Kuasa hukum Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menyatakan kliennya siap kooperatif dan terbuka mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Krisna Murti melalui video yang diterima media, Jumat (6/11/2026).
Ahrie adalah satu dari empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Sikap terbukanya kini menjadi sorotan — karena sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, ia diduga berada di dalam rantai persetujuan penghapusan hasil penyadapan.
Apa Kata Kuasa Hukum Ahrie
Dalam pernyataannya, Krisna Murti menyampaikan lima poin: proses hukum harus dijalankan sesuai KUHAP; kliennya mendapat pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan sebagai saksi hingga menjadi tersangka; tidak ada intimidasi dan proses berjalan transparan; pihaknya akan kooperatif; dan kliennya akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini.
“Tidak ada intimidasi, proses hukum berjalan transparan,” kata Krisna. “Kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini.”
Krisna juga menegaskan pihaknya akan menyikapi persangkaan pasal secara objektif, dengan mencocokkannya pada fakta hukum, dan tidak ingin membangun opini terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Empat Tersangka dan Dugaan Perannya
Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka pertama pada Selasa (3/11/2026): mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Tersangka keempat, Irjen Slamet Uliandi — mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri — ditetapkan pada Kamis (5/11/2026).
Dugaan yang disangkakan: penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang diduga terjadi pada 2025 hingga 2026, terkait nomor telepon Presiden Prabowo. Menurut keterangan Bareskrim, dugaan perintah yang diselidiki meliputi memasukkan sejumlah nomor telepon ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri tanpa verifikasi dan tanpa kepentingan penegakan hukum yang sah, serta menghapus file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim, Brigjen Pol Suhermanto, menjelaskan bahwa Slamet Uliandi berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Bareskrim dan diduga menyetujui permintaan Ahrie pada awal Oktober 2026 untuk menghapus hasil penyadapan. Dalam konferensi pers Kamis (5/11/2026), Suhermanto juga menjelaskan mekanisme persetujuan dalam perkara ini: Ahrie dan Eko Hadi harus memperoleh izin Slamet Uliandi sebelum melaksanakan provisioning atau penyadapan. “Tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning atau penyadapan harus mendapat izin dari saudara SU,” kata Suhermanto. (Pembaruan 8 November 2026: rincian peran ini disampaikan Bareskrim pada 5 November, setelah artikel ini pertama kali terbit pada 6 November.)
Perlu ditegaskan: status tersangka bukan berarti terbukti bersalah. Asas praduga tak bersalah berlaku untuk keempatnya sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Analisis: Keterbukaan yang Diuji di Penyidikan
Pernyataan “siap buka-bukaan” ini penting, tetapi nilainya baru terbukti di ruang penyidikan — bukan di depan kamera. Ada dua hal yang membedakan keduanya.
Pertama, posisi Ahrie. Sebagai Kadivkum, ia bukan operator teknis LIMS. Jika ia benar-benar membuka siapa yang memerintah, lewat jalur apa perintah itu datang, dan dokumen apa yang tersisa, keterangannya bisa mengurai rantai komando yang selama ini belum dibuka Bareskrim. Jika tidak, pernyataan ini hanya menjadi pernyataan sikap.
Kedua, pengawasan politik sudah berjalan. Menurut laporan CNN Indonesia, Komisi III DPR telah ditugaskan memantau kasus ini, dan publik menuntut transparansi karena perkara ini menyangkut penyadapan terhadap presiden oleh aparat penegak hukum sendiri.
Yang patut ditunggu selanjutnya: rincian pembagian peran masing-masing tersangka dari Bareskrim, konsistensi keterangan keempat tersangka, dan apakah bukti elektronik yang diduga sempat dihapus masih bisa dipulihkan untuk dibawa ke pengadilan. Soal motif dan siapa yang memerintahkan penyadapan — penyidik belum mengumumkannya, dan artikel ini tidak menyimpulkannya.
Sumber: CNN Indonesia; RMTV News; OWRITE; Energi Juang News; AFU.id; SuaraPalapa; Jurnal Lugas.