Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan anggota DPR RI Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono ke Senin, 16 November 2026, setelah keduanya tidak memenuhi panggilan penyidik pada Senin (9/11/2026). Keduanya berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.
“Penyidik sudah melakukan komunikasi dan penjadwalan ulang akan dilakukan untuk Senin (16/11) depan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/11/2026), seperti dilaporkan Detik dan ANTARA.
Dua Alasan yang Disampaikan ke Penyidik
Budi Prasetyo menjelaskan, ketidakhadiran keduanya sudah dikonfirmasi kepada penyidik sebelum jadwal pemeriksaan. Anwar berhalangan karena agenda reses yang sudah terjadwal, sementara Bagus berhalangan karena kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk diperiksa.
“Namun keduanya konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini, di mana saudara AS (Anwar Sadad) karena memang sudah terjadwal untuk kegiatan reses,” ujar Budi. “Saudara BGS yang memang kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini.”
KPK berharap keduanya hadir pada pemanggilan berikutnya. “Kami berharap keduanya dapat hadir memenuhi panggilan penyidik karena memang keterangan-keterangan dalam penyidikan perkara ini agar bisa segera dituntaskan,” kata Budi.
Fakta ini penting dicatat: ini bukan ketidakhadiran tanpa kabar, melainkan penundaan yang sudah dikomunikasikan. Yang diuji sekarang bukan lagi soal kabar, melainkan soal apakah tanggal baru itu benar-benar dipenuhi.
Perkara Hibah Pokmas: 21 Tersangka
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK pada Desember 2022 terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Sahat Tua Simanjuntak. Pada 2 Oktober 2025, KPK menetapkan 21 orang sebagai tersangka — empat pihak penerima dan 17 pihak pemberi.
Keempat pihak penerima, menurut KPK, adalah Kusnadi (mantan Ketua DPRD Jawa Timur, yang sudah meninggal dunia), Anwar Sadad, Achmad Iskandar, dan Bagus Wahyudiono. Anwar adalah mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 dan kini anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Partai Gerindra, anggota Komisi XIII.
Dalam konstruksi perkara KPK, Anwar diduga bersama para ketua fraksi DPRD Jawa Timur menentukan besaran jatah dana hibah Pokmas bagi setiap anggota DPRD. Dari pembagian itu, Anwar diduga memperoleh jatah dana hibah sebesar Rp291,5 miliar dan mensyaratkan komitmen fee sebesar 15–20 persen kepada para koordinator lapangan maupun anggota DPRD yang meminta pergeseran alokasi. KPK juga menduga Anwar menerima uang “ijon” sedikitnya Rp6,9 miliar dari tiga tersangka melalui Bagus Wahyudiono, yang disebut sebagai stafnya.
Semua itu masih berstatus dugaan penyidik. Anwar Sadad berstatus tersangka, belum terdakwa, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sidang 12 November dan Ancaman Panggil Paksa
Terpisah dari pemeriksaan sebagai tersangka, Anwar juga dijadwalkan hadir sebagai saksi di persidangan perkara yang sama. Jaksa penuntut umum KPK berencana menghadirkannya di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis, 12 November 2026, untuk empat terdakwa: Achmad Yahya, RA Wahid Ruslan, M. Fathullah, dan Moch Mahrus.
Majelis hakim sudah memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Anwar secara langsung, bukan secara daring. Jaksa KPK menyatakan panggil paksa dimungkinkan bila Anwar tidak kooperatif setelah tiga kali dipanggil.
Artinya, dalam satu pekan Anwar menghadapi dua tanggal: sidang sebagai saksi pada 12 November, lalu pemeriksaan sebagai tersangka pada 16 November. Ruang untuk kembali beralasan jadwal makin sempit.
Analisis: Reses Bukan Tameng
Bagian ini adalah analisis, bukan fakta terverifikasi.
Reses adalah tugas resmi anggota DPR yang memang sudah terjadwal — dan KPK sendiri mengakui alasan itu. Tetapi reses adalah soal penjadwalan, bukan kekebalan. Sekali KPK menetapkan tanggal pengganti yang tegas, alasan yang sama tidak bisa dipakai dua kali tanpa mengubah cerita ini dari soal prosedur menjadi soal kemauan.
Ada dua hal yang membuat perkara ini layak diawasi. Pertama, skalanya: dugaan jatah hibah Rp291,5 miliar untuk satu orang menunjukkan betapa sistematisnya dugaan pembagian dana Pokmas itu — dan keterangan Anwar dibutuhkan penyidik untuk menuntaskan konstruksi perkara terhadap 21 tersangka. Kedua, posisinya: ia kini anggota DPR aktif. Cara KPK memperlakukan legislator aktif — tegas pada jadwal, tetapi tetap dalam koridor hukum — akan menjadi ukuran bagi perkara-perkara serupa.
Yang belum terjawab: apakah Anwar akan hadir pada 16 November, dan apakah kesaksiannya di sidang 12 November akan membuka konstruksi perkara lebih jauh. Dua tanggal itu, bukan pernyataan siapa pun, yang akan menjawabnya.
Daftar sumber: 1. ANTARA, 9 November 2026, lewat Jawawa (halaman ANTARA tidak dapat dibuka langsung) — https://jawawa.id/newsitem/kpk-reschedules-questioning-of-mp-as-and-his-staff-for-next-monday-1794228774 2. Detik, 9 November 2026, lewat Lensahukum (halaman Detik tidak dapat dibuka langsung) — https://lensahukum.co.id/kpk-panggil-ulang-anwar-sadad 3. Berita898, “Anwar Sadad Tak Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Dana Hibah Jatim”, 9 November 2026 — https://berita898.com/anwar-sadad-tak-penuhi-panggilan-kpk-terkait-kasus-dana-hibah-jatim/ 4. Jurnal Metro, “KPK PANGGIL ANWAR SADAD TERKAIT KORUPSI DANA HIBAH POKMAS JAWA TIMUR”, 9 November 2026 — https://www.jurnalmetro.com/kpk-panggil-anwar-sadad-terkait-korupsi-dana-hibah-pokmas-jawa-timur/ 5. BarometerJatim, “Siap-siap! Anwar Sadad Dihadirkan di Sidang Korupsi Hibah Jatim 12 November”, 8 November 2026 — https://barometerjatim.com/news-12428-siap-siap-anwar-sadad-dihadirkan-di-sidang-korupsi-hibah-jatim-12-november 6. Newstimes, “Sidang Korupsi Ijon Pokir, Jaksa KPK akan Panggil Paksa Anwar Sadad”, 6 November 2026 — https://www.newstimes.id/sidang-korupsi-ijon-pokir-jaksa-kpk-akan-panggil-paksa-anwar-sadad/ 7. SurabayaUpdate, “Hakim Tipikor Surabaya Perintahkan Jaksa KPK Harus Bisa Hadirkan Anwar Sadad Pada Persidangan Selanjutnya”, 29 Oktober 2026 — https://surabayaupdate.com/hakim-tipikor-surabaya-perintahkan-jaksa-kpk-harus-bisa-hadirkan-anwar-sadad-pada-persidangan-selanjutnya/