Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

CarbonNex, Jurus Baru RI Jualan Karbon di COP31

Menteri LH Moh Jumhur Hidayat meluncurkan CarbonNex di COP31 Antalya sebagai wadah kerja sama karbon. Ujiannya kini: kredibilitas pasar karbon Indonesia.

Oleh 11 NOV 2026 5 menit baca
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat meluncurkan CarbonNex di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Türkiye. Antara melaporkan pada Rabu (11/11/2026) bahwa CarbonNex diposisikan sebagai wadah kerja sama karbon, dan pada hari yang sama Jumhur juga mulai menggelar dialog dengan sejumlah negara di forum yang sama.

Langkah ini menempatkan perdagangan karbon sebagai ujung tombak diplomasi iklim Indonesia di COP31 — bukan sekadar janji pengurangan emisi, melainkan tawaran dagang: hutan dan ekosistem Indonesia sebagai sumber kredit karbon bagi dunia.

Apa yang diketahui soal CarbonNex

Sejauh ini yang terkonfirmasi adalah peluncurannya dan fungsinya sebagai wadah kerja sama karbon, sebagaimana dilaporkan Antara. Nama-nama proyek yang akan dipamerkan di bawah bendera CarbonNex di Paviliun Indonesia sudah tercantum dalam agenda paviliun: Carbonnex Market Mangrove for Coastal Resilient (M4CR), Ulu Masen Forest Landscape (U-Forest), Schwaner Community and Livelihood Empowerment (SCALE), dan Batang Asai Forest Restoration (B-Forest). Sesi pembukanya, “Unlocking Indonesia’s Carbon Market Potential for Climate Action and Sustainable Finance”, digelar 10 November dan dibuka Jumhur sendiri, mempertemukan pengembang proyek karbon dengan calon pembeli.

Nama CarbonNex sendiri bukan hal baru — ia sudah dipakai KLH/BPLH sebagai salah satu agenda di pameran INVIROTECH 2026 di Jakarta pada Juni 2026. Jadi peluncuran di Antalya lebih tepat dibaca sebagai debut internasional platform itu, bukan kelahiran dari nol. Yang belum dipublikasikan secara terbuka saat artikel ini ditulis adalah rincian yang lebih jauh — siapa saja anggota atau mitranya, bagaimana mekanisme kerjanya, dan berapa target transaksi atau investasinya — dan itu belum terkonfirmasi dari sumber independen lain.

Karena itu, CarbonNex untuk sementara harus dibaca apa adanya: sebuah inisiatif yang diumumkan, bukan kesepakatan yang sudah berjalan. Dialog yang digelar Jumhur dengan sejumlah negara juga belum diumumkan nama negaranya maupun hasil konkretnya. Klaim apa pun soal negara mitra atau nilai kesepakatan yang beredar di media sosial sebelum ada pengumuman resmi sebaiknya diperlakukan sebagai spekulasi, bukan fakta.

Diplomasi karbon memang jadi agenda utama RI di COP31

Peluncuran CarbonNex bukan gerakan yang berdiri sendiri. Paviliun Indonesia di COP31 dibuka Senin (9/11) oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo, dengan pesan “Indonesia Delivering Climate Solutions at Scale”. Sepanjang konferensi yang berlangsung 9–20 November 2026 itu, Paviliun Indonesia menggelar 67 sesi dialog, dan salah satu dari lima pilar agendanya adalah pembiayaan iklim dan penguatan pasar karbon.

Kerangka domestiknya pun sudah disiapkan lebih dulu. Pemerintah menerbitkan Perpres 110/2025 tentang penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon, dan membangun Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai pencatat resmi unit karbon. Di tingkat bilateral, dialog karbon sudah berjalan — antara lain pembahasan Joint Crediting Mechanism (JCM) dengan Jepang di Paviliun Indonesia pada 9 November, yang antara lain membidik investasi untuk memulihkan 12 juta hektare lahan terdegradasi dan melindungi 50 juta hektare hutan. Indonesia juga telah bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets pada Januari 2026 sebagai anggota ke-11, dan secara terpisah UNCTAD dijadwalkan meluncurkan Global Carbon Market Network di COP31 pada 12 November, dengan Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu anggota pendirinya.

Dalam kerangka itu, CarbonNex tampak dimaksudkan sebagai jembatan: mempertemukan proyek karbon Indonesia dengan pembeli dan investor global. Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 atau lebih cepat, sebagaimana tercantum dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang disampaikan Oktober 2025.

Ujiannya bukan di Antalya, tapi di hutan

Diplomasi karbon hanya sekuat kredibilitasnya. WALHI, dalam pernyataan tertulisnya pada 10 November, menilai klaim pemerintah di COP31 tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Menurut WALHI, kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2026 diperkirakan melepas 307,6 juta ton CO2 — lebih dari dua kali target penyerapan bersih sektor kehutanan (FOLU Net Sink) 2030 — dan pemantauan mereka menemukan 446 titik panas berkepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terkait proyek karbon sepanjang 1 Januari–14 September 2026. WALHI juga mencatat, dari dana result-based payment Green Climate Fund sebesar 103,78 juta dolar AS, baru sekitar Rp500 miliar yang tersalurkan ke masyarakat per Juli 2026.

Angka-angka itu adalah klaim WALHI, bukan temuan resmi pemerintah atau lembaga audit independen, tetapi ia menyentuh titik paling sensitif dari pasar karbon: integritas. Kredit karbon yang lahir dari hutan yang terbakar, atau yang manfaatnya tak sampai ke masyarakat sekitar hutan, akan sulit dipercaya pembeli — dan pasar yang tak dipercaya tidak akan menghasilkan harga yang baik.

Itulah yang membuat CarbonNex layak diikuti, bukan sekadar diumumkan. Yang perlu ditunggu: siapa mitra pertamanya, berapa nilai transaksi yang benar-benar terjadi, dan apakah kredit yang diperdagangkan melewati verifikasi yang bisa diaudit publik. Kalau jawabannya konkret, CarbonNex bisa jadi mesin devisa hijau yang dijanjikan pemerintah. Kalau berhenti di seremoni peluncuran, ia hanya akan menambah panjang daftar inisiatif iklim Indonesia yang ramai di panggung, sepi di lapangan.

Daftar sumber: 1. Antara, 11 November 2026 (peluncuran CarbonNex dan dialog Menteri LH dengan sejumlah negara; artikel Antara tidak dapat dibuka langsung dari run ini — hanya fakta tingkat headline yang dipakai, dan peluncuran diatribusikan eksplisit ke Antara) 2. TRT Indonesia, “Indonesia Paviliun COP31 Türkiye diresmikan, perkuat diplomasi dan dorong solusi iklim skala global”, 10 November 2026 3. Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, siaran pers SR.230/HUMAS/KLH-BPLH/10/2026, 12 Oktober 2026 4. Fauna & Flora, “Fauna & Flora’s COP31 priorities” (agenda Paviliun Indonesia, proyek-proyek CarbonNex) 5. ForestInsights, “Indonesia Bidik Investasi Karbon Jepang untuk Pulihkan 12 Juta Hektare Lahan Terdegradasi”, 10 November 2026 6. UNCTAD, “COP31: New network aims to unlock carbon finance for developing countries” (peluncuran Global Carbon Market Network dijadwalkan 12 November 2026) 7. ruangkota.com, “COP31: Pemerintah Klaim Sedang “Walking the Talk” Tapi Fakta di Lapangan Membantah Semua Itu”, 10 November 2026 (pernyataan WALHI) 8. Listrik Indonesia, “Dua Aksi Strategis Pertamina untuk Energi Bersih di COP31”, 10 November 2026.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik