Pemerintah akan mengembalikan penjurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2027/2028. Komisi X DPR RI mendukung rencana itu, tetapi dengan satu syarat yang tegas: penempatan siswa harus didasarkan pada minat, bakat, dan kemampuan masing-masing — bukan karena ikut-ikutan teman atau dorongan orang tua.
Apa yang Disiapkan Pemerintah
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengumumkan rencana tersebut pada Kamis (5/11/2026), saat memberikan arahan dalam kegiatan koordinasi dan penandatanganan perjanjian kerja sama bantuan pemerintah pengembangan kompetensi guru di Jakarta.
“Yang nanti juga akan kami berlakukan mulai tahun pelajaran 2027/2028 adalah dibukanya kembali jurusan. Ini paling tidak ada jurusan yang sudah biasa dulu diselenggarakan: IPA, IPS, dan juga Bahasa,” kata Mu’ti, seperti dikutip Maklumat.id. Ia menambahkan masih ada kemungkinan modifikasi terhadap skema tersebut.
Penjurusan di SMA sebelumnya dihapus secara nasional mulai tahun ajaran 2024/2025 melalui Kurikulum Merdeka yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Sistem itu memberi siswa kelas 11 dan 12 keleluasaan memilih kombinasi mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana pendidikan tinggi. Kini, pemerintah berbalik arah dan kembali mengelompokkan siswa berdasarkan bidang keilmuan.
Syarat dari Komisi X
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, menyatakan dukungan prinsipil terhadap rencana itu, tetapi mengingatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar mempersiapkannya secara matang — mulai dari kurikulum, kesiapan guru, hingga sistem pemetaan minat dan kemampuan siswa.
“Pada prinsipnya kami mendukung rencana pemerintah untuk mengembalikan penjurusan di SMA. Tetapi, kebijakan ini harus dipersiapkan secara matang. Jangan sampai penjurusan kembali diberlakukan, tetapi tidak didukung oleh kesiapan kurikulum, guru, maupun sistem pelaksanaannya,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu.
Habib Syarief juga mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan membuka jurusan atau peminatan lain yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, Tes Kemampuan Akademik (TKA) bisa menjadi salah satu instrumen pemetaan kemampuan siswa, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar penentuan jurusan. Minat, bakat, potensi, dan aspirasi siswa harus ikut dipertimbangkan.
“Jangan sampai anak-anak masuk jurusan tertentu hanya karena ikut-ikutan teman atau karena dorongan orang tua. Mereka harus diarahkan sesuai minat dan kemampuan masing-masing agar proses belajar menjadi lebih optimal,” katanya. “Penjurusan ini jangan sampai hanya menjadi formalitas.”
Analisis: Jurusan Bukan Sekadar Nama
Dukungan Komisi X ini bukan cek kosong. Pesannya jelas: yang diuji bukan nama jurusannya, melainkan kesiapan sistem di belakangnya.
Pakar pendidikan Ki Darmaningtyas menilai pengembalian penjurusan membantu perguruan tinggi memperoleh mahasiswa dengan dasar keilmuan yang sesuai dengan program studi pilihannya — sebuah keluhan lama kampus terhadap lulusan Kurikulum Merdeka yang mata pelajarannya terlalu tersebar, seperti dikutip Detikcom.
Namun ada tiga risiko yang patut dicatat. Pertama, ketersediaan guru: tidak semua sekolah, terutama di daerah, punya guru yang cukup untuk menjalankan tiga jalur sekaligus. Kedua, pemetaan minat: tanpa guru bimbingan konseling yang memadai — sesuatu yang juga sudah diingatkan Komisi X — penjurusan mudah berubah menjadi sekadar pelabelan administratif. Ketiga, TKA: jika hasil tes itu dijadikan patokan tunggal, ia justru menjadi alat seleksi baru, bukan alat pemetaan seperti yang dimaksud DPR.
Bagi jutaan keluarga, kebijakan ini akan menentukan arah belajar anak mereka mulai 2027. Pemerintah masih punya waktu sekitar satu setengah tahun untuk membuktikan bahwa kembalinya jurusan IPA, IPS, dan Bahasa benar-benar disertai kurikulum, guru, dan sistem yang siap — bukan sekadar mengganti nama.
Sumber: Antara; Fraksi PKB DPR RI; Maklumat.id; BSI News.