Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Akademisi Desak Kepastian Hukum Kasus Sadap Prabowo

Akademisi mendesak kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo diusut sampai ke pengadilan dan diakhiri dengan kepastian hukum.

Oleh 07 NOV 2026 4 menit baca
Foto arsip Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara di Beijing, 3 September 2025

Desakan agar kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mendapat kepastian hukum kembali menguat. Sejumlah akademisi hukum menilai perkara ini tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka, melainkan harus dibawa sampai ke persidangan — sekaligus menjadi momentum untuk membenahi aturan penyadapan di Indonesia.

Baca juga: DPR Desak Pansus Penyadapan, Jangan Berhenti di 4 Jenderal | Polri Buru Pemberi Perintah di Balik Penyadapan Prabowo

Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini. Tiga diumumkan pada 3 November 2026 oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin — mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso — dan tersangka keempat, Irjen Slamet Uliandi, diumumkan pada 5 November 2026. Listyo sebelumnya menjabat Kapolri dan sempat dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada 1 Oktober 2026. Para tersangka diduga menyadap Presiden, menteri, pejabat negara, tokoh politik, media, hingga pengusaha, melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) Polri tanpa surat permohonan penyidik dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum. Dugaan aktivitas itu berlangsung pada 2025 hingga 2026, dan penyidik menduga para tersangka menghapus jejak log pada Oktober 2026.

Para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hingga 5 November, penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli. Polri juga membentuk tim khusus di bawah Kabareskrim untuk menangani perkara ini.

Desakan Akademisi: Jangan Berhenti di Tersangka

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mendesak pengusutan dilakukan sampai tuntas, termasuk menelusuri aktor di balik layar. "Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada aparat yang menjalankan perintah, tetapi juga harus menjangkau pihak yang memberikan instruksi apabila ditemukan bukti keterlibatan," kata Didik di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Nada serupa datang dari pengamat pemerintahan Universitas Pamulang, Muhammad Akbar Maulana. Ia menilai wajar bila publik tidak ingin pengungkapan berhenti pada pelaksana lapangan, sementara kemungkinan keterlibatan pihak yang lebih besar tidak ditelusuri. Praktisi hukum Nur Alam Prawiranegara menegaskan prosesnya harus berlanjut ke kejaksaan dan berakhir di pengadilan agar ada kepastian hukum.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. OK. Saidin, menyoroti sisi kelembagaan perkara ini: Polri membuat aturannya sendiri lewat Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, mengoperasikan alatnya, dan kini menyidik mantan pimpinannya sendiri. Ia berharap perkara ini diproses transparan melalui pengadilan terbuka, dan DPR serta Presiden segera membentuk undang-undang khusus tentang penyadapan.

Indikasi Makar: Sinyal Pejabat, Kehati-hatian Akademisi

Perkara ini juga memasuki wilayah yang lebih sensitif. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada Rabu (4/11/2026) di Banda Aceh menyatakan penyidik mulai menemukan indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Sehari sebelumnya, Yusril masih menyatakan belum ada indikasi makar. Ia menegaskan perkembangan itu masih kesimpulan sementara, bukan kesimpulan akhir, dan indikasi yang didalami bukan rencana pembunuhan Presiden, melainkan kemungkinan tujuan membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan — yang berkaitan dengan Pasal 191 KUHP.

Namun para akademisi meminta publik dan penyidik berhati-hati. Akbar Maulana mengingatkan, indikasi bukan kesimpulan akhir: harus ada bukti yang menunjukkan tujuan, motif, dan keterlibatan masing-masing pihak sebelum istilah makar dipakai. Halimah Humayrah Tuanaya, dosen hukum pidana Universitas Pamulang, menilai penerapan pasal makar baru dapat dipertimbangkan bila penyidikan menemukan indikasi penggunaan hasil penyadapan untuk merongrong pemerintahan yang sah.

Ujian bagi Polri dan Kepastian Hukum

Di sinilah perkara ini menjadi ujian. Pertama, bagi Polri: institusi yang menyidik mantan pimpinannya sendiri harus membuktikan bahwa prosesnya berjalan berdasarkan bukti, bukan tekanan politik. Kedua, bagi pemerintah: desakan DPR membentuk Panitia Khusus — seperti diberitakan UlasPolitik hari ini — menunjukkan perkara ini sudah menjadi persoalan politik, bukan semata hukum. Ketiga, bagi publik: membedakan antara fakta yang sudah ditetapkan penyidik, klaim pejabat, dan spekulasi di media sosial.

Yang pasti, status tersangka bukan vonis. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi keempat tersangka sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Justru karena itu desakan akademisi menjadi penting: hanya persidangan terbuka yang bisa memberi kepastian hukum — siapa yang bersalah, atas perbuatan apa, dan siapa pula yang harus bertanggung jawab bila ada pemberi perintah di baliknya.

Jika perkara ini berhenti di tengah jalan, yang tersisa hanyalah kecurigaan. Dan kecurigaan yang tidak pernah diuji di pengadilan adalah bahan bakar paling berbahaya bagi stabilitas politik.

Daftar sumber: Antara — artikel pemicu 7 November 2026 (tidak dapat dibuka langsung); InvestorTrust — "Rektor Paramadina: Usut Siapa Aktor di Balik Layar Kasus Dugaan Penyadapan Presiden oleh Mantan Kapolri"; Kedaipena — "Pengamat UNPAM Desak Kasus Penyadapan Ilegal Dituntaskan Hingga Otak-nya Terungkap"; MedanSumutPos — "OK. Saidin, Perkara LIMS: Polri Membuat Aturan, Mengoperasikan Alat, dan Menyidik Mantan Pimpinannya"; Hallonews — “Praktisi Hukum Minta Jangan Berhenti di Penetapan Tersangka” (6 November 2026); KitaSulsel — “Yusril Ungkap Penyidikan Dalami Indikasi Makar” (5 November 2026); Demokratis — “Dosen Hukum Minta Polisi Usut Dugaan Penyadapan Prabowo” (4 November 2026); UlasPolitik — "DPR Desak Pansus Penyadapan, Jangan Berhenti di 4 Jenderal"

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik