Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

KPK Terus Telusuri Aset Eks Kakanwil Pajak, Gratifikasi Rp20,7 M

KPK menjadwalkan pemeriksaan dua saksi pada 9/11/2026 dalam perkara dugaan gratifikasi eks Kakanwil pajak Muhammad Haniv, yang diduga menerima Rp20,7 miliar.

Oleh 09 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi tumpukan dokumen, kalkulator, dan timbangan keadilan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan dua saksi lagi pada Senin (9/11/2026) dalam perkara dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv. Identitas kedua saksi itu belum diungkap dalam laporan yang terverifikasi.

Penjadwalan ini melanjutkan rangkaian penelusuran aset dan aliran uang dalam perkara yang sudah berjalan sejak Haniv ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025.

Jejak Penelusuran Aset: Deposito, Bangunan, Valas

KPK memeriksa Direktur Pemasaran Agung Sedayu Group, Veronica Susilo Wardhani, sebagai saksi pada Kamis, 5 November 2026, untuk menelusuri aset Haniv. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi Veronica memenuhi panggilan penyidik.

“Saksi VSW hadir. Penyidik meminta sejumlah keterangan dari saksi untuk kebutuhan penelusuran aset tersangka MH,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta.

Veronica sebelumnya telah dimintai keterangan dalam perkara yang sama pada September 2026. Saat itu, penyidik memeriksa Veronica bersama seorang pejabat pembuat akta tanah berinisial JNR untuk menelusuri aset berupa bangunan milik Haniv. Dalam rangkaian pemeriksaan yang sama, dua saksi lain dimintai keterangan mengenai penempatan deposito Haniv di sejumlah bank perekonomian rakyat (BPR).

Dua hari sebelum pemeriksaan Veronica, pada Selasa, 3 November 2026, KPK juga memeriksa dua saksi dari pihak swasta: Sugianto Halim (SH), Direktur PT Prima Konsultan Indonesia, dan Habib Setiawan (HS), pihak swasta. Penyidik mendalami pengetahuan keduanya mengenai aliran uang dalam perkara tersebut.

Pada hari yang sama, KPK memeriksa Feby Paramita, anak Haniv, di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong. Feby sebelumnya dipanggil sebagai saksi pada Senin (28/9/2026), tetapi berhalangan hadir karena sedang berada di luar negeri.

Dugaan Rp20,7 Miliar dan Status Haniv

KPK menetapkan Haniv sebagai tersangka pada 25 Februari 2025 dan mulai menahannya pada 19 Agustus 2026. Haniv pernah menjabat Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus pada periode 2015–2018.

Salah satu dugaan penerimaan berkaitan dengan sponsor peragaan busana anak Haniv pada 2016. KPK menduga Haniv meminta sejumlah bawahan mencarikan sponsor dari perusahaan wajib pajak. Dana yang diduga diterima melalui rekening anaknya mencapai sekitar Rp700 juta, terdiri atas sekitar Rp400 juta dari perusahaan wajib pajak di Jakarta dan Rp300 juta dari perusahaan di luar Jakarta.

Komponen berikutnya adalah dugaan penerimaan valuta asing selama 2013–2018. Menurut KPK, valuta asing tersebut ditukarkan melalui sejumlah pedagang valuta asing dengan nilai sekitar Rp10 miliar. KPK juga menduga Haniv menerima valuta asing senilai sekitar Rp10 miliar melalui seorang perantara berinisial BSA sepanjang 2014–2022. Dalam paparan saat penahanan Haniv, KPK menyebut dana dari jalur penerimaan tersebut ditempatkan dalam deposito.

Ketiga komponen itu menjadi dasar perhitungan KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sekurang-kurangnya Rp20,7 miliar. Haniv disangkakan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Semua yang disebut di atas masih berstatus dugaan, dan Haniv berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mengapa Penelusuran Aset Menjadi Kunci

Penelusuran aset berangkat dari keterangan para saksi mengenai penggunaan dana yang diduga diterima Haniv. Menurut KPK, sebagian dana diduga ditempatkan dalam deposito, sementara sebagian lainnya diduga digunakan untuk membeli aset. Penyidik menelusuri aliran dana itu untuk kepentingan pembuktian dan pemulihan aset.

Di sinilah pemeriksaan Veronica dan para saksi lain menjadi penting: mereka berada di titik yang bisa menjelaskan ke mana dana itu pergi — ke bangunan, ke deposito, atau ke rekening lain. Tanpa jejak penempatan dana, dugaan gratifikasi Rp20,7 miliar sulit dibuktikan di pengadilan dan sulit dipulihkan ke negara.

Yang patut ditunggu dari penyidikan ini bukan sekadar siapa lagi yang dipanggil, melainkan apakah KPK akhirnya mengumumkan hasil penelusuran aset secara utuh dan membawa perkara ini ke penuntutan. Pemeriksaan saksi hari ini adalah satu langkah di jalur itu — bukan kesimpulan.

Daftar sumber: 1. Antara, 9 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; penjadwalan saksi 9 November diverifikasi lewat JPNN via tunjuk.id; isi lainnya lewat Radaraktual dan RCTI+) 2. JPNN via tunjuk.id, “KPK Periksa Dua Saksi untuk Tersangka Gratifikasi Eks Kakanwil Pajak”, 9 November 2026 — https://tunjuk.id/detail/kpk-periksa-dua-saksi-untuk-tersangka-gratifikasi-eks-kakanwil-pajak 3. Radaraktual, “Dalami Gratifikasi Rp. 20 Miliar Eks Bos DJP Jakarta, KPK Periksa Direktur Agung Sedayu Group”, 8 November 2026 — https://radaraktual.com/309528/dalami-gratifikasi-rp-20-miliar-eks-bos-djp-jakarta-kpk-periksa-direktur-agung-sedayu-group.html 4. RCTI+, “KPK Periksa Saksi di Hong Kong Terkait Kasus Gratifikasi Pajak”, 3 November 2026 — https://www.rctiplus.com/news/detail/idxchannel/5508606/kpk-periksa-saksi-di-hong-kong-terkait-kasus-gratifikasi-pajak

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik