Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, yang juga anggota Komisi II DPR, menegaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka — bila benar diputuskan — harus diumumkan kepada publik, bukan hanya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup. Menurut Doli, konstitusi tidak mengatur pengunduran diri seorang wakil presiden diserahkan kepada presiden untuk disetujui atau ditolak. DPR-lah yang akan menilai, dan bila kursi wakil presiden kosong, MPR menggelar sidang istimewa untuk memilih penggantinya.
Pernyataan itu disampaikan Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), setelah Istana mengonfirmasi Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya penyampaian niat itu, sekaligus membantah kabar bahwa Prabowo menolaknya. Namun bantahan itu bukan berarti pengunduran diri sudah diterima — Istana belum mengumumkan keputusan apa pun, dan Gibran hingga kini masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
Keputusan Bukan di Tangan Presiden
“Keputusannya bukan di Pak Presiden. Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan tidak ada aturan yang seperti itu,” kata Doli.
Doli juga menegaskan bentuk pengunduran diri yang sah harus diketahui publik. “Pengunduran diri itu harus diumumkan kepada publik, menurut saya, jika memang dimaksudkan sebagai keputusan untuk mundur,” ujarnya.
Ia sekaligus mengingatkan bahwa yang beredar sejauh ini masih berupa niat, bukan dokumen resmi. DPR, kata Doli, belum melihat surat pengunduran diri Gibran. “Jangan di-spin, sekali lagi ini kan pertanyaannya seandainya. Seandainya kalau seperti itu, nah nanti DPR lagi yang menilai apakah pengunduran diri itu, bukan presiden,” katanya. “Kita belum lihat suratnya apa ada benar ada apa enggak.”
Penegasan itu sejalan dengan pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bahwa kursi wakil presiden belum kosong dan Gibran masih menjabat, serta pernyataan Ketua DPR Puan Maharani bahwa Gibran masih berstatus Wakil Presiden selama belum ada pernyataan resmi.
Bila Kursi Kosong: Sidang Istimewa MPR
Bila pengunduran diri itu benar-benar terjadi dan kursi wakil presiden kosong, mekanismenya sudah diatur konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
“At the end nanti ya kalau untuk mencari penggantinya ya harus sidang MPR, sidang istimewa MPR,” kata Doli. Sementara itu, pemberhentian wakil presiden melalui usulan DPR diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Mengapa Pernyataan Doli Penting
Pernyataan Doli menggeser bingkai persoalan ini dari Istana ke Senayan. Nasib Gibran bukan lagi semata urusan privat antara presiden dan wakil presiden dalam pertemuan tertutup, melainkan persoalan ketatanegaraan yang menuntut kejelasan publik dan penilaian DPR. Selama yang ada baru “niat” yang disampaikan secara tertutup, status Gibran menggantung — dan tuntutan agar pengunduran diri diumumkan ke publik menutup ruang tarik-ulur itu.
Perlu dicatat pula siapa yang bicara: Doli adalah Wakil Ketua Umum Golkar, partai terbesar di koalisi pemerintah. Nada pernyataannya sejalan dengan garis Golkar sejauh ini — Ketua Umum Bahlil Lahadalia menegaskan partainya belum membicarakan nama pengganti. Artinya, partai koalisi terbesar belum mau masuk ke skenario suksesi sebelum ada kepastian.
Di sisi lain, pernyataan Doli tidak menghentikan proses di DPR. Anggota Komisi II Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Mundur atau tidak, DPR tetap berjalan.
Konteks: Polemik Ijazah di Balik Niat Mundur
Niat mundur Gibran muncul di tengah polemik dokumen pendidikannya, setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya. Gibran sendiri meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, sementara pemerintah melalui Yusril menilai jalur PTUN sudah tertutup karena putusan MA bersifat final. Putusan lengkap MA itu telah dirilis dan diliput sebelumnya.
Sampai ada surat resmi dan pengumuman publik, pengunduran diri Gibran tetap berstatus niat — bukan keputusan yang berlaku secara konstitusional.
Daftar sumber: 1. CNN Indonesia, pemberitaan 10 November 2026 soal pernyataan Ahmad Doli Kurnia (halaman CNN tidak dapat dibuka langsung dari run ini — domain diblokir — dan verifikasi dilakukan lewat hasil pencarian dari outlet-outlet di bawah ini beserta republikasi Liputan6) 2. GoNews, “Niat Gibran Mundur Masih Wacana, Tanpa Surat Resmi”, 10 November 2026 3. Publik Update, “Golkar Minta Gibran Umumkan Pengunduran Diri ke Publik, Bukan Hanya kepada Prabowo”, 10 November 2026 4. Seantero News, “Gibran Ingin Mundur, DPR Tunggu Surat Resmi Pengunduran Diri”, 10 November 2026 5. Suara Surabaya (via republikasi), “DPR RI Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Bukan Urusan Persetujuan Prabowo”, 10 November 2026.