Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kembali mendesak DPR memakai hak menyatakan pendapat untuk menyikapi polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seruan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026) — sehari sebelum DPR membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa, 10 November 2026.
Doli bukan kali pertama menyampaikan usulan ini. Ia sudah mengemukakan hal yang sama pada Senin (2/11/2026), tak lama setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran. Yang baru pada Senin malam ini adalah penekanannya: menurut Doli, posisi Gibran kini hanya punya dua ujung — mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.
Fakta yang sudah terverifikasi: Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran, Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tidak sah. Di sisi lain, hingga Senin (9/11/2026), belum ada keputusan resmi apa pun yang memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah untuk membahas aspirasi pemakzulan, dan pembahasan formal baru bisa berjalan setelah masa sidang dibuka.
Dua Kemungkinan: Mundur atau Diberhentikan
Doli merujuk Pasal 8 UUD 1945, yang mengatur pergantian presiden dan wakil presiden. “Namanya pergantian ya, pergantian Presiden dan Wakil Presiden itu kan dijelaskan Pasal 8 itu kan karena sebabnya empat, ya kan? Mangkat, mengundurkan diri atau mengajukan pemberhentian atau diberhentikan, gitu kan? Atau lagi tidak memenuhi syarat,” kata Doli kepada wartawan di Senayan.
Dari empat sebab itu, Doli menyoroti dua yang menurutnya relevan saat ini: Gibran mengundurkan diri secara sukarela, atau diberhentikan lewat proses konstitusional. Perlu dicatat, ini adalah penafsiran Doli. Ia menilai rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berarti Gibran “tidak lagi memenuhi syarat” sebagai wakil presiden. Penafsiran itu — bahwa batalnya surat keterangan penyetaraan otomatis menggugurkan syarat jabatan — adalah klaim Doli, bukan kesimpulan yang dinyatakan dalam putusan MA itu sendiri. Putusan MA membatalkan dokumennya; soal akibat hukumnya terhadap status jabatan, itulah yang kini diperdebatkan di DPR.
Doli juga menolak dua instrumen pengawasan lain. “Hak interpelasi itu kan bertanya. Apalagi yang mau kita tanya? Hak angket itu mau diselidiki. Apa yang mau kita selidiki?” ujarnya. Menurut dia, interpelasi dan angket tidak lagi relevan karena persoalannya bukan lagi mencari keterangan atau menyelidiki fakta, melainkan menindaklanjuti putusan pengadilan yang sudah ada. “Karena itu, sejak awal saya mengatakan bahwa hak yang relevan digunakan DPR dalam kaitan dengan putusan MK saat itu, terlebih sekarang sudah ada putusan MA, adalah hak menyatakan pendapat,” kata Doli.
Hak Anggota, Bukan Hak Fraksi
Satu penekanan Doli yang patut dicatat: ia menyebut hak menyatakan pendapat adalah hak anggota DPR, bukan hak fraksi. “Hak-hak yang diatur dalam konstitusi itu, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, itu hak anggota loh, ya. Bukan hak fraksi,” ujarnya.
Pernyataan ini penting secara prosedural. Usulan hak menyatakan pendapat dapat diajukan sedikitnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi — tidak harus menunggu keputusan resmi satu fraksi. Doli mengklaim sudah berkomunikasi dengan sejumlah fraksi lain soal persoalan Gibran. “Rasa-rasanya sih responsnya positif,” katanya, tetapi ia sendiri menegaskan tidak bisa memastikan apakah komunikasi itu sudah menghasilkan kesepakatan antarfraksi. Dengan kata lain: ada sinyal, belum ada kesepakatan.
Jalur HMP: Dari Paripurna ke MK, Lalu MPR
Jika usulan itu berjalan, mekanismenya diatur Pasal 7A dan 7B UUD 1945. DPR menyampaikan pendapatnya dalam rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga anggota dan disetujui sedikitnya dua pertiga yang hadir. Pendapat DPR itu kemudian wajib diteruskan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa. Jika MK menyatakan pendapat DPR benar, proses kembali ke DPR untuk diteruskan ke MPR, yang mengambil keputusan akhir. Jalur ini berbeda dari angket atau interpelasi: hanya hak menyatakan pendapat yang bermuara pada proses pemberhentian.
