PALU — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir akhirnya buka suara soal sosok yang layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden. Kriterianya singkat, tapi tajam: calon wapres harus benar-benar bisa membantu presiden, berpijak pada konstitusi, membela rakyat sepenuhnya, dan menjadi milik semua.
“Benar-benar yang bisa membantu presiden, berpijak pada konstitusi, membela sepenuhnya rakyat, dan menjadi milik semua,” kata Haedar di sela Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah di Gedung Banua Kaili, Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Haedar menegaskan pilihan itu bukan soal nama besar. “Bukan orang dalam kategori nama, tetapi orang dalam konteks pikiran, jiwa, orientasi tindakan dan langkah-langkah,” ujarnya.
Ia juga memberi syarat yang tak kalah keras: calon wapres harus menempatkan kepentingan negara, bangsa, dan tanah air di atas kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, dan golongannya. “Bahkan harus sudah selesai dengan dirinya sendiri,” kata Haedar.
Kewenangan Presiden, Bukan Jatah Siapa pun
Pernyataan Haedar muncul ketika wartawan menanyakan kemungkinan Muhammadiyah ditawari kursi wakil presiden, setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan itu pada Kamis (12/11/2026). Haedar tidak menjawab langsung apakah tawaran itu ada. Ia menegaskan bahwa pemilihan wakil presiden merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
“Yang penting bahwa posisi wapres itu tentu dalam perhitungan matang Presiden dan otoritas untuk mengusulkannya,” kata Haedar.
Ketika ditanya apakah kriteria itu berlaku untuk calon dari partai politik atau bukan, Haedar mengembalikannya pada peraturan perundang-undangan. Ia juga yakin siapa pun yang dipilih Presiden akan diterima rakyat. “Saya yakin di situlah bahwa siapa pun orangnya yang dipilih Presiden akan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sehari sebelumnya, Jumat (13/11/2026), Haedar sudah meminta publik tenang dan menyerahkan pengisian kursi wapres kepada Presiden dan MPR. Muhammadiyah, katanya, menerima hasil yang diputuskan secara konstitusional.
Pesan kuncinya ia tutup dengan satu kalimat: “Karena Presiden memerlukan dukungan dari wapresnya yang seia sekata.”
Suara dari Partai dan Tenggat di MPR
Kriteria Haedar itu datang di tengah tarik-menarik antarpartai soal siapa yang layak menjadi pendamping Prabowo. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut sosok ideal berasal dari kekuatan politik besar di parlemen yang punya rekam jejak di pemerintahan — tetapi dengan satu syarat penting: ia tidak boleh menjadi pesaing atau “matahari kembar” kepemimpinan nasional.
Golkar sebelumnya sudah menyampaikan pandangannya sendiri: calon wapres harus punya chemistry yang kuat dengan Prabowo, sebagaimana diberitakan UlasPolitik sebelumnya. Sementara Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas berharap wapres baru bisa meredakan gonjang-ganjing politik dan ekonomi agar stabilitas nasional kembali kondusif.
Soal waktu, Prabowo sendiri di hadapan Tanwir Muhammadiyah menyatakan akan menentukan dua nama calon wakil presiden sepulangnya dari kunjungan kenegaraan ke China, setelah menghadiri KTT ASEAN di Manila pada 15–17 November. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut tenggat pengajuan dua nama itu sekitar 27 November, dan MPR menargetkan proses pemilihan rampung paling lambat 4 Desember 2026. Batas konstitusionalnya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, memberi waktu paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi. Hitungannya masih diperdebatkan: Wakil Ketua MPR Bambang Pacul menyebut batas maksimal 10 Januari 2027, sementara Ketua DPP PDIP Said Abdullah memperkirakan sebelum 12 Januari 2027.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menambahkan, pimpinan partai koalisi akan kembali diundang sekitar satu pekan setelah rangkaian kunjungan luar negeri Presiden selesai untuk membahas nama-nama yang layak.
Membaca Pesan Haedar
Analisis: kriteria yang disampaikan Haedar bukan sekadar daftar sifat ideal. Ia adalah filter — dan penolakan halus terhadap cara lama mengisi kursi wakil presiden.
Pertama, “milik semua” menolak anggapan bahwa kursi itu jatah organisasi atau partai tertentu. Siapa pun yang dipilih, kata Haedar, harus menjadi milik seluruh rakyat, bukan milik kelompok yang mengusungnya.
Kedua, “sudah selesai dengan dirinya sendiri” adalah peringatan terhadap ambisi. Seorang wakil presiden yang masih menjadikan jabatan sebagai sarana memenuhi kepentingan diri, keluarga, atau golongannya, dalam bahasa Haedar, belum layak duduk di kursi itu.
Ketiga, “seia sekata” menyentuh persoalan yang paling sensitif: seorang wakil presiden tidak boleh menjadi pusat kekuasaan tandingan. Nada yang sama terdengar dari PDIP ketika Said Abdullah mensyaratkan calon wapres tidak menjadi “matahari kembar”. Dua kubu yang berbeda — ormas Islam dan partai oposisi — ternyata sepakat pada satu hal: pendamping Prabowo harus memperkuat, bukan menyaingi, presiden.
Yang pasti, kursi wakil presiden kini bukan lagi soal siapa yang paling populer atau paling dekat dengan lingkaran kekuasaan. Haedar baru saja menuliskan standarnya — dan standar itu cukup tinggi untuk membuat siapa pun yang disebut-sebut sebagai kandidat harus bercermin lebih dulu.
Sumber: Maklumat.id, “Ketika Haedar Nashir Bicara Kriteria Wakil Presiden” (14/11/2026); MajalahNurani.com, “Haedar Nashir Sampaikan Kriteria Wapres Ideal untuk Prabowo” (14/11/2026); SuarKabar.id, “Haedar Minta Publik Tenang, Serahkan Pengisian Wapres ke Presiden dan MPR” (13/11/2026); JournalArta, “Anwar Abbas: Prabowo Perlu Ganti Menteri” (13/11/2026); One.news, “MPR Percepat Pemilihan Wapres, Muhammadiyah dan PDIP Soroti Sosok Ideal” (14/11/2026); Nalar.media (mengutip NTVNews.id); MUI.or.id; Langit7. Latar: post 1366 (kriteria Golkar), post 1353 (Prabowo cari pengganti usai China), post 1339 (posisi PDIP), post 1241 (surat MPR dan tenggat 27 November), post 1273 (PAN dan undangan koalisi), post 1375 (pidato Haedar di Tanwir).