Di forum iklim dunia, Indonesia kembali membawa sampah sebagai agenda. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat memaparkan implementasi pengurangan emisi metana Indonesia dalam Global Methane Pledge Ministerial Meeting di sela COP31, Antalya, Turki, Rabu, 11 November 2026. Pesan yang dibawa Jumhur sederhana: komitmen harus berubah menjadi program yang hasilnya terukur. Ia mengundang lembaga keuangan dan pelaku industri membantu pemerintah daerah membiayai dan mengoperasikan fasilitas pengolahan, mendukung petani mengelola irigasi, serta bekerja sama dengan operator untuk mengurangi kehilangan metana.
Tiga Sektor, Satu Janji: Dari Komitmen ke Pelaksanaan
Menurut Jumhur, pengurangan metana sudah masuk dalam kerangka mitigasi yang lebih luas pada NDC kedua Indonesia, dengan dukungan rencana pelaksanaan sektoral. Tiga sektor menjadi fokus: sampah, pertanian, dan bahan bakar fosil. Pada sektor sampah, pemerintah mendorong penghentian praktik pembuangan terbuka atau open dumping serta pengalihan sampah organik agar tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir. Langkah ini menjadi bagian dari rencana operasional Zero Waste Zero Emission, disertai penguatan estimasi emisi metana agar aksi mitigasi lebih tepat dan transparan. Indonesia juga mengembangkan pendekatan ekonomi sirkular untuk mengurangi metana dari sumbernya. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 menjadi kerangka penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Di industri kelapa sawit, penangkapan metana dari air limbah membuka peluang menurunkan emisi sekaligus memanfaatkan biogas yang dipulihkan sebagai sumber energi. Pada sektor pertanian, pemerintah menguji berbagai varietas padi untuk mencari pilihan budidaya rendah emisi dan meninjau perluasan pengairan dan pengeringan secara bergantian dalam budidaya padi — yang penerapannya memerlukan kemampuan petani mengendalikan irigasi serta dukungan pendampingan di lapangan. Perbaikan pakan dan pengelolaan kotoran ternak turut membuka peluang menekan emisi sambil mendukung penghidupan petani. Pada sektor bahan bakar fosil, operator minyak dan gas Indonesia menjalankan uji coba teknologi pengurangan metana, dengan prioritas perluasan pengukuran emisi metana di tambang, pendeteksian dan perbaikan kebocoran pada fasilitas minyak dan gas, serta verifikasi pengurangan emisi yang dicapai. Jumhur juga menyampaikan rencana memperkuat pembiayaan infrastruktur irigasi melalui sukuk hijau pemerintah (sovereign green sukuk). Sementara Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 menyediakan kerangka instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Global Methane Pledge sendiri merupakan upaya kolektif untuk mengurangi emisi metana global sekurang-kurangnya 30 persen pada 2030 dibandingkan tingkat 2020 — sebuah target global, bukan target pengurangan nasional yang seragam bagi setiap negara peserta.
Ujian di Rumah: TPA, Data, dan Dana
Yang membuat paparan ini penting bukan pidatonya, melainkan latarnya. Menurut WRI Indonesia, sektor sampah menyumbang 54 persen emisi metana Indonesia — dan praktik open dumping masih menjadi cara kerja banyak daerah. Publik pun masih mengingat longsor di Zona IV TPST Bantar Gebang, Bekasi, pada 8 Maret 2026, yang menewaskan tujuh orang dan melumpuhkan pembuangan sampah ibu kota. Bantar Gebang bahkan tercatat sebagai penyumbang emisi metana terbesar kedua di dunia dari sektor limbah padat, menurut laporan UCLA School of Law (April 2026). Jumhur sendiri mengakui pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan data, teknologi, dan pembiayaan. Pengakuan itu penting: tanpa data emisi yang andal, klaim pengurangan metana sulit diverifikasi; tanpa pendanaan, fasilitas pengolahan di daerah tidak akan berdiri.
Apa yang Perlu Diawasi
Tiga hal layak ditagih dari janji di Antalya ini. Pertama, aturan turunan dan pendanaan Perpres 109 Tahun 2025 — apakah pengolahan sampah menjadi energi benar-benar berjalan di kota-kota besar, atau berhenti di dokumen. Kedua, kapasitas pemerintah daerah, karena TPA dan retribusi sampah adalah urusan mereka. Ketiga, transparansi angka: publik berhak tahu berapa metana yang benar-benar berhasil ditekan, bukan sekadar berapa forum yang dihadiri. Diplomasi iklim Indonesia di COP31 terdengar meyakinkan. Nilainya akan ditentukan bukan di Antalya, melainkan di TPA-TPA di seluruh Indonesia.
Daftar sumber: 1. Investor.id, “Pemerintah Serukan Aksi Nyata Pengurangan Emisi Metana”, 13 November 2026, 11.30 WIB — DIBACA LANGSUNG: Global Methane Pledge Ministerial Meeting, Rabu 11 November 2026, Antalya; tiga sektor (sampah, pertanian, bahan bakar fosil); NDC kedua; open dumping dan pengalihan sampah organik; Zero Waste Zero Emission; Perpres 109/2025 dan 110/2025; penangkapan metana dari air limbah kelapa sawit; varietas padi dan pengairan-pengeringan bergantian; pakan dan kotoran ternak; uji coba teknologi operator migas; kendala data, teknologi, dan pembiayaan; Super Pollutant Unit Indonesia (Oktober); sukuk hijau untuk infrastruktur irigasi; target 30 persen pada 2030 sebagai target global 2. Koridor, “Jumhur Ajak Industri Percepat Pengurangan Emisi Metana”, 13 November 2026 (mengutip Investor Daily) — substansi yang sama 3. tanahair.net, “Indonesia’s waste crisis and the race against methane emissions”, 7 April 2026: WRI Indonesia (Satya Utama) — sektor sampah menyumbang 54 persen emisi metana Indonesia; longsor Zona IV Bantar Gebang 8 Maret 2026 (tumpukan 50 meter, tujuh orang tewas, truk tertimbun, jalur utama pembuangan sampah ibu kota lumpuh) 4. ekuatorial.com, 19 Mei 2026, dan EGSA UGM, 25 Mei 2026, mengutip laporan UCLA School of Law (20 April 2026): Bantar Gebang penyumbang emisi metana terbesar kedua di dunia dari limbah padat (6,3 ton/jam), di bawah Campo de Mayo, Buenos Aires (7,6 ton/jam) 5. Antara, 13 November 2026 (tautan pemicu dari payload hook; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung — substansinya diverifikasi lewat Investor.id dan Koridor).