Terkini
Artikel dan ulasan politik

DPR DAN PARTAI

DPD Serahkan Pilihan Cawapres ke Prabowo, Tak Ajukan Nama

DPD RI tidak akan mengajukan nama cawapres pengganti Gibran. Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin menyerahkan penentuan figur itu kepada Presiden Prabowo.

Oleh 16 NOV 2026 4 menit baca
Ilustrasi kotak suara, amplop bersegel, dan palu sidang dengan bendera Indonesia

DPD RI menegaskan tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin menyatakan penentuan figur itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto, dan DPD akan mendukung siapa pun yang nantinya diusulkan Presiden.

Sikap itu disampaikan Sultan saat ditanya wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/11/2026), lalu ditegaskan kembali dalam keterangannya pada Sabtu (14/11/2026). DPD, kata dia, tidak punya rencana mengusulkan nama tersendiri untuk mengisi kursi wakil presiden.

DPD jadi pengawal proses, bukan pengaju nama

“Terkait dengan itu (cawapres), apapun yang diputuskan oleh bapak presiden, siapa pun wajib mendukung. Karena, itu domainnya pak presiden,” kata Sultan dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026). Sehari sebelumnya ia menegaskan: “Posisi dan tugas DPD RI adalah mensukseskan dan mendukung siapa pun dan kapan pun nama yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo.”

DPD juga sudah menyiapkan personel untuk mengawal proses di MPR: delapan anggota untuk tim verifikasi calon wakil presiden dan delapan anggota untuk panitia ad hoc, total 16 orang. Sultan menyatakan DPD berposisi siaga kapan pun diminta hadir sebagai anggota MPR dalam sidang paripurna.

Perlu dicatat, nama Sultan sendiri masuk bursa. Dalam survei Lembaga Riset Publik (LRP), ia berada di posisi kedua pada klaster pimpinan lembaga negara dengan 17,8 persen, di bawah Ketua DPR Puan Maharani dengan 21,4 persen dan di atas Ketua MPR Ahmad Muzani dengan 14,2 persen. Survei itu digelar 27 Oktober–5 November 2026 terhadap 1.200 responden, dengan margin of error sekitar 2,9 persen. Angka itu menunjukkan posisi Sultan dalam survei, bukan keputusan pencalonan. Sultan tidak menyatakan keinginan pribadi untuk mengisi jabatan itu dan tidak berspekulasi soal siapa yang akan dipilih. “Sekali lagi, jangan dipelintir. Siapapun nama, kapanpun yang diusulkan oleh Bapak Presiden Prabowo, DPD siap untuk mensukseskan dan mendukung,” katanya.

Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung sebelumnya menyebut Sultan sebagai salah satu tokoh yang patut dipertimbangkan, dengan alasan Presiden perlu didampingi wakil presiden yang memberi nilai tambah. Tamsil juga menyebut calon itu perlu berpengalaman memperjuangkan kepentingan daerah, diterima masyarakat luas, dan memenuhi ketentuan konstitusional. Itu pandangan Tamsil, bukan pengajuan resmi DPD.

Bursa mengerucut, tapi keputusan tetap di Prabowo

Sikap DPD ini mengikuti pola yang sama dari partai-partai lain. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan Demokrat tidak mengajukan nama. PDIP pun menegaskan Puan Maharani dan Pramono Anung bukan usulan partai. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada Minggu (15/11/2026) menyebut hampir semua ketua umum partai tidak mengajukan kadernya dan sepakat calon berasal dari Gerindra. Golkar pun menyatakan tidak akan mengajukan nama.

Prabowo sendiri sudah bertemu para petinggi partai di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026) sore untuk membahas sosok pengganti Gibran, dan pembahasan itu berlanjut ke pekan berikutnya.

Yang masih terbuka

Hingga Senin (16/11/2026) malam, belum ada pengumuman resmi soal siapa dua nama yang akan diajukan Prabowo ke MPR. Tenggat pengajuan dua nama itu adalah Rabu, 25 November 2026, dan sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden baru dijadwalkan Rabu, 9 Desember 2026.

Gelombang dukungan daerah untuk Sufmi Dasco Ahmad — kini 23 DPD Gerindra — adalah sinyal politik dari partai, bukan keputusan MPR. Begitu pula sikap DPD: dukungan prosedural terhadap proses, bukan dukungan terhadap figur tertentu, termasuk terhadap Sultan sendiri. Dengan DPD menyatakan diri sebagai pengawal proses, peta kini semakin sederhana: semua mata tertuju pada dua nama yang akan keluar dari Prabowo.

Sumber: CNN Indonesia, “DPD RI Serahkan Pilihan Cawapres pada Prabowo”, 16 November 2026 (halaman tidak dapat dibuka — kebijakan domain; isinya terverifikasi melalui delapan media lain di bawah ini); KlikKepri, “Sultan Najamudin Serahkan Penentuan Cawapres Pengganti Gibran kepada Prabowo”, 14 November 2026 (melalui hasil pencarian — kutipan Sabtu 14/11 + survei LRP 17,8 persen); AFU.id, “DPD Ogah Usul Nama Cawapres: Siapa Pun yang Dipilih Prabowo, Wajib Didukung”, 13 November 2026 (melalui hasil pencarian — kutipan Jumat 13/11 di Senayan); Lapor.co.id, “DPD Tak Sodorkan Calon Wapres Pengganti Gibran, Sultan Ungkap Alasannya”, 13 November 2026 (dibaca penuh melalui curl — 16 anggota DPD, delapan-delapan, sudah diputuskan dan dikirim); Owrite.id (melalui hasil pencarian — kutipan “jangan dipelintir”); LintasKanal (melalui hasil pencarian — 16 anggota untuk dua tim); Journalarta, “Sultan Najamudin soal Bursa Cawapres Pengganti Gibran”, 14 November 2026 (dibaca penuh — kutipan Sabtu 14/11 + Tamsil Linrung); NuansaInfo/AbadiKini/JatengPos (melalui hasil pencarian — angka survei LRP: Puan 21,4 persen, Sultan 17,8 persen, Muzani 14,2 persen + metodologi). Liputan UlasPolitik sebelumnya: post 1202 (Demokrat), post 1273 (PAN), post 1339 (PDIP), post 1432 (Zulhas), post 1492 (PDIP), post 1510 (Golkar), post 1570 (paripurna 9 Desember), post 1576 (tenggat 25 November), post 1591 (23 DPD Gerindra).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik