Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Gus Alex Sebut Yandri Minta Rp10 Miliar, KPK Turun Tangan

Gus Alex mengaku diminta menyiapkan Rp10 miliar oleh Yandri Susanto untuk memperlancar pembahasan BPIH 2024. KPK akan mendalami kesaksian itu di persidangan.

Oleh 21 NOV 2026 5 menit baca
Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Nama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto disebut dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Kementerian Agama. Mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex mengaku pernah diminta menyiapkan uang Rp10 miliar oleh Yandri untuk memperlancar pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024. Kesaksian itu disampaikan Gus Alex saat menjadi terdakwa dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu malam (18/11/2026), dalam perkara yang mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Gus Alex mengatakan permintaan itu disampaikan dalam pertemuan di Rasuna Said Tower, Jakarta, pada November 2023. Pertemuan tersebut berawal dari ajakan Yandri melalui pesan WhatsApp. “Saya di-WA oleh Pak Yandri Susanto, diajak ketemu di Rasuna Said Tower. Di situ Pak Yandri menyampaikan bahwa untuk memperlancar proses pembahasan BPIH tahun 2024, saya diminta menyiapkan dana sejumlah Rp10 miliar,” kata Gus Alex di persidangan.

Gus Alex mengaku tidak menyanggupi permintaan tersebut. Ia melaporkan lebih dulu permintaan itu kepada Yaqut Cholil Qoumas, yang saat itu menjabat Menteri Agama. Dalam pertemuannya bersama Yaqut, ia justru diminta pandangan. “Saya sampaikan hal tersebut dan beliau minta pandangan saya. Pada beliau, ‘Gus, ini enggak mungkin kita penuhi.’” Ia menilai apabila pembahasan BPIH 2024 tersendat, pihaknya bisa melanjutkan dengan undang-undang yang mengacu pada aturan BPIH 2023.

Yang perlu dicatat: Gus Alex bukan saksi netral. Ia sendiri adalah terdakwa dalam perkara kuota haji yang sama. Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada 11 Agustus 2026, jaksa penuntut umum KPK menyebut Gus Alex menerima 5.233.800 dolar AS dan Rp330 juta, atau setara sekitar Rp93,6 miliar. Ia didakwa bersama Yaqut, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, dan mantan Ketua Umum Kesthuri Asrul Aziz Taba. Keempatnya didakwa merugikan negara Rp622,09 miliar berdasarkan audit investigatif BPK.

Marwan dan Uang Reses Rp100 Juta

Selain Yandri, Gus Alex juga menyebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR periode 2019–2024 Marwan Dasopang — yang kini menjabat Ketua Komisi VIII DPR. Gus Alex menyebut Marwan meminta Kemenag mengatur alokasi 25.000 hingga 50.000 jemaah untuk penyedia katering tertentu. Ia juga mengungkap dugaan permintaan komitmen fee sebesar 1 Riyal untuk setiap porsi dari total 111 kali makan per jemaah.

Gus Alex juga menyebut Marwan meminta tambahan uang reses sebesar Rp250 juta untuk setiap pimpinan Komisi VIII, menjelang pengambilan keputusan BPIH 2024. Gus Alex mengaku tidak bisa memenuhi jumlah itu. Usai penolakan tersebut, Marwan menurunkan angka menjadi Rp100 juta, dan Gus Alex menyepakatinya.

KPK Dalami, FORMASI Desak Pemeriksaan

KPK menyatakan akan mendalami fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan tim jaksa penuntut umum (JPU) dan penyidik akan membahas berbagai fakta yang terungkap selama persidangan. “Iya, tentunya nanti hasil persidangan yang saat ini berlangsung dan hasil penyidikan perkara kuota haji akan dibahas bersama antara tim JPU dan tim penyidik untuk langkah berikutnya,” kata Taufik kepada wartawan, Jumat, 20 November 2026. Apakah perkara dikembangkan terhadap pihak-pihak yang disebut, menurut Taufik, bergantung pada kecukupan alat bukti. “Tergantung kecukupan alat bukti dan bagaimana nanti dalam gelar perkara semua fakta-fakta dianalisis,” katanya.

KPK menegaskan pengembangan perkara akan mempertimbangkan hasil analisis fakta persidangan dan alat bukti. Penyebutan nama seseorang dalam persidangan tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan atau pertanggungjawaban pidana. Seluruh keterangan Gus Alex merupakan bagian dari fakta persidangan yang masih harus diuji dalam proses hukum.

Desakan datang dari Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI). Ketua Umum FORMASI Jalih Pitoeng mendesak KPK memeriksa Yandri Susanto menyusul pengakuan Gus Alex. “Kalau dalam persidangan muncul pengakuan mengenai dugaan permintaan uang Rp10 miliar yang menyebut nama Yandri Susanto, KPK harus segera melakukan pendalaman. Jangan sampai informasi yang disampaikan di bawah sumpah dalam persidangan berhenti sebagai keterangan semata tanpa ditelusuri lebih jauh,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (20/11/2026). FORMASI mendesak KPK menindaklanjuti keterangan Gus Alex melalui pemeriksaan saksi-saksi terkait, penelusuran dokumen pembahasan BPIH 2024, serta pemeriksaan transaksi keuangan yang relevan.

Perlu ditegaskan: Yandri Susanto dan Marwan Dasopang BUKAN tersangka. Keduanya hanya disebut dalam kesaksian Gus Alex. Hingga artikel ini ditulis, baik Yandri maupun Marwan belum memberikan tanggapan. Dalam perkara yang sama, surat dakwaan JPU KPK juga mengungkap dugaan penyediaan dana sebesar 1 juta dolar AS oleh Yaqut untuk memengaruhi hasil kerja Pansus Angket Haji DPR 2024 terkait pembagian kuota haji tambahan.

Baca juga: Marwan: Percepat Penetapan Istithaah Kesehatan Haji 2027 — RUU Keuangan Haji: Dana Jemaah Didorong ke Investasi Produktif

Sumber: Rilpolitik, ‘Gus Alex Sebut Yandri Susanto Minta Rp10 Miliar untuk Memperlancar Pembahasan BPIH 2024’, 21 November 2026 (dibaca langsung) untuk kesaksian Gus Alex Rabu (18/11/2026) + permintaan Rp10 miliar + pertemuan Rasuna Said Tower + kutipan verbatim Gus Alex + Yaqut + permintaan uang reses Marwan Rp250 juta menjadi Rp100 juta + dakwaan Gus Alex; Koran Bogor, ‘KPK Bakal Dalami Keterlibatan Anggota Komisi VIII DPR Yang Disebut Dipersidangan Kasus Kuota Haji’, 21 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk respons KPK (Taufik, Jumat 20/11/2026) + alokasi katering 25.000-50.000 jemaah + fee 1 Riyal per porsi dari 111 kali makan + dakwaan dana 1 juta dolar AS; Matafakta, ‘Disebut Terima Pelicin di Kasus Kuota Haji Anggota Komisi VIII DPR RI Gelisah’, 21 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk koroborasi Rp10 miliar + uang reses Rp250 juta menjadi Rp100 juta + alokasi katering; Ranjana, ‘KPK Buka Peluang Periksa Pihak yang Disebut Sidang Haji, Termasuk Yandri Susanto’, 21 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk kecukupan alat bukti + penegasan KPK bahwa penyebutan nama bukan bukti keterlibatan + kutipan Yaqut; AFU.id, ‘Kubu Gus Alex Sebut Dakwaan Terima Uang Tak Terbukti, Ini Klaim Kuasa Hukum dan Pengakuannya di Sidang’, 21 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk dakwaan Gus Alex (5.233.800 dolar AS + Rp330 juta, Rp622,09 miliar kerugian negara) + Yandri dan Marwan belum memberi tanggapan; Suara Realitas, ‘Nama Eks Ketua Komisi VIII DPR Terseret Sidang Korupsi Kuota Haji, KPK Pertimbangkan Pemeriksaan’, 20 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk koroborasi + fakta persidangan masih harus diuji; RadarAktual, ‘Pengakuan Gus Alex di Kasus Kuota Haji, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri Yandri Susanto’, 21 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk desakan FORMASI (Jalih Pitoeng, Jumat 20/11/2026). Catatan: tanggal pertemuan ditulis ‘November 2023’ karena sumber-sumbernya berbeda (‘pada 20 November 2023’ vs ‘setelah 20 November 2023’) — publikasikan NEITHER. Nama-nama staf yang disebut menerima Rp100 juta TIDAK dimasukkan karena hanya satu sumber (Matafakta). Hero adalah foto resmi Yandri Susanto (MPR RI, domain publik UU 28/2014 Pasal 43, Wikimedia Commons, File:Yandri Susanto, MPR RI.jpg, 3933×5000; lisensi diverifikasi via Commons API; di-crop 16:9 ke 1920×1080).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik