Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), menurut laporan Antara. Perpanjangan itu diputuskan dalam paripurna yang sama ketika DPR menetapkan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Perpanjangan didasarkan pada Pasal 152 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta laporan pimpinan Komisi X DPR. “Sehubungan itu dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut di atas?” tanya Dasco, disusul persetujuan para legislator. Penting dicatat: paripurna TIDAK menetapkan tenggat waktu baru untuk masa pembahasan RUU tersebut. Agenda perpanjangan ini sejatinya sudah dijadwalkan pada paripurna Kamis, 12 November 2026, yang dibatalkan setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari kursi wakil presiden pada hari yang sama.
RUU Statistik sendiri sudah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna Kamis (2/10/2026), dengan delapan fraksi menyetujui RUU tersebut diproses lebih lanjut. Fraksi-fraksi menekankan perlunya penguatan sistem statistik nasional agar lebih terintegrasi, adaptif terhadap teknologi baru seperti Big Data, serta menjamin kualitas dan kedaulatan data guna mendukung kebijakan berbasis bukti. RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 itu dipandang mendesak untuk menjawab tantangan era digital dan mengatasi persoalan tumpang tindih data.
Kenapa pembahasan molor
RUU Statistik adalah revisi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, aturan yang sudah berlaku hampir 29 tahun. Komisi X bersama pemerintah menyepakati 1.026 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) — 695 DIM pada batang tubuh dan 331 DIM pada penjelasan — pada rapat kerja tingkat I 6 April 2026, dan Panja sejak itu membahasnya satu per satu (rapat Panja ketujuh digelar Rabu, 11 November 2026). Kemajuan ada: pada rapat Panja 12 November, sekitar 300 DIM berhasil disepakati. Namun sejumlah substansi masih memerlukan pendalaman. Ketua Panja Lalu Hadrian Irfani menegaskan targetnya tetap sama: RUU ini harus rampung pada 2026. “Pada awal pembahasan RUU Statistik, Panja telah menargetkan untuk pembahasan RUU Statistik dapat diselesaikan pada tahun ini. Jadi kita sepakati Bapak-Ibu, tahun ini Insyaallah kita akan tuntaskan bersama,” ujar Lalu saat membuka rapat Panja, Rabu (11/11/2026).
Yang masih diperebutkan: nama BPS di undang-undang
Perselisihan paling tajam ada di soal kelembagaan. DPR mengusulkan draf undang-undang menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) secara tegas sebagai penyelenggara statistik. Pemerintah masih memakai istilah umum “badan”. “Tadi belum ada kesepakatan. DPR mengusulkan secara tegas menyebut BPS, sementara pemerintah masih menggunakan istilah badan. Begitu juga soal kewenangan, kami berpandangan BPS menyelenggarakan urusan di bidang data dan statistik, sedangkan pemerintah hanya di bidang statistik,” kata anggota Komisi X Reni Astuti usai rapat Panja, Kamis (12/11/2026), seperti dikutip Parlementaria. Reni mendesak pemerintah menyatukan sikap sebelum pembahasan dilanjutkan. “Kami berharap pemerintah memiliki satu pandangan dan satu sikap. Jangan sampai masing-masing kementerian maupun lembaga menyampaikan pendapat yang berbeda-beda, sehingga pembahasan menjadi lebih panjang.” Di sisi lain, ada kesepakatan penting pada rapat 12 November: DPR dan pemerintah sepakat memperkuat kelembagaan BPS sebagai lembaga pemerintah di bidang statistik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menjalankan tugasnya secara independen. Ketua Komisi X Agung Widyantoro juga meminta pemerintah memperjelas batas antara pengertian statistik dan data, serta arah kebijakan Satu Data Indonesia dalam RUU ini.
Apa artinya bagi publik
Undang-undang ini menentukan siapa yang memegang data resmi negara — dari sensus penduduk, angka inflasi, sampai data kemiskinan yang menjadi dasar kebijakan. Perpanjangan waktu memberi Panja ruang menyelesaikan perbedaan, tetapi juga menjadi sinyal bahwa tarik-menarik kelembagaan soal pengelola data nasional belum selesai. Jika pemerintah tidak segera menyatukan sikap, target rampung 2026 yang dipatok Panja bisa ikut meleset.
Sumber: Antara, “DPR perpanjang masa pembahasan RUU Statistik”, 17 November 2026 (dibaca langsung — keputusan perpanjangan, Dasco, Pasal 152 ayat (1), tidak ada tenggat baru, RUU usul inisiatif 2/10, delapan fraksi); Parlementaria/DPR, “Panja RUU Statistik Bahas Penguatan BPS dan Kualitas Data Nasional”, 13 November 2026 (dibaca langsung — kutipan Reni Astuti, 12/11); Parlementaria/DPR, “Komisi X Minta Pemerintah Perjelas Arah Kebijakan BPS dan Satu Data dalam RUU Statistik”, 12 November 2026 (dibaca langsung — Agung Widyantoro, batas statistik/data, Satu Data Indonesia); JDIH DPR, “Panja Komisi X Mulai Bedah DIM RUU Statistik, Target Rampung 2026” (teks terindeks pencarian — Lalu Hadrian Irfani, target 2026, 1.026 DIM, rapat kerja tingkat I 6 April 2026); Fraksi PKB DPR, “Komisi X dan Pemerintah Sepakat Perkuat Kelembagaan BPS”, 13 November 2026 (teks terindeks pencarian — sekitar 300 DIM disepakati 12/11, kesepakatan penguatan BPS, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, independen). Latar: UlasPolitik post 1663 (keputusan RUU Pembentukan UU; hasil RUU Statistik belum terkonfirmasi), post 1653 (agenda paripurna hari ini).