftar sumber: 1. Journalarta, “PKS: Gibran Mundur atau HMP DPR Berjalan”, 10 November 2026 — https://journalarta.com/news/2026/11/10/pks-gibran-hmp-dpr/?jn_src=related 2. Lima Pagi, 10 November 2026 3. Barata News, 10 November 2026 4. Telegraf, 10 November 2026 5. JakartaSatu, 10 November 2026 6. CNN Indonesia (deteksi awal; halaman tidak dapat dibuka langsung) 7. Pemberitaan UlasPolitik sebelumnya (post 792, 819, 832, 844, 855, 877, 898, 901, 904, 913)

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik