Komisi III DPR RI menyatakan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Polri memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Ketua Komisi III Habiburokhman menyampaikan sikap itu pada Selasa (10/11/2026), di hari yang sama Polri mengumumkan putusan sidang etik terhadap Ahrie.
Dukungan ini penting karena Komisi III adalah mitra pengawas Polri di DPR. Ketika komisi yang mengawasi justru memuji ketegasan Polri, pesannya jelas: pemecatan itu dianggap sejalan dengan penegakan disiplin internal, bukan tindakan yang perlu dipertanyakan. Namun pujian juga mengikat — Komisi III kini tidak bisa lagi bersikap pasif bila proses terhadap tersangka lain berjalan setengah-setengah.
Apa Kata Habiburokhman
Habiburokhman menyatakan Komisi III mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah tegas Polri yang menjatuhkan PTDH terhadap Ahrie Sonta. “Putusan pemecatan ini kami nilai sudah sangat tepat, adil, dan terukur karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat,” kata Habiburokhman, Selasa (10/11/2026), seperti dikutip dari Detikcom.
Pernyataan itu disampaikan setelah Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Majelis sidang menjatuhkan dua sanksi: sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Ahrie merupakan perbuatan tercela, dan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Putusan tersebut diumumkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Selasa (10/11/2026).
PTDH Bukan Vonis Pidana
Perlu ditegaskan: PTDH adalah sanksi etik dan administratif, bukan vonis pidana. Ahrie ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku atas perkara pidananya sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain Ahrie, Bareskrim menetapkan tiga tersangka lain: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU). Tiga di antaranya — Listyo Sigit, Ahrie, dan Eko Hadi — ditahan di Rutan Mako Brimob. Fakta bahwa baru Ahrie yang dijatuhi PTDH sejauh ini membuat pertanyaan lanjutan tak terhindarkan: kapan giliran tersangka lain yang masih berstatus anggota Polri aktif?
Ujian Konsistensi Komisi III
Habiburokhman bukan kali ini saja bersikap keras soal kasus ini. Sehari sebelumnya, Senin (9/11/2026), ia menduga ada sosok berpengaruh di balik dugaan penyadapan Presiden dan mendesak kasusnya diusut tuntas, termasuk dengan pasal makar — meski ia menolak menyebut nama siapa pun. Dugaan itu adalah kecurigaannya, bukan temuan penyidik, dan harus dibaca sebagai desakan politik, bukan fakta.
Nada serupa datang dari pimpinan DPR lainnya. Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna Selasa (10/11/2026) mengapresiasi Polri yang sigap menangani kasus penyadapan Presiden. “DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” kata Puan. “Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun.” Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya, Jumat (6/11/2026), meminta Komisi III memantau penanganan perkara ini secara berkala.
Dukungan berlapis dari DPR ini memberi modal politik bagi Kapolri Suyudi Ario Seto untuk menuntaskan kasus tersebut. Habiburokhman sendiri sebelumnya memuji Suyudi karena mencopot Kapolres Sukoharjo, AKBP Andhika Dharma Sena, awal November lalu — pertama pada Selasa (3/11/2026) dan kembali pada Sabtu (7/11/2026) — setelah penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo. Polanya konsisten: DPR memberi dukungan ketika Polri bertindak tegas. Tetapi dukungan itu akan diuji pada satu hal — apakah ketegasan yang sama berlaku untuk semua tersangka, termasuk yang pangkat dan jaringannya paling tinggi. Di situlah Komisi III akan dinilai: sebagai pengawas, atau sekadar pemberi stempel.
Daftar sumber: 1. Detikcom (dikutip bsiNews), “Habiburokhman Dukung Polri Pecat Ahrie Sonta Terkait Penyadapan”, 10 November 2026 — https://bsinews.id/habiburokhman-dukung-pemecatan-ahrie-sonta 2. Detikcom (dikutip Lensahukum), “Habiburokhman Dukung Pemecatan Ahrie Sonta dalam Kasus Penyadapan”, 10 November 2026 — https://lensahukum.co.id/habiburokhman-dukung-pemecatan-ahrie-sonta 3. Detikcom (dikutip TwaslNews), “Habiburokhman Dukung Pemecatan Ahrie Sonta dalam Kasus Penyadapan”, 10 November 2026 — https://twaslnews1.twaslnews.com/7451459/ 4. IDN Financials, “Buka Masa Persidangan II DPR, Puan Maharani bicara kasus penyadapan”, 10 November 2026 — https://www.idnfinancials.com/id/news/71515/buka-masa-persidangan-ii-dpr-puan-maharani-bicara-kasus-penyadapan 5. LimaPagi, “Habiburokhman Apresiasi Kapolri Copot Kapolres Sukoharjo”, 7 November 2026 — https://www.limapagi.id/habiburokhman-apresiasi-pencopotan-kapolres-sukoharjo 6. Pemberitaan UlasPolitik sebelumnya (post 735, 844, 853, 867, 918)