Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

KPK Geledah Enam Lokasi Kasus Jalan Sumut

KPK menggeledah enam lokasi pada 9–10 November 2026 dalam penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, di ujung masa penahanan tujuh tersangka.

Oleh 11 NOV 2026 5 menit baca
Jalan nasional Trans-Sumatera di Serdang Bedagai, Sumatera Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi selama 9–10 November 2026 dalam penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara. Kabar penggeledahan itu dilaporkan Antara pada Rabu (11/11/2026), dan menjadi perkembangan terbaru dalam perkara yang sudah menjerat 13 tersangka.

Rincian lokasi yang digeledah dan barang bukti yang diamankan belum terkonfirmasi dari keterangan resmi KPK pada saat artikel ini ditulis. Yang jelas, penggeledahan tersebut dilakukan di ujung masa penahanan 20 hari pertama tujuh tersangka, yang berakhir pada 10 November 2026.

Dari OTT ke 13 Tersangka

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I. Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima tersangka: Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Efendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Heliyanto selaku PPK Satker PJN Wilayah I, serta dua pihak swasta, M. Akhirun Efendi selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group dan M. Rayhan Dulasmi Piliang selaku Direktur PT Rona Na Mora. Perkara awal itu menyangkut enam proyek jalan senilai sekitar Rp231,8 miliar, yang terbagi dalam dua klaster — empat proyek di Dinas PUPR Sumut dan dua proyek di Satker PJN Wilayah I.

Penyidikan kemudian dikembangkan melalui surat perintah penyidikan (sprindik) umum pada 5 Mei 2026. Pada 30 September 2026, KPK menetapkan delapan tersangka baru dari jajaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara; identitas mereka diumumkan pada 13 Oktober 2026.

Tujuh dari delapan tersangka itu ditahan pada 22 Oktober 2026 untuk 20 hari pertama, hingga 10 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Mereka adalah mantan Kepala BBPJN Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Rahmad Parulian, Faisal, Heri Handoko, T. Rahmatsyah Putra, Manaek Manalu, dan Munson Ponter Paulus Hutauruk. Satu tersangka lain, Dicky Erlangga, tidak ditahan pada saat itu karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan; KPK menjadwalkan pemanggilan ulang.

KPK menduga para tersangka menerima commitment fee berjenjang dari penyedia proyek, bergantung pada jabatan: Kepala BBPJN Sumut dan Kepala Satker PJN masing-masing diduga memperoleh 4 persen, PPK sebesar 1–1,5 persen, bendahara BBPJN Sumut 0,5 persen, serta kelompok kerja (Pokja) BBPJN Sumut 0,5 persen. Total dugaan penerimaan delapan tersangka mencapai Rp8,37 miliar. Nilai terbesar diduga diterima T. Rahmatsyah Putra, Rp3,49 miliar, sementara Stanley diduga menerima Rp300 juta dan Dicky Erlangga Rp1,77 miliar. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 606 ayat (2) KUHP. Status tersangka bukan putusan bersalah; asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mengapa Penggeledahan Ini Penting

Waktu penggeledahan patut dibaca dengan cermat. Enam lokasi digeledah pada 9–10 November — tepat ketika masa penahanan tujuh tersangka berakhir. Dalam logika penyidikan, langkah seperti ini biasanya berarti penyidik sedang mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik sebelum menentukan langkah berikutnya: perpanjangan penahanan, pelimpahan ke penuntutan, atau penetapan tersangka baru. Itu masih tafsir atas rangkaian waktu, bukan pernyataan KPK, tetapi polanya konsisten dengan cara KPK bekerja dalam perkara pengembangan.

Yang juga belum tertutup adalah arah pengembangan perkara. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein pada 23 Oktober 2026 menyatakan penyidikan saat ini berfokus pada klaster BBPJN Sumut yang menggunakan anggaran APBN, tetapi pengembangan ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak tertutup kemungkinan. Fakta-fakta yang ditemukan selama penyidikan maupun yang terungkap di persidangan dapat menjadi dasar pengembangan perkara. Pernyataan itu belum memastikan adanya aliran dana maupun keterlibatan pejabat provinsi — KPK sendiri menegaskan hal tersebut masih dalam pendalaman.

KPK juga membuka peluang mendalami fakta persidangan soal pergeseran anggaran proyek jalan senilai sekitar Rp165 miliar, yang dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Medan sempat menyeret nama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Pada 24 September 2025, Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu meminta jaksa KPK memanggil Bobby dan mantan Penjabat Sekretaris Daerah Sumut Effendy Pohan untuk memberikan keterangan. Perlu ditegaskan: Bobby Nasution bukan tersangka dalam perkara ini, dan tidak ada dakwaan terhadapnya. Yang ada adalah fakta persidangan yang menurut KPK patut didalami — dan pendalaman bukan vonis.

Yang Perlu Diawasi Berikutnya

Tiga hal layak ditunggu publik. Pertama, keterangan resmi KPK mengenai hasil penggeledahan 9–10 November: lokasi mana saja yang digeledah dan apa yang disita. Kedua, keputusan atas masa penahanan tujuh tersangka yang berakhir 10 November — diperpanjang, atau perkara masuk tahap penuntutan. Ketiga, apakah pengembangan penyidikan benar-benar merambah ke luar BBPJN Sumut, ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, seperti yang selama ini dibuka peluangnya oleh KPK.

Perkara jalan Sumut sudah berjalan lebih dari setahun sejak OTT Juni 2025. Nilai proyeknya besar, tersangkanya belasan, dan dugaan fee-nya berjenjang rapi menurut jabatan. Penggeledahan enam lokasi menunjukkan penyidik belum selesai — dan justru di titik inilah publik perlu mengawasi: apakah perkara ini berhenti di level pejabat balai, atau berlanjut ke rantai yang lebih panjang.

Daftar sumber: 1. Antara, “Kasus jalan Sumut, KPK geledah enam lokasi selama 9-10 November”, 11 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — dan sampai pemeriksaan selesai belum ada media kedua yang mengangkat kabar penggeledahan tersebut; rincian lokasi dan barang bukti yang disita belum terkonfirmasi dari keterangan resmi KPK) 2. NTV News, “Usut Korupsi Proyek Jalan Sumut, KPK Lakukan Penahanan Terhadap 7 Tersangka Baru”, 22 Oktober 2026 (mengutip Antara) 3. The Iconomics, “KPK Bongkar Babak Baru Korupsi Jalan Sumut, 8 Tersangka Baru Dijerat”, 7 Oktober 2026 4. Kawan News, “7 Tersangka Pengerjaan Proyek Jalan Nasional Sumut di Tahan KPK”, 22 Oktober 2026 5. Prioritas News, “KPK Ungkap Dugaan Aliran Uang Rp8,37 Miliar dalam Kasus Proyek Jalan Sumut”, 26 Oktober 2026 6. Kabar Digital, “KPK Dalami Fakta Sidang Proyek Jalan Sumut, Nama Bobby Nasution Disorot”, 23 Oktober 2026.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik