Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

PKB: Niat Mundur Gibran Tak Hentikan HMP di DPR

PKB: niat mundur Gibran tak punya konsekuensi formal, usulan HMP di DPR tetap berjalan. Jumlah dukungan yang diklaim masih simpang siur dan belum terverifikasi.

Oleh 11 NOV 2026 5 menit baca
Mimbar sidang di ruang sidang yang kosong

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri tidak menghentikan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan penyampaian niat mundur belum punya konsekuensi formal selama belum diwujudkan lewat mekanisme administrasi dan ketatanegaraan yang sah — karena itu, usulan HMP terkait polemik dokumen pendidikan Gibran tetap dapat berjalan.

Pernyataan itu disampaikan Jazilul dalam program Primetime News Metro TV, Selasa (10/11/2026), sehari setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup sekitar 2,5 jam di Istana. Hingga artikel ini ditulis, belum ada surat pengunduran diri resmi dan belum ada pengumuman resmi apa pun. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan hal yang sama seusai rapat paripurna Selasa (10/11): “Mas Gibran masih wapres.”

Niat belum sama dengan mundur

“Ya, kalau baru niat, kita enggak bisa komentari, ya. Dan itu juga tidak bernilai, karena itu niat,” kata Jazilul. “Maka kalau masih niat, proses yang teman-teman DPR jalankan, usul hak menyatakan pendapat terhadap suket atau terhadap ijazah akan terus bergulir.”

Logika PKB sederhana: pengunduran diri pejabat negara harus dinyatakan resmi melalui prosedur yang berlaku, dan selama itu belum terjadi, parlemen tidak punya alasan menghentikan prosesnya. Jazilul menambahkan, “mundur atau dimundurkan sama-sama tetap melalui sidang DPR” — artinya, jalan keluar apa pun dari polemik ini pada akhirnya harus melewati forum parlemen.

Secara konstitusional itu memang jalurnya. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur, bila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, selambat-lambatnya dalam 60 hari. Niat yang disampaikan tertutup kepada Presiden belum mengaktifkan satu pun ketentuan itu.

Berapa dukungan HMP? Angkanya masih klaim

Di sinilah pembaca perlu berhati-hati: angka dukungan HMP yang beredar berbeda-beda dan belum ada yang diverifikasi pimpinan DPR.

Jazilul mengklaim jumlah anggota DPR yang telah menandatangani dukungan terhadap usulan HMP kemungkinan sudah melampaui 100 orang, lintas fraksi. Namun laporan lain menyebut sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi yang mendorong usulan itu, menurut anggota Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Ketua DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai HMP sebagai langkah paling rasional untuk merespons desakan pemakzulan.

Yang terverifikasi sejauh ini hanya ini: Ketua DPR Puan Maharani membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan HMP. Artinya, usulan itu ada dan diterima — tetapi belum diputuskan untuk dibawa ke tahap pembahasan resmi. Anggota Komisi II DPR dari Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juga menegaskan proses pembahasan HMP tetap dapat berjalan dan pihaknya membuka kesempatan bagi seluruh 580 anggota DPR untuk ikut serta.

Dasar hukum yang dipakai PKB

Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menjelaskan dasar prosedural yang dipakai partainya: Pasal 210 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang menurutnya memberi landasan mengajukan HMP tanpa harus lebih dulu menggunakan hak angket. Ia mengaitkan polemik ini dengan Pasal 7A UUD 1945 tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden bila tidak lagi memenuhi syarat.

Pijakan faktualnya adalah dua putusan pengadilan: Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026) membatalkan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran, dan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 mencatat tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan soal dokumen kelulusan setara SMA. Perlu ditegaskan: putusan MA membatalkan dokumen, bukan jabatan — Gibran tetap Wakil Presiden sampai ada proses konstitusional yang memberhentikannya. Bila HMP bergulir, pendapat DPR itu baru bisa dibawa ke MK bila disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota DPR, dan MK memutus paling lama 90 hari.

Analisis: fraksi bergerak, ketua umum menunggu

Yang menarik dari sikap PKB adalah kontras di dalam partai itu sendiri. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Selasa (10/11), masih memilih menunggu: “Kita tunggu saja. Apa pun yang terjadi perkembangannya kita pada posisi menunggu.” Sementara itu fraksinya di DPR — lewat Jazilul dan Khozin — justru sudah merumuskan dasar hukum dan mendorong HMP tetap berjalan.

Kontras yang sama terlihat di koalisi: Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menolak berspekulasi soal pengganti, tetapi anggota Komisi II dari Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan proses HMP tidak bisa dihentikan. Di luar koalisi, PKS sudah terang-terangan mendesak Gibran mundur atau menghadapi HMP, dan PDIP membuka pintu yang sama.

Bagi PKB, posisi ini rasional sekaligus berisiko. Sebagai partai koalisi pemerintah, PKB tidak bisa tampil sebagai motor pemakzulan — tetapi sebagai partai yang duduk di DPR, ia juga tidak bisa mengabaikan putusan dua mahkamah yang sudah final. Mendorong HMP lewat jalur prosedural adalah jalan tengah: konstitusional, tidak frontal, tetapi tetap mengikat. Ujian sesungguhnya bukan di pernyataan fraksi, melainkan di meja pimpinan DPR: apakah Puan menjadwalkan pembahasan HMP, atau membiarkannya menggantung sampai Gibran mengambil langkah resmi.

Daftar sumber: 1. ANTARA, “PKB sebut HMP tetap berjalan sebelum Wapres Gibran resmi mundur”, 11 November 2026 (halaman ANTARA tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — seluruh substansi artikel disandarkan pada sumber-sumber lain yang berhasil diverifikasi) 2. rmbanten.com, “PKB: Niat Mundur Gibran Tak Hentikan Usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR”, 10 November 2026 (mengutip Metro TV Primetime News) 3. adainfo.id, “Wacana Gibran Mundur Tak Hentikan Proses Hak Menyatakan Pendapat di DPR”, 10 November 2026 (mengutip Ahmad Doli Kurnia) 4. samudrafakta.com, “Isu Gibran Mundur Belum Terkonfirmasi, Paripurna DPR Tak Membahas Pemakzulan”, 10 November 2026 5. zaken.news, “Prabowo Tak Menolak Niat Gibran Mundur”, 11 November 2026 6. argumenrakyat.com, “PKB Pertimbangkan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran”, 10 November 2026 7. maklumat.id, “PKS Desak Gibran Mundur, PKB Siapkan Hak Menyatakan Pendapat Di DPR”, 10 November 2026 8. Telegraf, “Pemakzulan Gibran Menunggu Sinyal”, 10 November 2026 (pernyataan Muhammad Khozin) 9. Mediasharing (mengutip Investor Trust), “Gibran Sampaikan Niat Mundur, Prabowo Tak Menolak”, 10 November 2026 (angka dukungan HMP menurut Mardani Ali Sera).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik