Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

Kapolri: Laporan Polisi Makar Sudah Terbit, Bukti Masih Dicari

Kapolri Suyudi menyatakan laporan polisi dugaan makar sudah terbit, tetapi makar harus dibuktikan terpisah dari penyadapan. Penyidik telah memeriksa 28 saksi.

Oleh 12 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi ruang server yang gelap dengan lampu berkedip dan sebuah telepon meja

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat yang dijadwalkan pukul 08.30–12.00 WIB itu menjadi forum pertama Suyudi menjelaskan perkara tersebut di hadapan DPR sejak menjabat Kapolri. Dalam paparannya, Suyudi menyatakan Polri sudah menerbitkan laporan polisi mengenai dugaan makar, tetapi menegaskan dugaan itu harus dibuktikan terpisah dari perkara penyadapan itu sendiri.

Laporan polisi makar sudah ada, pembuktian masih berjalan

Suyudi menyatakan Polri telah menerbitkan laporan polisi mengenai dugaan turut serta, bersama-sama, dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Namun ia menegaskan dugaan penyadapan dan akses ilegal yang sedang ditangani belum dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan telah terjadi makar. “Polri telah melakukan penyelidikan unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian terpisah. Hingga saat ini dugaan penggulingan pemerintah masih butuh pembuktian lebih lanjut,” kata Suyudi, seperti dilaporkan Bloomberg Technoz. Penyelidikan difokuskan pada penelusuran pemberi perintah, tujuan penyadapan, dan pendalaman tugas atas aksi penyadapan tersebut. Suyudi menyebut penyidik telah memeriksa 28 saksi, dengan 24 di antaranya personel Polri dan sisanya saksi dari provider serta sejumlah ahli. Jumlah itu naik dari 13 saksi dan 5 ahli yang diperiksa hingga 5 November 2026. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya meminta Polri membuka seluruh fakta penyadapan beserta dugaan kegiatan lain yang berkaitan dengan perkara itu. Ia menyebut dugaan kegiatan lain berupa pengawasan ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, serta penggalangan massa aksi — dan menilai rangkaian itu dapat dikategorikan sebagai makar sebagaimana diatur Pasal 160 KUHP apabila terbukti. Penilaian itu adalah pendapat Habiburokhman, bukan kesimpulan penyidik, dan seluruh dugaan tersebut masih harus didalami serta dibuktikan. Suyudi juga menyebut sasaran penyadapan yang diduga mencakup Presiden, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa. Ia menegaskan daftar sasaran tersebut merupakan materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana. Daftar itu adalah kategori sasaran yang diduga menurut penyidik, bukan daftar korban yang sudah terkonfirmasi.

Lima tahapan modus dan empat tersangka

Dalam paparannya, Suyudi mengurai dugaan modus penyadapan dalam lima tahapan: perintah penyadapan yang diduga disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat perintah penyidik; pemasukan nomor-nomor target ke sistem tanpa verifikasi dan penyaringan keterkaitannya dengan perkara; pelaksanaan penyadapan melalui sistem dan penuangan hasilnya ke dalam transkripsi; pelaporan hasil secara berjenjang; serta penghapusan data pada Oktober 2026. Perintah penyadapan itu diduga berasal dari Jenderal LSP, diteruskan melalui SU kepada EH dan AS. Pada tahap pelaksanaan, petugas mendengarkan dan mengeksplorasi rekaman percakapan hasil penyadapan melalui sistem PLX, lalu menuangkannya ke dalam lembar transkripsi. Hasil itu dilaporkan secara berjenjang hingga kepada LSP. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus oleh tim TSU atas perintah AS, dan grup WhatsApp yang dipakai menyampaikan instruksi juga dibubarkan. Perintah penghapusan data dan pembubaran grup komunikasi itu, menurut Suyudi, menimbulkan kecurigaan pelapor. Laporan kemudian masuk ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026, dengan identitas pelapor dirahasiakan. Perkara ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim. Bareskrim telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Ahrie Sonta (AS). Tiga tersangka — LSP, AS, dan EH — ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok; SU menjalani penahanan rumah sejak 11 November 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan Pusdokkes Polri terkait kondisi kesehatannya. Penetapan tersangka bukan putusan pengadilan, dan asas praduga tak bersalah berlaku bagi para tersangka. Tanggapan Listyo Sigit Prabowo maupun para tersangka lain atas paparan Kapolri belum diperoleh dari sumber yang tersedia. Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga mendesak Kapolri membatalkan seluruh Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) anggota Polri periode 2025–2026 di era kepemimpinan Listyo Sigit, dengan alasan penggunaan fasilitas kepolisian untuk konspirasi politik yang mengarah pada makar merupakan pengkhianatan terhadap negara.

Yang sudah pasti: laporan polisi dugaan makar sudah diterbitkan; 28 saksi diperiksa; empat tersangka ditetapkan. Yang belum: apakah unsur makar terbukti — Kapolri sendiri menyatakan pembuktiannya masih berjalan dan terpisah dari perkara penyadapan. Perbedaan antara Pasal 160 KUHP yang dipakai Habiburokhman untuk menilai rangkaian perbuatan itu dan Pasal 191–193 KUHP yang disebut Yusril Ihza Mahendra pada 9 November sebagai pasal yang dikenakan kepada keempat tersangka masih belum dijelaskan penyidik, dan Bareskrim belum mengonfirmasi dakwaan makar itu secara resmi. Raker ini adalah paparan pertama Kapolri di hadapan DPR, bukan putusan atas perkara itu.

Daftar sumber: 1. Antara, 12 November 2026 (raker Komisi III–Kapolri) 2. Bloomberg Technoz, “Kapolri Selidiki Unsur Makar, Usut Pemberi Perintah Listyo Cs”, 12 November 2026 (dibaca langsung — LP makar; 28 saksi; kutipan pembuktian terpisah) 3. Investor.id, “Kapolri Paparkan 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal di Hadapan Komisi III DPR”, 12 November 2026 (dibaca langsung — lima tahapan modus; SPKT 30 Oktober; Dittipidsiber) 4. SuaraKabar, “DPR Minta Fakta Penyadapan Dibuka, Kapolri: Dugaan Makar Dibuktikan Terpisah”, 12 November 2026 (dibaca langsung — LP makar; tuntutan Habiburokhman) 5. Twaslnews (mengutip Detikcom), “Kapolri Ungkap Lima Tahap Dugaan Penyadapan Prabowo”, 12 November 2026 (dibaca langsung — lima tahapan; empat tersangka) 6. One News, “Skandal Penyadapan Ilegal Mengguncang Polri, Desakan Pembatalan Kenaikan Pangkat Menguat”, 12 November 2026 (dibaca langsung — daftar sasaran; desakan KPLB Sahroni; pasal yang dikenakan) 7. Astakom, “Polri Periksa 13 Saksi dan 5 Ahli untuk Dalami Kasus Penyadapan terhadap Presiden”, 6 November 2026 (dibaca langsung — 13 saksi dan 5 ahli per 5 November) 8. E-Media DPR RI, “Komisi III Segera Raker dengan Kapolri, Usut Tuntas Dalang dan Motif Penyadapan Ilegal”, 9 November 2026 (dibaca langsung — jadwal raker; empat tersangka).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik