Bareskrim Polri memastikan penyidik masih mendalami dugaan makar dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyampaikan hal itu pada Minggu (8/11/2026), di tengah penyidikan yang sudah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” kata Asep. Ia menegaskan penyidikan tidak berhenti pada dugaan penyadapan dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — penyidik juga mengembangkan pemeriksaan ke dugaan tindak pidana lain.
Pasal 191 KUHP yang sedang diuji
Dugaan makar ini bukan hal baru dalam perkara tersebut, tetapi baru sekarang ditegaskan langsung oleh Kabareskrim sebagai bagian dari penyidikan yang sedang berjalan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya, pada Rabu (4/11/2026) di Banda Aceh, mengungkapkan penyidik mendalami dugaan adanya tujuan melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Menurut Yusril, dugaan itu berkaitan dengan Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut mengatur tindak pidana makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maupun menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Yusril menegaskan penerapan pasal itu masih dalam pendalaman dan belum ada kesimpulan final.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra juga menilai penyadapan terhadap Presiden merupakan perbuatan ilegal yang mengarah pada dugaan makar. Perlu dicatat: pendalaman bukan penetapan. Sampai hari ini, keempat tersangka masih dijerat pasal penyadapan dan UU ITE — pasal makar belum diterapkan kepada siapa pun.
Empat tersangka dan jalan perkaranya
Perkara ini diduga berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026, dengan memanfaatkan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri. Menurut penyidik, sejumlah nomor telepon dimasukkan sebagai sasaran tanpa verifikasi dan tanpa dokumen penegakan hukum yang seharusnya menjadi dasar penyadapan. Sasaran yang disebut mencakup Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.
Penyidikan bermula dari laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Pada Selasa (3/11/2026), Bareskrim menetapkan tiga tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Dua hari kemudian, Kamis (5/11/2026), Irjen Slamet Uliandi — mantan Kepala Divisi TIK Polri — ditetapkan sebagai tersangka keempat.
Penyidik menduga berkas digital hasil intersepsi itu dihapus pada awal Oktober 2026, dan menurut Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Suhermanto, Slamet Uliandi diduga menyetujui penghapusan tersebut. Sejumlah perangkat elektronik disita sebagai barang bukti, termasuk 11 ponsel, satu tablet, dan empat flashdisk.
Keempatnya dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP juncto Pasal 32 UU ITE, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tiga tersangka — Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi — ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Slamet Uliandi tidak ditahan karena masih dalam pemulihan pascastroke. Presiden Prabowo sendiri telah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026).
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mendalami perkara ini, dipimpin langsung Kabareskrim Asep Safrudin. Semua tersangka tetap berstatus tersangka dan asas praduga tak bersalah berlaku hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Mengapa pasal makar mengubah taruhannya
Jika pasal makar akhirnya diterapkan, perkara ini berubah watak: dari kasus penyadapan ilegal menjadi dugaan serangan terhadap berfungsinya pemerintahan. Di situlah letak taruhannya — dan di situlah pula publik harus paling berhati-hati.
Pasal 191 KUHP menuntut pembuktian maksud, bukan sekadar perbuatan. Bahwa penyadapan terjadi masih harus dibuktikan di pengadilan; bahwa penyadapan itu bertujuan melumpuhkan Presiden adalah lapis pembuktian yang jauh lebih berat, dan sampai hari ini penyidik sendiri belum menyimpulkannya. Yusril sudah menegaskan hal itu sejak 4 November, dan Asep hari ini hanya mengonfirmasi pendalaman masih berjalan.
Artinya, ada dua hal yang patut dipantau ke depan. Pertama, apakah tim khusus menemukan bukti soal motif dan aliran data hasil penyadapan — tanpa itu, pasal makar sulit berdiri. Kedua, apakah kejaksaan nantinya mengadopsi Pasal 191 dalam dakwaan. Sampai dua hal itu terjawab, menyebut perkara ini sebagai makar adalah kesimpulan yang mendahului bukti. Yang pasti: penyidikan atas mantan Kapolri oleh institusinya sendiri sudah menjadi ujian kredibilitas Polri — dan cara Polri menjaga prosesnya tetap berbasis bukti akan menentukan apakah publik percaya pada hasil akhirnya.
Daftar sumber: CNN Indonesia; Detikcom (dikutip melalui bsiNews) — “Polri Dalami Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo” (https://bsinews.id/polri-dalami-dugaan-makar-penyadapan); beritana.com; soalindonesia.com