Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Muhammad Erlangga, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banyumas (Gerindra, menjabat sejak Oktober 2024), sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Jumat (13/11/2026). Pemeriksaan ini memperluas penyidikan dari kampus ke lingkaran legislatif daerah — tanpa mengubah statusnya: saksi, bukan tersangka.
Saksi, Bukan Tersangka
Enam tersangka sudah ditetapkan KPK pada 21 Agustus 2026: Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono. Tidak ada pernyataan resmi yang menaikkan status Erlangga. Asas praduga tak bersalah berlaku penuh — pemeriksaan sebagai saksi berarti penyidik membutuhkan keterangannya, bukan menuduhnya terlibat.
Perkara yang Sudah Berjalan Sejak Agustus
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Kamis, 20 Agustus 2026: 14 orang diamankan (12 di Purwokerto, 2 di Jakarta), uang tunai sekitar Rp665 juta dan saldo rekening Rp99 juta disita. KPK menduga Norman, melalui Dian dan Adhi, memeras orang tua calon mahasiswa hingga Rp650 juta untuk masuk Fakultas Kedokteran — calon tersebut tetap tidak diloloskan. Penggeledahan 9–10 September menyasar enam lokasi, termasuk ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas dan rumah seorang guru SMA di Tasikmalaya yang diduga menjadi koordinator pengepul calon mahasiswa. Tiga klaster dugaan penerimaan uang diungkap penyidik, termasuk dugaan Eko Sumanto menerima Rp1,12 miliar sepanjang 2025–2026 dan dugaan 73 dari sekitar 245 kursi jalur mandiri disiapkan untuk calon yang membayar. Pemeriksaan saksi berlanjut sepanjang September: tujuh saksi internal pada 15 September, tujuh saksi pada 17 September, dan sembilan saksi pada 22 September — termasuk dua pegawai Unsoed dan tujuh ASN Setda Banyumas. Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad mendukung OTT sejak 25 Agustus.
Analisis: Penyidikan Merambah ke DPRD
Benang merah perkara ini adalah “rekomendasi”. Ruang kerja Sekda Banyumas digeledah karena yang bersangkutan diduga mengetahui praktik pemberian rekomendasi agar calon mahasiswa yang membayar dapat diterima di Unsoed. Kini, dengan pemeriksaan seorang wakil ketua DPRD, penyidikan meluas dari kampus dan birokrasi ke legislatif daerah. Tidak ada kesimpulan soal keterlibatan Erlangga — yang diawasi publik sekarang adalah apakah akan ada pemanggilan saksi lain dari DPRD Banyumas, apakah akan ada tersangka baru, dan apakah Unsoed memperbaiki tata kelola penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri setelah perkara ini.
Daftar sumber: 1. Antara, 13 November 2026 (tautan pemicu dari payload hook; domain diblokir untuk pembacaan teks langsung) 2. Item 13 November 2026, “KPK Periksa Anggota DPRD Banyumas Jadi Saksi Kasus Rektor Unsoed” (dibaca langsung): “KPK memeriksa Anggota DPRD Banyumas Muhammad Erlangga sebagai saksi dugaan pemerasan penerimaan mahasiswa baru yang menjerat Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan lima tersangka lainnya” 3. beritanasional.com, 25 Agustus 2026, “DPR Dorong KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Unsoed” (dibaca langsung): OTT 20/8/2026, 14 orang diamankan; uang tunai ~Rp665 juta + saldo rekening Rp99 juta; enam tersangka; dugaan Rp650 juta untuk Fakultas Kedokteran; Habib Syarief Muhammad mendukung OTT (Selasa, 25/8/2026) 4. jawawa.id, 22 September 2026, “KPK Summons Two Unsoed Employees and Seven Banyumas Regional Secretariat Officials” (dibaca langsung): sembilan saksi 22/9 (2 pegawai Unsoed + 7 ASN Setda Banyumas) di Polresta Banyumas, per Budi Prasetyo; enam tersangka 21/8; dugaan Rp650 juta 5. jawawa.id, 16 September 2026, “KPK Interrogates Unsoed Vice-Rectors and Lecturers Over Student Admission Process” (dibaca langsung): tujuh saksi internal 15/9 di Polresta Banyumas; penggeledahan 9–10 September di enam lokasi (rumah Warek I, II, IV; rumah dosen; ruang Sekda Banyumas; rumah guru SMA di Tasikmalaya); “The search of the Banyumas Regional Secretary’s office was conducted because the individual is suspected of knowing about recommendations provided to ensure students who paid certain sums were admitted to Unsoed” 6. banyumasekspres.id, 18 September 2026, “KPK Periksa 14 Saksi Kasus Gratifikasi PMB Mandiri Unsoed, Ada Warek hingga Dokter” (dibaca langsung): 14 saksi hingga 17/9; tujuh saksi 17/9 di Polresta Banyumas; tujuh saksi internal 15/9; enam tersangka 7. indonesialink.id (dibaca langsung): tiga klaster; dugaan Sodiq memerintahkan Mulyono memakai uang untuk membeli tiga bidang tanah (sedikitnya Rp680 juta); dugaan Eko menerima Rp1,12 miliar 2025–2026; 73 dari ~245 kursi jalur mandiri diduga disiapkan untuk calon yang membayar; total barang bukti ~Rp764 juta 8. lintaspriangan.com, 12 September 2026 (dibaca langsung): rumah guru SMA di Tasikmalaya salah satu dari enam lokasi yang digeledah 9–10 September; guru diduga koordinator pengepul calon mahasiswa; belum tersangka 9. regional.espos.id, 11 September 2026 (dibaca langsung): penggeledahan ruang Sekda Banyumas (Agus Nur Hadie) 9–10/9 — “Sekda Banyumas diduga mengetahui praktik pemberian rekomendasi agar calon mahasiswa yang memberikan sejumlah uang dapat diterima di Unsoed” 10. metrojateng.com, 22 Januari 2026 (dibaca langsung): “Wakil Ketua DPRD Banyumas, Muh. Elangga Adinugraha S.M.” (Gerindra); daftar KPU Kabupaten Banyumas (29 Mei 2024): “Muh. Erlangga Adinugraha (Partai Gerindra), Perolehan Suara Sah 9.576 Suara”. (Lokasi pemeriksaan hari ini dan materi yang didalami penyidik belum terkonfirmasi dari sumber yang dibaca.)