Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperketat kontrol harga kebutuhan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Permintaan itu disampaikan di Jakarta, Minggu (15/11/2026), dengan alasan harga sembako di sejumlah daerah sudah merangkak naik dan berpotensi melonjak saat mendekati akhir tahun.
Rivqy — legislator asal Jawa Timur yang akrab disapa Gus Rivqy — meminta Kemendag melakukan peninjauan serta penertiban harga bahan pokok. Ia menyebut kenaikan harga antara lain dipengaruhi cuaca ekstrem, dan memperingatkan situasi ini rawan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya dengan menahan bahan pokok demi keuntungan lebih besar. Peringatan soal penimbunan dan spekulasi itu adalah penilaian Rivqy; tidak ada bukti penimbunan yang disebutkan dalam pernyataannya.
Apa yang diminta Rivqy
“Kami meminta adanya kontrol pasar dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), untuk melakukan peninjauan serta penertiban harga bahan pokok menjelang Nataru. Di sejumlah daerah harga sembako diketahui merangkak naik, dan memungkinkan akan melonjak saat mendekati akhir tahun,” kata Rivqy.
Ia juga menyoroti dua anomali harga yang menurutnya perlu diawasi: harga beras premium yang masih relatif mahal di saat stok beras nasional disebut masih banyak, serta harga gula yang melonjak pada saat produksi tertinggi. Kedua hal itu disampaikan sebagai pengamatan Rivqy yang perlu diperiksa pemerintah, bukan sebagai temuan resmi hasil audit.
Sebagai mitra kerja Kemendag, Komisi VI memang membidangi perdagangan. Desakan ini pun bukan yang pertama dari fraksi yang sama: pada 6 November 2026, anggota Komisi VI dari PKB, Imas Aan Ubudiyah, sudah meminta Kemendag mengambil langkah konkret mengendalikan kenaikan harga bahan makanan, termasuk beras, cabai, minyak goreng, dan daging ayam.
Data harga: tekanan sudah terlihat sebelum Nataru
Desakan DPR itu memiliki pijakan data. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia sebesar 3,23 persen pada Oktober 2026. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi tahunan 4,82 persen dengan andil 1,40 poin persentase — penyumbang terbesar terhadap inflasi umum. Komponen bahan makanan naik 5,61 persen secara tahunan, naik dari 4,98 persen pada September 2026, sementara harga bergejolak (volatile food) naik 5,81 persen.
Artinya, tekanan harga pangan sudah berjalan sebelum musim libur akhir tahun. Kenaikan permintaan musiman pada Desember berisiko menambah tekanan itu, terutama untuk komoditas yang harganya memang sensitif terhadap pasokan dan cuaca seperti cabai dan beras.
Ujian bagi Kemendag: dari pantauan ke penindakan
Pemerintah sejauh ini sudah bergerak di level pemantauan. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir pada 26 Oktober 2026 meminta pemerintah daerah turun langsung ke pasar dan menggencarkan operasi pasar di daerah yang harga komoditasnya naik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong bansos, operasi pasar, dan subsidi untuk meredam inflasi Desember. Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 5 November 2026, setelah memantau Pasar Kebon Roek di Mataram, menyatakan harga dan pasokan kebutuhan pokok di NTB terkendali dan sebagian besar komoditas dijual di bawah atau sesuai Harga Acuan dan Harga Eceran Tertinggi, dengan pemantauan harian melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Kontrasnya, desakan Rivqy menunjukkan bahwa dari sisi DPR, pemantauan saja dinilai belum cukup. Yang ia minta adalah kontrol pasar yang ketat: peninjauan harga, penertiban, dan pencegahan praktik penahanan barang. Ujian nyata bagi Kemendag menjelang Nataru bukan lagi apakah harga dipantau, melainkan apakah operasi pasar dan penindakan benar-benar menyasar daerah yang harganya naik — dan apakah anomali yang disebut Rivqy, seperti beras premium yang mahal di tengah stok yang diklaim melimpah, dijawab dengan data, bukan sekadar pernyataan bahwa pasokan aman.
Jika Kemendag hanya mengulang klaim “terkendali” tanpa menunjukkan intervensi di titik harga yang naik, desakan Komisi VI ini akan berulang setiap musim libur — dan yang menanggung selisihnya tetap masyarakat yang berbelanja di pasar tradisional.
Sumber: Antara, “Anggota DPR minta Kemendag jaga harga kebutuhan pokok jelang Nataru” (15/11/2026) — halaman tidak dapat dibuka langsung, domain diblokir; Fraksi PKB DPR RI, “Harga Kebutuhan Pokok Merangkak Naik Jelang Nataru, DPR RI: Pemerintah Harus Lakukan Kontrol Pasar” (15/11/2026); PKB.id, “Jelang Nataru, Gus Rivqy Minta Kemendag Perketat Pengawasan Harga Sembako” (15/11/2026); Fraksi PKB DPR RI, “Harga Bahan Makanan Melonjak, Komisi VI Minta Kemendag Segera Kendalikan Harga” (6/11/2026); BPS, Berita Resmi Statistik Oktober 2026 (2/11/2026) dan September 2026 (BRS No. 94/10/Th. XXIX, 1/10/2026) — dibaca melalui SuaraGarut, LensaHukum, dan Tridge; JurnalPatrolinews dan Channel9.id (pernyataan Tomsi Tohir, 26/10/2026); BSI News dan NewsHive (pernyataan Tito Karnavian, 26/10/2026); NarasiPos dan BSI News (pernyataan Budi Santoso, 5/11/2026). Latar: post 181 (kunjungan Mendag ke Pasar Kebon Roek, Mataram).