Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Sidang Etik Listyo Sigit Pekan Depan, Polri: Tanpa Istimewa

Polri menjadwalkan sidang etik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan, setelah Irjen Ahrie Sonta dipecat tidak hormat pada Selasa (10/11).

Oleh 11 NOV 2026 4 menit baca
Listyo Sigit Prabowo saat konferensi pers

Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan, terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Kepastian jadwal itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

“Kaitan sama jadwal, nanti akan kami sampaikan setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin sidang kode etik terduga pelanggar yang lain,” kata Johnny. Ia memastikan para terduga pelanggar lainnya juga akan menjalani sidang etik, tetapi Polri belum merinci tanggal pelaksanaan sidang masing-masing personel. Sampai Rabu (11/11/2026), tanggal pasti sidang Listyo belum diumumkan.

Siapa yang akan memimpin sidang Listyo?

Inilah pertanyaan yang belum terjawab — dan jawabannya ada di tangan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Johnny menegaskan susunan atau perangkat majelis yang akan menyidangkan Listyo ditentukan oleh Kapolri, dan komposisinya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai pembanding, sidang etik Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11) dipimpin Komisaris Jenderal Rudi Darmoko, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, dengan Wakil Ketua Komisi Irjen Roma Hutajulu. Sidang itu berlangsung sekitar 11 jam, pukul 09.00–20.10 WIB, di Gedung Divisi Propam Polri. Johnny menjelaskan logikanya: terduga pelanggar berpangkat bintang dua aktif disidangkan oleh komisi yang dipimpin perwira bintang tiga. “Karena tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, ya,” ujarnya. Listyo sendiri masih berstatus perwira tinggi bintang empat aktif, sehingga komposisi majelisnya — termasuk siapa yang memimpin — akan mengikuti ketentuan yang sama dan baru diumumkan kemudian. Artinya, hingga kini belum ada nama ketua majelis sidang Listyo; setiap nama yang beredar di media sosial soal itu adalah spekulasi, bukan pengumuman resmi.

Sidang Ahrie Sonta sendiri sudah menghasilkan putusan: KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) karena ia dinilai menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Ahrie sudah menyatakan banding. Selain Listyo dan Ahrie, dua jenderal lain yang juga dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan adalah Irjen Slamet Uliandi dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Ujian kredibilitas bagi Kapolri baru

Keempat jenderal itu ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Menurut pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra via RCTI+ pada 9 November 2026, keempatnya dijerat Pasal 191–193 KUHP — itu adalah pernyataan Yusril, dan proses pidananya masih berjalan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku: mereka berstatus tersangka, bukan terpidana, dan sidang etik adalah proses internal Polri yang berjalan terpisah dari perkara pidana.

Yang dipertaruhkan di sidang pekan depan bukan hanya nasib Listyo, melainkan kredibilitas Polri di bawah Kapolri baru. Johnny sudah menegaskan tidak akan ada perlakuan istimewa: “Polri punya sistem, prosedur yang ada. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” katanya, Selasa (10/11/2026). “Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas.”

Ujiannya konkret dan terukur: apakah jadwal pekan depan benar-benar ditepati, apakah majelis yang dibentuk Kapolri cukup senior dan independen untuk menyidangkan mantan Kapolri yang masih bintang empat aktif, dan apakah putusannya setegas putusan terhadap Ahrie Sonta. Jika ketiganya terpenuhi, Polri bisa menunjukkan bahwa proses etiknya berlaku ke atas. Jika ada yang meleset — jadwal molor tanpa penjelasan, atau majelis yang diragukan independensinya — publik punya alasan mempertanyakan janji “tanpa istimewa” itu.

Daftar sumber: 1. CNN Indonesia (judul berita pemicu, 11 Nov 2026 — halaman CNN tidak dapat dibuka langsung dari run ini, domain diblokir) 2. RCTI+, “Listyo Sigit Bakal Jalani Sidang Etik, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa” (11 Nov 2026, 08:29 WIB — halaman tidak dapat dibuka langsung dari run ini) 3. Detikcom, via twaslnews dan lensahukum, “Polri Siapkan Sidang Etik Listyo Sigit Terkait Dugaan Penyadapan” (10 Nov 2026) 4. Validnews, “Sidang Etik Polri Sanksi Pecat Irjen Ahrie Sonta” (11 Nov 2026) dan “Mabes Polri Sidang Etik Tersangka Penyadapan” (10 Nov 2026) 5. Faktakalbar, “Polri Jadwalkan Sidang Etik Listyo Sigit Prabowo Pekan Depan” (11 Nov 2026) 6. Holopis, “Breaking News: Ahrie Sonta PTDH” (10 Nov 2026) 7. Brigadenews, “Polri Jatuhkan Sanksi PTDH terhadap AS dalam Sidang KKEP, Terduga Pelanggar Ajukan Banding” (10 Nov 2026) 8. UlasPolitik post 918 dan 922.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik