Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Polri dan KPAI Perkuat Koordinasi Lindungi Anak dari Kejahatan

Kapolri Suyudi Ario Seto bertemu jajaran KPAI di Mabes Polri, Jumat (6/11/2026), untuk memperkuat perlindungan anak dari perdagangan orang dan kekerasan seksual.

Oleh 07 NOV 2026 3 menit baca
Ilustrasi tangan besar melindungi siluet anak kecil

Polri dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat koordinasi untuk melindungi anak dari tindak kejahatan. Penguatan kerja sama itu dibahas dalam pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Ketua KPAI Aris Adi Leksono beserta jajaran di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Fokusnya: pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual, serta penyalahgunaan narkotika yang menyasar anak. "Penanganan khususnya terkait TPPO dan lebih khusus lagi terhadap anak ini menjadi perhatian kita bersama. Kita berupaya bagaimana menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban," kata Suyudi.

Pemetaan Pelaku, Patroli Siber, dan Aplikasi Bersama

Menurut Kapolri, Polri bersama KPAI selama ini melakukan pemetaan terhadap pelaku kejahatan, melalui pemantauan di wilayah maupun patroli siber. Untuk memperkuat koordinasi, kedua lembaga bersama kementerian dan dinas terkait juga membahas kemungkinan pengembangan aplikasi yang dapat menyelaraskan kerja sama antarlembaga.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyampaikan bahwa kondisi perlindungan anak di Indonesia membutuhkan dukungan penegakan hukum yang berperspektif perlindungan anak. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi anak korban narkotika, TPPO, kekerasan seksual, serta kekerasan fisik dan psikis.

Penekanan pada pencegahan dan edukasi — bukan hanya penindakan — menjadi poin penting dalam pertemuan ini. Perlindungan anak, kata Kapolri, harus dilakukan melalui langkah pencegahan, edukasi, hingga penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Ujian Sebenarnya Ada di Lapangan

Pengumuman koordinasi antarlembaga mudah dibuat; yang sulit adalah mengubah praktik di lapangan. Rencana aplikasi bersama itu sendiri masih berupa kemungkinan yang dibahas, bukan keputusan yang sudah diambil — dan publik patut menunggu tindak lanjutnya.

Konteksnya penting: hanya beberapa hari sebelumnya, Senin (2/11/2026), KPAI menyampaikan kritik terbuka terhadap penggeledahan sebuah rumah tahfidz di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang melibatkan santriwati anak sebagai saksi. KPAI meminta setiap operasi penegakan hukum di lingkungan yang dihuni anak memiliki protokol perlindungan anak yang ketat, dengan melibatkan polisi wanita dan penyidik anak sejak awal — dan meminta Propam serta Kompolnas mengusut dugaan pelanggaran prosedur.

Pertemuan di Mabes Polri ini karena itu bukan sekadar seremoni: ia mempertemukan dua lembaga yang baru saja berbeda sikap soal cara polisi menangani anak di lapangan. Apakah koordinasi ini melahirkan protokol yang benar-benar dipakai dalam operasi berikutnya — atau berhenti di pernyataan bersama — akan terlihat dari kasus-kasus ke depan.

Daftar sumber: Antara — “Polri-KPAI perkuat koordinasi lindungi anak dari tindak kejahatan” (7 November 2026) (artikel Antara tidak dapat dibuka langsung); Judicatum — "Polri dan KPAI Perkuat Kerja Sama Lindungi Anak dari TPPO dan Kekerasan"; Saluran Satu — "KPAI: Penegakan Hukum Harus Tetap Menjamin Perlindungan dan Martabat Santriwati Anak"; AFU — "Penggerebekan Ponpes Sukoharjo Tuai Kritik, KPAI Minta Polisi Usut Pelanggaran Prosedur"

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik