Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi resmi meluncurkan aplikasi Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS 24/7) pada Kamis (5/11/2026) di Rupattama Mabes Polri, Jakarta. Peluncuran dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, bersama Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Pol Untung Widyamoko dan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko.
Suyudi dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Peluncuran I-GHAS menjadi salah satu gebrakan awalnya di bidang kerja sama penegakan hukum lintas negara — dan kali ini, yang diuji bukan sekadar wacana, melainkan sistem yang harus bekerja di setiap pintu perlintasan Indonesia.
Apa itu I-GHAS dan bagaimana cara kerjanya
I-GHAS 24/7 adalah sistem kolaboratif Polri dan Ditjen Imigrasi yang menghubungkan petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) langsung dengan Divhubinter Polri melalui jaringan Interpol I-24/7, yang menjangkau 196 negara anggota. Ketika data seorang pelintas cocok dengan daftar pencarian internasional — termasuk Red Notice Interpol maupun dokumen perjalanan yang hilang atau dicuri — petugas imigrasi bisa segera memverifikasi dan mengoordinasikan penanganannya dengan Divhubinter, tanpa menunggu rantai birokrasi yang panjang.
Dengan kata lain, I-GHAS memangkas jeda antara "kecurigaan di konter imigrasi" dan "konfirmasi dari markas Interpol". Bagi Indonesia — negara kepulauan dengan ratusan pintu masuk resmi dan tidak resmi — kecepatan semacam ini bukan kemewahan, melainkan kebutuhan.
Klaim keberhasilan dan konteksnya
Menurut Kapolri Suyudi, kerja sama lintas negara semacam ini sudah membuahkan hasil: penangkapan buronan Interpol terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Bandara Soekarno-Hatta, penggagalan penyelundupan 1,6 ton ketamin, hingga pengungkapan laboratorium gelap. Klaim-klaim itu disampaikan Kapolri dalam peluncuran dan belum disertai rincian perkara yang bisa diverifikasi secara independen — jadi posisinya tetap klaim resmi, bukan fakta yang sudah teruji.
Konteksnya jelas: TPPO dan penyelundupan narkotika adalah dua kejahatan lintas negara yang paling sering menjadikan Indonesia sebagai jalur transit maupun tujuan. Jika I-GHAS bekerja sebagaimana dijanjikan, ruang gerak buronan internasional di perlintasan Indonesia memang menyempit. Tetapi perlu dicatat: sistem ini baru diluncurkan. Belum ada data publik tentang berapa TPI yang sudah terhubung, seberapa cepat respons rata-ratanya, atau berapa "hit" yang sudah ditindaklanjuti sejak 5 November.
Yang masih perlu diawasi: AI, biometrik, dan perlindungan data
Polri menyiapkan pengembangan lanjutan I-GHAS pada 2027, dengan integrasi kecerdasan buatan (AI) dan data biometrik. Rencana ini ambisius — dan justru di sinilah pengawasan publik paling dibutuhkan. Sistem yang memadukan data biometrik pelintas dengan basis data kepolisian internasional menyentuh isu perlindungan data pribadi, potensi salah identifikasi (false positive), dan mekanisme keberatan bagi orang yang datanya keliru tercatat.
Pertanyaan yang layak ditagih ke depan: siapa yang mengawasi akses data I-GHAS, bagaimana prosedur koreksi bila terjadi kesalahan pencocokan, dan apakah DPR — khususnya Komisi III — akan meminta laporan berkala atas kinerja sistem ini? Peluncuran yang baik adalah awal; akuntabilitas yang berjalan adalah ukuran sebenarnya.
Daftar sumber: CNN Indonesia — “Kapolri Luncurkan Aplikasi I-GHAS untuk Awasi Buronan Interpol”, 6 November 2026 (artikel CNN tidak dapat dibuka langsung); bsiNews.id (mengutip Detikcom) — "Kapolri Luncurkan Sistem I-GHAS 24/7 untuk Awasi Buronan Internasional"; Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda — Siaran Pers peluncuran I-GHAS 24/7 (https://juanda.imigrasi.go.id/category/siaran-pers/)