Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Ketua KPK: Revisi UU Pemda dan Mediasi Cegah Disharmoni

Ketua KPK Setyo Budiyanto usulkan revisi UU Pemda dan lembaga mediasi agar kepala daerah dan wakilnya tak terus berselisih. Usulan dari disertasi doktornya.

Oleh 14 NOV 2026 3 menit baca
Ilustrasi meja mediasi dengan dua kursi kosong dan timbangan keadilan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto mengusulkan dua hal untuk mencegah disharmoni antara kepala daerah dan wakilnya: revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan pembentukan lembaga mediasi. Usulan itu ia sampaikan dalam ujian terbuka disertasi doktor hukum di Universitas Pelita Harapan (UPH), Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (14/11/2026).

Disertasinya membahas upaya membangun hubungan kerja yang harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia. Setyo adalah Ketua KPK periode 2024–2029, terpilih melalui pemungutan suara Komisi III DPR pada 21 November 2024 dengan 45 suara; sebelumnya Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, lulusan Akpol 1989. Ujian terbuka dipimpin Rektor UPH Jonathan L. Parapak, dengan promotor Henry Soelistyo Budi serta penguji ahli antara lain Bintan R. Saragih dan Indriyanto Seno Adji, menurut daftar sidang pada tayangan ujian tersebut.

Dua Usulan: Revisi UU Pemda dan Lembaga Mediasi

Usulan pertama, merevisi UU Pemda (UU No. 23 Tahun 2014) agar pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakilnya lebih jelas — dalam struktur UU Pemda, wakil bertugas membantu kepala daerah, dan batas antara “membantu” dan “memutuskan” kerap menjadi sumber gesekan, terutama ketika kepala dan wakil berasal dari partai atau koalisi berbeda setelah pilkada.

Usulan kedua, membentuk lembaga mediasi yang menengahi perselisihan sebelum konflik membesar dan melumpuhkan pemerintahan daerah. Rincian keduanya — siapa yang duduk di lembaga mediasi, apakah putusannya mengikat, dan pasal mana saja yang perlu diubah — tidak dirinci dalam sumber-sumber yang dapat dibaca, dan itu hal pertama yang harus dijelaskan bila usulan ini dibawa ke DPR dan Kementerian Dalam Negeri.

Mengapa Disharmoni Kepala Daerah dan Wakil Terus Berulang

Perselisihan kepala daerah dan wakilnya berulang hampir setiap periode; akarnya struktural — pasangan dipilih satu paket dalam pilkada, tetapi kewenangan efektif bertumpu pada kepala daerah, dan ketika hubungan personal retak tidak ada mekanisme baku yang cepat untuk mendamaikannya. UU Pemda sendiri sedang di bawah sorotan yudisial: MK melalui Putusan 365/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan 29 Oktober 2026 mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 83 UU Pemda tentang pemberhentian sementara kepala daerah.

Yang Masih Harus Dijawab

Usulan ini lahir dari disertasi akademik, bukan dari KPK sebagai lembaga dan bukan rancangan undang-undang; KPK tidak memiliki hak inisiatif legislasi, sehingga nasibnya bergantung pada Komisi II DPR dan pemerintah. Lembaga mediasi baru berisiko menjadi lapisan birokrasi tambahan bila kewenangan dan prosedurnya tidak dirancang tegas, dan revisi UU Pemda adalah proses politik yang panjang. Namun cara Setyo menyampaikannya patut dicatat: ketua lembaga penegak hukum memilih jalur akademik untuk mengusulkan perbaikan desain kelembagaan — pencegahan lewat aturan main, bukan lewat penindakan; ujiannya ada di Senayan, apakah ada fraksi yang bersedia mengubah usulan akademik ini menjadi pembahasan legislasi.

Sumber: NewsHive, “Setyo Usulkan Revisi UU Pemda dan Lembaga Mediasi” (14 November 2026); UPH, “Ujian Terbuka Doktor Hukum UPH – Setyo Budiyanto” (tayangan ujian terbuka, 14 November 2026 — mengonfirmasi acara, judul disertasi, dan susunan sidang); mkri.id, “MK Tegaskan Aturan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah” (29 Oktober 2026, Putusan 365/PUU-XXIV/2026); KoranKota/RCTI+ untuk latar belakang Setyo Budiyanto. Halaman Antara tidak dapat dibuka langsung (domain diblokir); substansi diverifikasi lewat republication dan tayangan ujian di atas. Hasil ujian (lulus atau tidak) tidak disebutkan dalam sumber yang dibaca, sehingga tidak diklaim.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik