Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

MA Rilis Putusan Lengkap, Suket SMA Gibran Resmi Batal

MA resmi merilis salinan lengkap Putusan 742 K/TUN/2026 yang membatalkan suket penyetaraan SMA Gibran. Kini bola ada di tangan Kemendikdasmen dan di DPR.

Oleh 11 NOV 2026 6 menit baca
Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta

Mahkamah Agung (MA) merilis salinan lengkap Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Selasa, 10 November 2026. Putusan kasasi yang diketok 30 Oktober 2026 itu mengabulkan gugatan advokat H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan batal Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka, dan memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabutnya.

Terbitnya salinan lengkap ini menutup masa tunggu hampir dua pekan. Sejak putusan diketok, publik dan pemerintah hanya mengetahui amar pokoknya — juru bicara MA Yanto mengatakan pada 2 November bahwa salinan lengkapnya belum tersedia untuk publik. Kini dokumen itu dapat dibaca utuh melalui Direktori Putusan MA.

Apa isi putusan MA?

Dalam amar putusannya, MA: pertama, mengabulkan permohonan kasasi Subhan; kedua, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 21 Mei 2026 — dua putusan tingkat bawah yang sebelumnya memenangkan pihak kementerian; ketiga, mengabulkan gugatan Subhan untuk seluruhnya; keempat, menyatakan batal Suket Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019; kelima, mewajibkan tergugat mencabut suket tersebut; dan keenam, menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan Rp400.000.

Majelis kasasi diketuai Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dengan anggota Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H. dan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. Putusan dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Dalam pertimbangannya, MA menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 sebagai fakta hukum baru. MK memang tidak menerima permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan dalam sengketa hasil Pilpres 2024, tetapi pertimbangannya mencatat tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan soal dokumen kelulusan setara SMA. MA menilai dokumen yang mendasari suket — certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades — hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

“Tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis putusan MA. Majelis menyimpulkan penerbitan suket tersebut melanggar asas kecermatan formal.

Apa yang berubah setelah salinan lengkap terbit?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan kementerian akan melaksanakan putusan setelah menerima salinan resmi dari MA. “Setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Menurut Yusril, pembatalan itu berlaku surut sejak suket diterbitkan pada Agustus 2019: “Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah.” Pernyataan itu belum merupakan konfirmasi bahwa pencabutan telah dilakukan — Yusril belum menyebut tanggal penerimaan salinan resmi maupun penerbitan keputusan pencabutan oleh kementerian. Namun Yusril menyebut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dijadwalkan mengeksekusi putusan dengan mencabut keputusan terkait pada Rabu (11/11/2026).

Yusril juga menegaskan putusan MA sudah final. Menurutnya, upaya Gibran menempuh jalur PTUN untuk membuktikan keabsahan dokumennya sudah tidak ada gunanya karena materinya sama dengan yang sudah diputus. Satu-satunya upaya hukum yang masih mungkin, kata Yusril, adalah peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kemendikdasmen selaku pihak tergugat — bukan oleh Gibran sendiri, yang menurut Yusril tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum itu.

Pernyataan Yusril itu bersinggungan dengan klaim Gibran pada Selasa sore di Kantor Wakil Presiden. Gibran menyebut Presiden Prabowo menyarankannya tetap “fight” di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD sampai S1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah klaim itu dan merujuk penjelasan Yusril. “Tidak mungkin” Prabowo memberi saran seperti itu, kata Syahganda. Dua versi soal percakapan tertutup ini belum bisa diverifikasi secara independen; yang tercatat di ruang publik hanyalah apa yang dikatakan masing-masing pihak.

Di hari yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo dalam pertemuan sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi, dan Prabowo tidak menolak niat tersebut. Hingga Selasa malam, belum ada surat pengunduran diri resmi yang diserahkan ke DPR. Sementara itu di DPR, penggalangan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terus berjalan — anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut dukungan sudah mencapai 48 tanda tangan, hampir 50, dan Ketua DPR Puan Maharani membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Jumlah itu adalah klaim Mardani, bukan angka resmi yang dikonfirmasi Sekretariat Jenderal DPR.

Analisis: putusan sudah final, politiknya belum

Salinan lengkap ini menyelesaikan satu hal dan membuka hal lain. Yang selesai adalah perdebatan soal isi putusan: amar, pertimbangan, dan rujukan ke putusan MK kini tertulis hitam di atas putih, sehingga tidak ada lagi ruang bagi tafsir liar soal apa yang sebenarnya diputuskan MA.

Yang belum selesai adalah eksekusinya. Pembatalan suket secara hukum tidak serta-merta mencopot seorang wakil presiden dari jabatannya — pemberhentian presiden atau wakil presiden menempuh jalur konstitusional melalui DPR dan MPR. Tenggat eksekusi putusan ini jatuh pada 18 November 2026, tetapi Yusril menyebut pencabutan bisa terjadi jauh lebih cepat, yakni Rabu (11/11/2026). Artinya, putusan MA menutup perkara dokumen, tetapi nasib jabatan Gibran kini diputuskan di ranah politik: apakah Kemendikdasmen benar-benar menerbitkan pencabutan, apakah kementerian menempuh PK, apakah HMP di DPR berubah dari penggalangan tanda tangan menjadi proses formal, dan apakah Gibran meresmikan niat mundurnya atau justru menariknya.

Ada satu nuansa yang kerap hilang dalam kegaduhan ini: MA bersandar pada pertimbangan MK, padahal MK sendiri menolak permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan. MA memperlakukan temuan faktual dalam pertimbangan MK sebagai notoire feiten — fakta hukum baru — bukan sebagai putusan yang menyatakan pencalonan Gibran tidak sah. Membedakan keduanya penting, karena mencampuradukkannya hanya akan melahirkan klaim yang melebihi apa yang diputuskan pengadilan.

Dengan salinan lengkap yang kini terbuka untuk umum, polemik bergeser dari “apa kata putusan” menjadi “apa yang dilakukan setelah putusan”. Jawabannya tidak lagi ada di tangan pengadilan, melainkan di tangan Kemendikdasmen dan DPR.

Daftar sumber: 1. Antara, “MA unggah putusan lengkap mengenai suket pendidikan SMA Gibran”, 11 November 2026 (artikel Antara tidak dapat dibuka langsung dari run ini; isinya terkoroborasi Kompas.com dan Liputan6) 2. Kompas.com, “Pertimbangan Putusan MA Kuatkan Putusan MK: Tak Ada Bukti Gibran Miliki Ijazah Setara SMA”, 10 November 2026 3. Liputan6, “Bunyi Putusan Lengkap MA Terkait Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran”, 10 November 2026 (teks lengkap putusan dibuka langsung) 4. CNN Indonesia, pemberitaan 10 November 2026 (halaman CNN tidak dapat dibuka langsung dari run ini; domain diblokir) 5. Direktori Putusan MA (putusan3.mahkamahagung.go.id) 6. Telegraf, “Sempat Pamit lalu Melawan: Apa Masih Ada Pintu Terbuka untuk Gibran?”, 10 November 2026 (jadwal eksekusi Rabu) 7. AFU.id / Kompas.com, “HMP Gibran Sudah Kantongi 50 Tanda Tangan”, 10 November 2026 (48 tanda tangan menurut Mardani Ali Sera). Pernyataan Yusril Ihza Mahendra, Syahganda Nainggolan, Gibran Rakabuming Raka, Prasetyo Hadi, dan Mardani Ali Sera dikutip dari pemberitaan tersebut.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik