Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas niat Gibran mengundurkan diri — dan Gibran kini mengungkap apa yang disarankan Prabowo kepadanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan Selasa pagi itu Gibran memang menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya. Prasetyo sekaligus meluruskan kabar yang beredar: Prabowo tidak menolak niat tersebut, melainkan memberi banyak saran. Gibran pun meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan Gibran pada Selasa sore di Kantor Wakil Presiden melengkapi penjelasan Istana itu — dan mengubah nada ceritanya. Bukan soal mundur atau bertahan semata, melainkan soal jalur hukum yang disarankan Presiden.
Saran Prabowo: Fight di PTUN, Ajukan PK di MA
Menurut Gibran, Prabowo memberinya sejumlah saran dan masukan terkait dinamika yang berkembang. Satu saran yang ia sebut secara terbuka: tetap memperjuangkan persoalan ijazahnya lewat jalur hukum.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberi saran dan masukan terkait dinamika, salah satu saran beliau itu adalah saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran, seperti dikutip Kompas TV, Holopis, dan sejumlah media.
Artinya, ada dua jalur hukum yang kini menjadi pegangan Gibran. Pertama, proses di PTUN dengan membawa seluruh dokumen pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kedua, koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
Proses PTUN itu sendiri sudah berjalan. Perkara 255/G/2026/PTUN.JKT, dengan penggugat PT Mercy Toga Kirana dan tergugat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, sudah menjalani sejumlah sidang sejak Agustus 2026. Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, sudah memperlihatkan kepada hakim salinan pindaian dokumen pendidikan Gibran dari sekolah dasar hingga sarjana — termasuk sertifikat kehadiran UTS Insearch, diploma Management Development Institute of Singapore (MDIS), dan gelar sarjana dari University of Bradford.
Gibran juga menegaskan sikapnya terhadap polemik yang berkembang. “Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini, saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik berkepanjangan,” ujarnya.
Perlu dicatat apa yang belum terjadi: hingga pernyataan ini disampaikan, tidak ada pengumuman resmi tentang surat pengunduran diri formal maupun keputusan pemberhentian. Yang dikonfirmasi Istana adalah niat yang disampaikan secara lisan dalam pertemuan — bukan pengunduran diri yang sudah diterima secara resmi. Niat dan pengunduran diri yang sah secara konstitusional adalah dua hal yang berbeda, dan membedakannya penting agar publik tidak menyimpulkan lebih jauh dari yang dinyatakan.
Bahlil: Saran Presiden Harus Dihormati
Respons politik pertama datang dari Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil menegaskan bahwa saran yang diberikan Presiden Prabowo kepada Gibran harus dihormati.
“Pada prinsipnya kalau kita membaca berita, yang disampaikan oleh Pak Mensesneg apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres saya pikir sesuatu yang juga harus dihormati,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Bahlil sendiri mengakui tidak mengetahui secara utuh isi pembicaraan Prabowo dan Gibran karena tidak berada di lokasi pertemuan, dan menyatakan akan mengecek langsung ke Presiden. Pernyataan itu penting karena menunjukkan batasnya: dukungan Bahlil ditujukan pada saran Presiden sebagaimana disampaikan Mensesneg, bukan pada isi pertemuan yang tidak ia saksikan sendiri. Bahlil juga meluruskan isu yang menyebut Prabowo menolak niat Gibran.
Di DPR, dinamika seputar Gibran tetap berjalan. Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran terus bergulir dan telah diteken puluhan anggota DPR, sementara Partai Demokrat menyatakan menunggu — sebagaimana diberitakan UlasPolitik sebelumnya. Saran Prabowo agar Gibran menempuh jalur hukum tidak menghentikan proses politik di parlemen, tetapi memberi Gibran ruang untuk menjawab polemik ijazah di pengadilan, bukan hanya di ruang publik.
Yang Belum Diputuskan
Sore harinya, Gibran tetap hadir mendampingi Prabowo dalam upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara — sebuah penanda visual bahwa ia masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden pada hari yang sama ia menyatakan niat mundur.
Yang kini ditunggu publik ada tiga hal. Pertama, apakah PK ke MA benar-benar diajukan dan bagaimana Kemendikdasmen menyikapinya. Kedua, bagaimana proses di PTUN berjalan dengan dokumen pendidikan yang dijanjikan Gibran. Ketiga, bagaimana DPR menyikapi HMP yang terus bergulir di tengah Gibran yang memilih jalur hukum.
Saran Prabowo — bertarung di pengadilan, bukan mundur di tengah jalan — memberi jeda bagi Istana. Tetapi jeda itu bukan penyelesaian. Penyelesaian polemik ini pada akhirnya ditentukan oleh putusan pengadilan dan sikap DPR, bukan oleh pernyataan di depan kamera. Satu hal yang perlu dicatat soal PK: peninjauan kembali hanya bisa diajukan sekali dan atas alasan terbatas — bukti baru, putusan yang bertentangan, atau kekhilafan hakim — dan yang bisa mengajukannya adalah pihak yang berperkara, dalam hal ini Kemendikdasmen sebagai pihak yang kalah. Jalur PK, dengan kata lain, tidak sepenuhnya berada di tangan Gibran.
Daftar sumber: 1. Kompas TV, “[FULL] Gibran Buka Suara soal Niat Mundur Wapres: Saran Prabowo Saya Tetap Fight di Kasus Ijazah”, 10 November 2026 — https://www.youtube.com/watch?v=4nBRFhOdtWU 2. Holopis, “Ajukan Mundur dari Wapres, Gibran Ngaku Dapat Wejangan dari Prabowo Fight Ijazah di PTUN”, 10 November 2026 — https://holopis.com/2026/11/10/ajukan-mundur-dari-wapres-gibran-ngaku-dapat-wejangan-dari-prabowo-fight-ijazah-di-ptun/ 3. Bloomberg Technoz, “Gibran Minta Kemdikbud Ajukan PK ke Mahkamah Agung”, 10 November 2026 — https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/127322/gibran-minta-kemdikbud-ajukan-pk-ke-mahkamah-agung 4. RMTV News, “Saran Prabowo ke Gibran: Tetap Fight di PTUN, Bawa Dokumen SD hingga S1”, 10 November 2026 — https://rmtvnews.com/elite/saran-prabowo-ke-gibran-tetap-fight-di-ptun-bawa-dokumen-sd-hingga-s1/ 5. Indonesia Online, “Gibran Buka Suara soal Pertemuan dengan Prabowo, Siap Fight di PTUN dan Ajukan PK”, 10 November 2026 — https://indonesiaonline.co.id/gibran-buka-suara-soal-pertemuan-dengan-prabowo-siap-fight-di-ptun-dan-ajukan-pk/ 6. MataMaluku, “Ijazah Gibran, Prabowo Sarankan Tetap Berjuang di PTUN”, 10 November 2026 — https://matamaluku.com/ijazah-gibran-prabowo-sarankan-berjuang-di-ptun/ 7. jawawa.id, “Gibran’s High School Certificate Dispute Continues at Jakarta Administrative Court” — https://jawawa.id/newsitem/gibrans-high-school-certificate-dispute-continues-at-jakarta-administrative-court-1793321510 8. one.news, “Gibran Ancam Mundur dari Wapres, Bahlil Kutuk Isu Penolakan Prabowo”, 10 November 2026 — https://one.news/id/nasional/146780/gibran-ancam-mundur-dari-wapres-bahlil-kutuk-isu-penolakan-prabowo 9. Investor Trust, “Istana Sebut Prabowo Tak Menolak Niat Gibran Mundur sebagai Wapres, tetapi Beri Saran”, 10 November 2026 — https://investortrust.id/national/122085/istana-sebut-prabowo-tak-menolak-niat-gibran-mundur-sebagai-wapres-tetapi-beri-saran 10. Iconomics, “Istana Luruskan Isu Prabowo Tolak Pengunduran Diri Gibran, Wapres Minta Kesempatan Uji Keabsahan Ijazah”, 10 November 2026 — https://www.theiconomics.com/politics/istana-luruskan-isu-prabowo-tolak-pengunduran-diri-gibran-wapres-minta-kesempatan-uji-keabsahan-ijazah/ 11. Antara, “Gibran sebut Prabowo sarankan ajukan PK terkait ijazah” dan “Bahlil: Saran Prabowo ke Gibran soal niat mundur harus dihormati”, 10 November 2026 (halaman Antara tidak dapat dibuka langsung; isi kedua pernyataan diverifikasi melalui Kompas TV, Holopis, RMTV News, Bloomberg Technoz, dan one.news) 12. Pemberitaan UlasPolitik sebelumnya (post 877, 898)