Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

KPK Dalami Temuan ICW soal Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar

KPK menelaah temuan ICW kontrak influencer Rp14,69 miliar ke perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad. Belum ada penyelidikan — yang diuji unsur konflik kepentingan.

Oleh 11 NOV 2026 5 menit baca
Kaca pembesar di atas dokumen keuangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang menelaah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal pengadaan jasa pemengaruh (influencer) senilai Rp14,69 miliar yang dikontrakkan dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan terafiliasi Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan memeriksa temuan itu untuk memastikan apakah ada unsur dugaan tindak pidana korupsi dan apakah perkara tersebut masuk kewenangan KPK.

“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Perlu ditegaskan sejak awal: KPK baru menelaah, belum membuka penyelidikan, dan belum ada tersangka. Tidak ada pihak yang bisa disebut bersalah atas dasar temuan ini — asas praduga tak bersalah berlaku penuh.

Temuan ICW: delapan paket, Rp14,69 miliar

ICW memaparkan temuannya dalam siaran pers Senin (9/11/2026), berdasarkan penelusuran data realisasi pengadaan di portal LKPP (data.inaproc.id) untuk tahun anggaran 2023–2026. Totalnya Rp14.696.955.002 untuk delapan paket jasa publikasi digital.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengontrak lima paket pada 2024, senilai Rp3,9 miliar: penayangan video YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels, Instagram Story, konten TikTok, hingga kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah acara. Satu tayangan Instagram Story tercatat sekitar Rp575 juta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025–2026, senilai Rp10,79 miliar — dua paket 2025 (Influencer Engagement Rp3.596.955.000 dan Influencer Engagement untuk Pembangunan BINS Rp3,6 miliar) dan satu paket 2026 (Jasa Publikasi Influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna Rp3,6 miliar).

Pengadaan itu mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara KKP.

Soal kepemilikan, ICW menelusuri bahwa PT Rans Animasi Indonesia dikuasai 99,1 persen oleh PT Rans Entertainment Indonesia, dan Raffi Ahmad menggenggam saham mayoritas perusahaan induk itu, memegang 0,9 persen saham langsung, sekaligus menjabat komisaris di PT Rans Animasi Indonesia. Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada Oktober 2024. Menurut ICW, PT Rans Animasi Indonesia yang berdiri sejak 2020 sebelumnya tidak punya rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah — dan KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan itu setelah Raffi dilantik. Itu adalah temuan dan penilaian ICW, bukan kesimpulan penyidik.

Yang sedang disisir KPK: Pasal 12 huruf i

Budi Prasetyo menjelaskan timnya tengah menganalisis temuan publik untuk memastikan pemenuhan unsur-unsur hukum dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi — pasal tentang benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. “Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja.”

Respons KKP dan RANS

KKP merespons lewat siaran pers Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Selasa (10/11/2026). Kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono itu menghargai perhatian publik, menyatakan akan menjadikan pelaksanaan kontrak sebagai bahan evaluasi, dan menegaskan komunikasi publik merupakan tugas kementerian untuk menyampaikan program, kebijakan, dan capaian kinerja. KKP menyebut lima alasan menggandeng PT Rans Animasi Indonesia: luasan jangkauan komunikasi, jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens, dan sebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia. KKP juga mengklaim pelaksanaan kerja sama telah sesuai aturan karena melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi.

Sementara itu, manajemen PT Rans Entertainment Indonesia Tbk menerbitkan klarifikasi resmi untuk meluruskan persepsi publik dan membantah tudingan adanya praktik tidak benar dalam pengadaan tersebut. Menurut RANS, penetapan harga belanja promosi mengacu pada commercial rate card resmi yang berlaku setara bagi seluruh klien swasta maupun lembaga lain.

ICW sendiri menuntut kedua kementerian membuka delapan dokumen paket pengadaan itu — Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan — serta mendesak BPKP bersama Inspektorat Jenderal melakukan audit, terutama soal kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, dan kesesuaian pengadaan dengan tugas dan fungsi instansi. ICW juga menuntut LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui e-catalog, dan Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan serta kedudukannya di perusahaan penerima kontrak pemerintah.

Analisis: ujiannya bukan nominal, melainkan konsistensi

Rp14,69 miliar memang besar — tetapi angka itu bukan inti persoalan hukumnya. Inti persoalannya ada dua: apakah harga yang dibayar wajar, dan apakah ada benturan kepentingan.

Konteks kebijakannya memberatkan sorotan itu. Presiden Prabowo telah menginstruksikan penghematan Rp306,69 triliun lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, antara lain untuk membatasi belanja seremonial dan publikasi. ICW menilai pemerintah tidak konsisten menerapkan standar efisiensi itu ketika dua kementerian tetap menggelontorkan miliaran rupiah untuk jasa influencer — KKP bahkan menambah kontrak baru pada 2026, setelah Inpres berlaku.

Di sisi lain, klaim “sesuai aturan” dari KKP juga belum bisa dibantah atau dibenarkan tanpa dokumen. Pengadaan lewat penyedia jasa komunikasi adalah mekanisme yang lazim; yang harus dibuktikan audit adalah apakah harga per paket — termasuk satu Instagram Story seharga sekitar Rp575 juta — memang wajar, apakah proses pemilihannya kompetitif, dan apakah jabatan Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden memengaruhi keputusan pengadaan. Sampai KAK, HPS, kontrak, dan laporan hasil pekerjaan itu dibuka, “sesuai aturan” maupun “konflik kepentingan” sama-sama masih klaim.

Karena itu langkah KPK menelaah lebih dulu adalah langkah yang tepat. Bila unsur Pasal 12 huruf i tidak terpenuhi, perkara ini berhenti sebagai persoalan kebijakan dan etika — bukan pidana. Bila terpenuhi, barulah ada perkara. Yang tidak boleh terjadi adalah publik sudah menghakimi sebelum bukti dibuka.

Daftar sumber: 1. ANTARA, “KPK respons temuan ICW soal pengadaan pemengaruh Rp14,7 miliar”, 11 November 2026 (halaman ANTARA tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — seluruh substansi artikel disandarkan pada sumber-sumber lain yang berhasil diverifikasi) 2. ujaran.co, “Pajak Rakyat Rp14 Miliar Mengalir ke Perusahaan Raffi Ahmad: KPK Sisir Unsur Pidana, RANS Buka Suara”, 11 November 2026 3. Tribunnews (video), “KPK Bakal Dalami Temuan ICW soal Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad”, 10 November 2026 4. afu.id, “Klaim Sesuai Aturan, Ini 5 Alasan KKP Gandeng RANS”, 10 November 2026 5. validnews.id, “Akui Pakai Jasa Influencer Raffi Ahmad Senilai Rp10,7M, KKP: Sesuai Ketentuan”, 10 November 2026 6. inilahdata.com, “ICW Ungkap Dugaan Kontrak Puluhan Miliar dari Dua Kementerian untuk Jasa Influencer Perusahaan Raffi Ahmad”, 10 November 2026 7. mojok.co, “Ironi Pajak Rakyat untuk Memperkaya Raffi Ahmad”, 10 November 2026 8. magdalene.co, “Pemerintah Kontrak Raffi Ahmad untuk Jasa ‘Influencer’ Senilai Rp14,7 Miliar”, 10 November 2026 9. lintasPerkoro.com, “2 Kementerian Kontrak Perusahaan Raffi Ahmad untuk Jasa Influencer Senilai Rp 14,7 Miliar”, 10 November 2026.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik