Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono, staf anggota DPR RI Anwar Sadad, dalam penyidikan dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022. Penahanan diumumkan pada Senin, 16 November 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dan dilakukan sekitar pukul 19.38 WIB.
Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyampaikan Bagus merupakan tersangka dari “pihak penerima klaster kedua” dalam perkara ini. “Pada hari ini, Senin 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS selaku staf AS (Anwar Sadad),” kata Husein dalam konferensi pers. Bagus ditahan untuk 20 hari pertama, 16 November hingga 5 Desember 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dengan penahanan ini, tujuh tersangka telah ditahan dalam perkara tersebut.
Dugaan Peran Bagus dan Fee Rp41,7 Miliar
KPK menduga Bagus berperan mengoordinasikan proposal hibah, memverifikasi kelengkapan usulan, menjadi penghubung para koordinator lapangan (korlap), serta menghimpun, mengelola, dan mencatat setoran commitment fee dari para korlap.
Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, Anwar Sadad diduga mengelola alokasi dana hibah pokmas senilai total Rp291,5 miliar selama 2019–2022 — Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022. KPK menduga Sadad menerima fee komitmen sekitar Rp41,7 miliar, terdiri atas sekitar Rp40,5 miliar untuk dirinya dan sekitar Rp1,26 miliar untuk Bagus. Fee itu diduga disyaratkan sebesar 15 hingga 20 persen kepada para korlap atau anggota DPRD yang meminta pergeseran alokasi. Penyidik juga menyita dua rumah milik Bagus di Surabaya dan Mojokerto.
Bagus dan Sadad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keduanya masih berstatus tersangka dan belum ada putusan pengadilan atas perkara ini, sehingga asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Jejak Perkara: dari OTT 2022 hingga 21 Tersangka
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK pada Desember 2022 terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam perkara dana hibah APBD Jawa Timur 2019–2022, yang terdiri atas empat pihak penerima dan 17 pihak pemberi.
Sadad kini duduk sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Gerindra dan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur; sebelumnya ia menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur 2019–2024. Pada Senin, 9 November 2026, KPK memanggil Sadad dan Bagus untuk diperiksa sebagai tersangka, namun keduanya tidak hadir — Sadad beralasan kegiatan reses, Bagus beralasan sakit — sehingga KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan ke Senin, 16 November 2026.
Pada Kamis, 12 November 2026, Sadad juga mangkir sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya. Jaksa penuntut umum KPK menyatakan akan memanggilnya kembali sebagai saksi pada sidang berikutnya, Senin, 23 November 2026.
Analisis: yang Ditahan Stafnya, Sorotan Tetap ke Sadad
Penahanan Bagus menunjukkan penyidikan klaster kedua bergerak, tetapi juga menegaskan ketimpangan yang kini menjadi sorotan: empat terdakwa pemberi pada klaster Sadad sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, sementara Sadad — yang diduga sebagai penerima utama — hingga kini belum ditahan meski berstatus tersangka sejak 5 Juli 2024. Desakan publik pun menguat; aktivis Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) berdemonstrasi di depan Pengadilan Tipikor Surabaya menuntut KPK menahan Sadad. Tuntutan itu adalah desakan aktivis, bukan putusan hukum, dan tidak boleh dibaca sebagai vonis.
Yang patut dikawal berikutnya ada tiga: apakah Sadad memenuhi pemanggilan ulang KPK, apa yang terjadi dalam sidang 23 November 2026, dan apakah KPK akhirnya menahan Sadad atau justru menempuh langkah lain. Pernyataan resmi Partai Gerindra atas penahanan ini belum muncul dalam pemberitaan yang ditelusuri. Sampai ada putusan pengadilan, yang pasti baru satu hal: penyidikan kasus hibah Jatim belum berhenti, dan kini sudah menyentuh lingkaran terdekat Sadad.
Sumber: Antara via Detik dan Lensahukum (melalui hasil pencarian — penahanan + kutipan Husein + fee Rp41,7 miliar); Detik via Lensahukum, “KPK Tahan Staf Anwar Sadad dalam Kasus Hibah Jatim”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian); NTVNews, “KPK Panggil Anggota DPR Anwar Sadad Terkait Kasus Suap Dana Hibah Jatim” (melalui hasil pencarian — rincian tahunan Rp291,5 miliar); Lensa-Indo, “KPK Tahan Staf Anwar Sadad Kasus Hibah Pokmas” (melalui hasil pencarian — rincian tahunan + dua rumah disita); InformasiRaja, “KPK Resmi Tahan Bagus Wahyudiono, Tangan Kanan Anwar Sadad dalam Kasus Suap Hibah Pokmas Jatim” (melalui hasil pencarian — waktu penahanan 19.38 WIB + masa penahanan 20 hari + rincian tahunan); Barometer Jatim, “Demo Tuntut Tangkap Anwar Sadad: Pak Prabowo, Kader Panjenengan Tersangka Korupsi!”, 16 November 2026 (melalui hasil pencarian — demonstrasi Jaka Jatim + sidang 23 November + tersangka sejak 5 Juli 2024); Lapor.co.id (melalui hasil pencarian — 21 tersangka + tujuh telah ditahan). Liputan UlasPolitik sebelumnya: post 718 (pemanggilan 9 November) dan post 783 (mangkir + jadwal ulang ke 16 November).