PDI Perjuangan menegaskan nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang beredar dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka bukan berasal dari usulan partai. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyampaikan hal itu dalam dialog Kompas Petang, KompasTV, Jumat (13/11/2026), dan kabar itu kembali mencuat setelah Antara melaporkannya pada Senin (16/11/2026) dini hari.
“Yang pasti bukan dari kami. Namun pada intinya kami tidak bisa menolak apabila kader-kader terbaik kami disebut, seperti Mbak Puan maupun Mas Pramono Anung. Kami berterima kasih karena itu merupakan bentuk apresiasi terhadap kader terbaik PDIP,” ujar Guntur. Ia menambahkan, PDIP pada Pilpres 2024 bukan pengusung Presiden Prabowo Subianto, sehingga partainya tidak punya kepentingan dalam pergantian wakil presiden ini. “Yang terpenting adalah semua syarat konstitusional harus dipenuhi terlebih dahulu,” katanya.
Guntur juga menegaskan posisi PDIP masih berada di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres partai. “Posisi PDI Perjuangan sampai saat ini berdasarkan hasil kongres terakhir adalah berada di luar pemerintahan. Kami mengemban politik penyeimbang di luar pemerintahan eksekutif,” ujarnya.
Pramono Menanggapi dengan Tawa
Pramono sendiri menanggapi kabar itu dengan santai. Usai memimpin rapat tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026), ia hanya tertawa saat ditanya wartawan dan menjawab, “Pertanyaannya mantap banget.” Ia tidak melanjutkan pembahasan mengenai kemungkinan dirinya masuk bursa.
Bursa Masih Terbuka
Selain Puan dan Pramono, sejumlah nama lain juga disebut-sebut masuk bursa, antara lain Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin — sejauh ini baru sebatas kabar yang beredar, belum ada konfirmasi resmi. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya menyebut delapan nama sebagai bahan pertimbangan — Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono — bukan sebagai nominasi resmi partai. PKB dan PAN sendiri sudah menyatakan tidak akan mengajukan kadernya.
Latarnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Sabtu (14/11/2026) di Bekasi menegaskan seluruh keputusan strategis partai berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, dan PDIP menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo mengusulkan dua nama. Ia berharap sosok yang diajukan mampu menjawab persoalan ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pernyataan lengkap Hasto diliput UlasPolitik pada post 1339. Kursi wakil presiden kosong sejak Gibran mengundurkan diri pada Kamis (12/11/2026); MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden baru pada 2 Desember 2026, dan dua nama dari presiden ditunggu sekitar 27 November. Pertemuan para ketua umum partai di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026) membahas pengisian kursi itu, dan pembahasan direncanakan berlanjut pekan depan.
Dengan pernyataan Guntur, PDIP menegaskan dua hal sekaligus: partainya tidak mengajukan nama, dan keputusan akhir tetap menunggu Megawati dan Prabowo. Sampai dua nama itu diajukan ke MPR, bursa ini tetap sebatas perbincangan — bukan keputusan.
Sumber: Antara, “Puan dan Pramono masuk bursa cawapres, ini kata PDIP” (16/11/2026) — halaman Antara tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir), dan tidak ada fakta dalam artikel ini yang bersandar pada Antara semata; Kompas Petang, KompasTV (melalui queensha.id, 14/11/2026); BarataNews, “Nama Puan dan Pramono Masuk Bursa Cawapres, PDIP Serahkan Keputusan ke Megawati” (14/11/2026); AFU.id, “Puan dan Pramono Masuk Bursa Pengganti Gibran, Begini Respons PDIP” (14/11/2026); IndoWarta, “Puan dan Pramono Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, PDIP: Itu Hak Megawati” (14/11/2026); Jurnal Lugas, “Puan dan Pramono Disebut Masuk Bursa Wapres, Ini Sikap Resmi PDIP” (14/11/2026); sepintasnews, “Puan, Bahlil hingga Dasco Masuk Bursa Pengganti Gibran, Delapan Nama Diungkap Golkar” (15/11/2026). Latar: post 1339 (pernyataan Hasto, 14/11/2026), post 1273 (Doli, delapan nama), post 1336 (PKB), post 1241 (surat MPR, tenggat 27 November).