Sejauh ini, belum ada satu pun langkah formal itu yang diambil. Dasco memastikan DPR baru akan menindaklanjuti putusan MA setelah masa sidang dibuka. Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Minggu (8/11/2026) di Karawang menyatakan proses pemakzulan terhadap Gibran bisa dijalankan apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada lagi alternatif penyelesaian lain — tetapi Paloh belum mengumumkan keputusan resmi NasDem untuk mengusulkannya di DPR.
Analisis: Tekanan Naik, Ambang Batas Tetap Tinggi
Bagian ini adalah analisis, bukan fakta terverifikasi.
Langkah Doli layak dibaca dalam dua lapis. Pertama, soal waktu: ia mengulang desakannya tepat sehari sebelum sidang dibuka, saat semua mata tertuju pada apakah DPR akan membahas putusan MA atau tidak. Frasa “mundur atau diberhentikan” juga menaikkan suhu — dari sekadar membahas dokumen pendidikan menjadi membahas nasib jabatan.
Kedua, soal siapa yang bicara. Doli adalah Wakil Ketua Umum Golkar, partai yang berada di koalisi pemerintahan, dan anggota Komisi II DPR. Desakan dari dalam koalisi tentu berbobot politik lebih besar daripada desakan dari oposisi. Namun perlu ditegaskan: Doli berbicara sebagai anggota DPR dan pengurus partai, bukan sebagai suara resmi Golkar. Partai belum mengumumkan sikap resmi soal pemakzulan Gibran.
Yang paling menentukan justru angka. Hak menyatakan pendapat membutuhkan persetujuan dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam paripurna — ambang yang sangat tinggi dan mustahil dicapai tanpa dukungan lintas fraksi yang luas. Klaim Doli bahwa respons fraksi lain “rasa-rasanya positif” masih jauh dari bukti dukungan. Selama dukungan itu belum berwujud usulan tertulis dari sedikitnya 25 anggota lintas fraksi, desakan Doli tetap berupa tekanan politik, bukan proses hukum yang sudah berjalan. Ujian sesungguhnya dimulai Selasa, 10 November, saat masa sidang dibuka dan DPR harus menunjukkan apakah aspirasi soal Gibran sekadar dibicarakan informal — atau benar-benar masuk ke meja paripurna.
Daftar sumber: 1. Holopis, “Doli Sebut Gibran Bisa Mundur atau Diberhentikan, Ini Mekanisme Konstitusionalnya”, 9 November 2026 — https://holopis.com/2026/11/09/doli-sebut-gibran-bisa-mundur-atau-diberhentikan-ini-mekanisme-konstitusionalnya/ 2. CNN Indonesia, “Doli: Golkar Serukan Hak Menyatakan Pendapat Respons Kasus Gibran”, 9 November 2026 (halaman CNN tidak dapat dibuka langsung; isi diverifikasi lewat Holopis, RMTV News, dan Jawawa) — https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261109213937-32-1425157/doli-golkar-serukan-hak-menyatakan-pendapat-respons-kasus-gibran 3. RMTV News, “Nasib Gibran di Ujung Tanduk, 7 Parpol Bicara Pemakzulan, Siapa Calon Wapres Berikutnya?”, 9 November 2026 — https://rmtvnews.com/elite/nasib-gibran-di-ujung-tanduk-7-parpol-bicara-pemakzulan-siapa-calon-wapres-berikutnya/ 4. Jawawa (Antara), “Golkar’s Doli Says Vice-President Gibran Could Resign or Be Impeached”, 9 November 2026 — https://jawawa.id/newsitem/golkars-doli-says-vice-president-gibran-could-resign-or-be-impeached-1794217924 5. AFU.id, “Geruduk Istana Wapres, Massa Minta Gibran Mundur Sebelum Dimakzulkan”, 9 November 2026 — https://afu.id/nasional/geruduk-istana-wapres-massa-minta-gibran-mundur-sebelum-dimakzulkan 6. Journalarta, “Hak Menyatakan Pendapat DPR untuk Sikapi Gibran”, 3 November 2026 (pernyataan Doli 2 November 2026) — https://journalarta.com/news/2026/11/03/hak-menyatakan-pendapat-dpr-polemik-gibran/?all=1