Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan lima aduan dugaan pelanggaran etik terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 terus berjalan. Dua di antaranya sudah memenuhi syarat materiel dan siap dilimpahkan ke persidangan, sementara tiga lainnya masih berada pada tahap verifikasi.
Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan perkembangan itu di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026). "Kami telah menerima lima aduan, ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat secara materiil. Dua lagi baru sampai pada tahap verifikasi administrasi, dan satu lagi memang belum memenuhi syarat administrasi," kata Dewa, seperti dikutip Detikcom.
Lima aduan, tiga tahap berbeda
Kelima aduan tersebut masuk menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan seluruhnya mengadukan Ketua dan anggota KPU RI; dua aduan pertama juga menyasar pimpinan Bawaslu RI.
Aduan pertama, dari Azhar Sidiq S dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), diterima 8 Oktober 2026 dengan tanda terima Nomor 038/01-08/SET-02/X/2026. Teradu: seluruh anggota KPU.
Aduan kedua, dari Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan, diterima 9 Oktober 2026 dengan tanda terima Nomor 039/01-08/SET-02/X/2026. Teradu: seluruh anggota KPU dan lima pimpinan Bawaslu.
Aduan ketiga dan keempat diterima 13 Oktober 2026, masing-masing dari pengacara Novi Manaban dan Paman Nurlette (Nomor 041/02-12/SET-02/X/2026) serta Ibnu Jandi (Nomor 044/02-13/SET-02/X/2026).
Aduan kelima diterima 14 Oktober 2026 dari koalisi lintas organisasi, antara lain Sekjen KIPP Brahma Aryana, Plt. Ketua Umum Partai Ummat Ansufri Sambo, Plt. Sekjen Partai Ummat Muhammad Sadiq, mantan Wamenkumham Denny Indrayana, serta Moeryono Aladin dan Soenarko dari Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI (Nomor 045/01-14/SET-02/X/2026).
Dua aduan pertama sudah menjalani verifikasi administrasi pada 13 Oktober 2026, sebagaimana dikonfirmasi Ketua DKPP Heddy Lugito. Namun DKPP belum mengungkap aduan mana saja yang kini berstatus memenuhi syarat materiel — termasuk apakah aduan yang diajukan Denny Indrayana termasuk di antara dua yang siap disidangkan. "Tapi kami yang kami sampaikan adalah bahwa ada yang sudah memenuhi syarat materiil, ya, dua pengaduan yang siap untuk dilimpahkan ke persidangan," ujar Dewa.
Apa yang didugakan — dan apa yang belum terbukti
Para pengadu menduga KPU meloloskan pencalonan Gibran dengan cara yang melanggar kode etik. Dua hal yang mereka soroti: pertama, Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menurut mereka disisipkan secara tidak semestinya — Denny Indrayana menyebutnya sebagai pasal manipulatif. Kedua, KPU diduga menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tanpa proses verifikasi yang profesional dan pemeriksaan yang seharusnya dilakukan.
Perlu ditegaskan: semua itu masih berupa dugaan dari para pengadu, bukan temuan DKPP. Status memenuhi syarat materiel bukan berarti pelanggaran terbukti; itu berarti DKPP menilai alat bukti dan relevansinya cukup untuk diuji dalam persidangan. Mekanismenya diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022: verifikasi administrasi memeriksa kelengkapan formil, verifikasi materiel menilai bukti dan relevansinya, dan aduan yang lolos keduanya dilimpahkan sebagai perkara untuk disidangkan. Para komisioner KPU yang diadukan tetap berstatus teradu dan berlaku asas praduga tak bersalah hingga ada putusan DKPP.
Akar perkara: putusan MK 6 Oktober
Gelombang aduan ini bermula dari Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Namun dalam pertimbangan putusan, majelis hakim mencatat tidak ditemukannya dokumen yang membuktikan Gibran menamatkan pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat — catatan inilah yang kemudian menjadi dasar para pengadu mempersoalkan proses verifikasi KPU pada 2024.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin, di sela peringatan HUT ke-73 KPU pada Sabtu yang sama, menegaskan tahapan verifikasi lembaganya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan merespons pertanyaan soal kemungkinan evaluasi internal setelah putusan MK dan MA terkait ijazah penyetaraan tersebut.
Perkara ini penting bukan karena dapat mengubah hasil Pilpres 2024 — sidang etik DKPP tidak membatalkan hasil pemilu. Pentingnya ada pada kredibilitas penyelenggara menjelang Pemilu 2029 dan pembahasan revisi UU Pemilu yang sedang berjalan. Jika dua aduan itu benar-benar disidangkan dan DKPP menemukan pelanggaran, sanksinya bisa sampai pemberhentian komisioner. Sebaliknya, jika aduan itu gugur di persidangan, KPU mendapat penegasan kelembagaan bahwa proses 2024 sudah sesuai aturan. Yang perlu diawasi publik sekarang: jadwal sidang, identitas dua aduan yang lolos verifikasi materiel, dan apakah DKPP berani memutus perkara yang menyangkut jabatan wakil presiden yang sedang menjabat.
Daftar sumber: Antara — "DKPP verifikasi lima aduan dugaan pelanggaran etik pemilu" (artikel Antara tidak dapat dibuka langsung); bsiNews.id (mengutip Detikcom) — "DKPP Terima Lima Aduan Terkait Pencalonan Gibran di Pilpres 2024"; ValidNews — "DKPP Terima Lima Aduan Terkait Ijazah Gibran"