Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Dokumen ATR/BPN Diduga Bocor, Pegawai KPK Diperiksa

Dugaan kebocoran dokumen perkara suap HGB di ATR/BPN dari internal KPK masih diperiksa Dewas dan Inspektorat. Penyidikan perkara utamanya tetap berjalan.

Oleh 16 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi gedung KPK merah putih dengan kaca pembesar di atas tumpukan dokumen

Dugaan kebocoran dokumen perkara suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN dari internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih diperiksa. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan pemeriksaan berjalan melalui Dewan Pengawas (Dewas) dan Inspektorat, sementara penyidikan perkara utamanya tetap berjalan.

Perkara itu terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026 di Jabodetabek. Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka, antara lain Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adhi selaku Presiden Direktur Summarecon, Arif Sugiyanto selaku mantan Bupati Kebumen, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry. KPK menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar.

Apa yang dilaporkan: dua inisial, lalu tiga

Dugaan kebocoran itu diungkap Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Pada Jumat (6/11/2026), Boyamin melaporkan dua pegawai KPK berinisial TS dan MS ke Dewas. TS disebut sebagai pejabat Direktorat Penyelidikan KPK, sedangkan MS disebut personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Keduanya diduga membocorkan dokumen dan informasi penanganan perkara kepada Arif Sugiyanto sebelum OTT digelar. Boyamin menyebut dugaan itu diperkuat jejak komunikasi telepon seluler antara Arif dan oknum pegawai KPK — klaim dari MAKI, bukan temuan resmi KPK. Belakangan Boyamin mengungkap satu inisial lagi, AS.

Tersangka Fahd Arafiq mengaku diperiksa Dewas sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran etik sejumlah pegawai KPK dalam perkara ini. Kepada wartawan di Gedung KPK pada Selasa (10/11/2026), Fahd mengaku ditanya soal apakah ia mengenal Direktur Penyelidikan KPK Tessa Mahardika dan pegawai KPK lainnya bernama Ambar Fathona. Fahd mengaku menjelaskan ke pihak Dewas bahwa sempat bertemu dengan Ambar di rumah Arif, yang diketahuinya sebagai “Posko KPK” di Jalan Patra Kuningan. Fahd juga mengklaim pengobatannya dihentikan setelah ia buka-bukaan soal dugaan keterlibatan pegawai KPK — “Semenjak saya diperiksa Dewas, saya langsung disetop berobat gara-gara saya mengungkap penyidik, penyidik yang diperiksa Dewas, yang dikoordinir Arief,” katanya — dan mengaku sempat diperas Rp3 miliar di rumah itu untuk mengurus kasus kakaknya. Itu klaim Fahd, belum terverifikasi secara independen, dan KPK menyatakan setiap keterangan akan diproses.

Sebuah laporan Monitorindonesia yang dikutip sejumlah media mengaitkan nama Tessa Mahardika dan Ambar Soeseno dengan dugaan kebocoran tersebut. Kaitan nama itu berasal dari laporan tersebut, bukan dari pernyataan resmi KPK. KPK belum mengonfirmasi identitas TS, MS, maupun AS.

Pemeriksaan internal paralel, belum ada kesimpulan

“Terkait dugaan adanya kebocoran informasi, semuanya masih proses pemeriksaan di internal, baik di Dewas berkaitan dengan kode etik dan perilaku, ataupun Inspektorat, ya, berkaitan dengan disiplin pegawai,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/11/2026). Ia menegaskan pemeriksaan itu berjalan beriringan dengan penanganan perkara HGB dan meminta publik menunggu hasilnya. Budi tidak memerinci siapa saja yang sudah dimintai keterangan.

Sampai Senin (16/11/2026), KPK belum mengumumkan kesimpulan apa pun soal dugaan kebocoran ini. Artinya: TS, MS, dan AS masih berstatus diduga, bukan terbukti membocorkan dokumen. Asas praduga tak bersalah berlaku untuk mereka, sama seperti untuk para tersangka perkara HGB yang perkaranya masih berjalan.

Perkara utamanya sendiri terus bergerak: dua pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I diperiksa sebagai saksi pada 5 November 2026, dan Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rozario Marshal diperiksa sebagai saksi pada Rabu (11/11/2026) terkait uang Rp800 juta yang dikembalikannya melalui kuasa hukumnya pada 15 Oktober 2026. Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), KPK juga memanggil delapan kepala kantor pertanahan dan seorang kepala kantor wilayah BPN untuk diperiksa sebagai saksi.

Yang belum terjawab

Tiga hal masih terbuka. Pertama, dokumen atau informasi apa persisnya yang diduga bocor, dan apakah kebocoran itu memengaruhi waktu atau hasil OTT. Kedua, siapa saja yang sudah diperiksa Dewas dan Inspektorat, serta kapan hasilnya diumumkan. Ketiga, soal Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid: KPK tidak menetapkannya sebagai tersangka — ia sempat diperiksa sebagai saksi pada Rabu (4/11/2026). Konstruksi penyidik bahwa Arif, Fahd, Erwin, dan Fakhry diduga merupakan orang kepercayaan Nusron adalah dugaan penyidik, bukan bukti keterlibatan Nusron. Selama Dewas dan Inspektorat belum bersuara, dugaan kebocoran ini tetap menjadi ujian kredibilitas internal KPK — bukan vonis terhadap siapa pun.

Sumber: CNN Indonesia, “Dokumen Kasus Korupsi ATR/BPN Diduga Bocor, Pegawai KPK Diperiksa”, 16 November 2026 (halaman tidak dapat dibuka — kebijakan domain; isinya terverifikasi melalui media lain di bawah ini); Lapor.co.id, “Tiga Pegawai Diduga Bocorkan Kasus ATR/BPN, KPK Buka Suara”, 11 November 2026 (dibaca penuh melalui curl — delapan tersangka + konstruksi “orang kepercayaan Nusron” + kutipan Budi Prasetyo); Lapor.co.id, “Kata KPK Soal Fahd Arafiq Diperiksa Dewas Terkait Dugaan Kasus ATR/BPN Bocor”, 16 November 2026 (dibaca penuh melalui curl — pemeriksaan Fahd oleh Dewas + Tessa Mahardika + Ambar Fathona + “Posko KPK” + “disetop berobat” + pemerasan Rp3 miliar); Satirasa, “Dua Pegawai KPK Dilaporkan MAKI soal Bocoran Dokumen ATR/BPN” (melalui hasil pencarian — laporan MAKI 6 November + delapan tersangka); GarudaCitizen, “OTT HGB Summarecon: 8 Tersangka, Rp106,3 Miliar Disita KPK” (melalui hasil pencarian — OTT 14 September + Rp106,3 miliar + konstruksi penyidik soal Nusron); Koran Kota, “Tessa Mahardhika dan Ambar Soeseno Diseret dalam Dugaan Bocornya Dokumen Rahasia KPK”, 16 November 2026 (dibaca penuh melalui curl — kaitan nama Tessa/Ambar melalui laporan Monitorindonesia 5 November); BeritaMenit/Astakom/NTVNews (melalui hasil pencarian — pemeriksaan dua pejabat Kantah Bogor I pada 5 November + Nusron diperiksa sebagai saksi 4 November); Lapor.co.id/Adainfo/Espos (melalui hasil pencarian — pemeriksaan Hercules 11 November + Rp800 juta + pemanggilan delapan Kantah dan satu Kanwil pada 10 November).

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik