Yasonna Laoly menilai rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik harus dievaluasi. Pernyataan itu diberitakan Antara, Sabtu (7/11/2026), di tengah sorotan terhadap partai politik yang belum juga pulih di mata publik.
Yasonna bukan orang luar dalam urusan kepartaian. Politisi PDI Perjuangan itu pernah menjabat Menteri Hukum dan HAM selama dua periode, 2014–2024, dan kini duduk sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I serta Ketua Badan Pengkajian MPR RI. Ketika seorang mantan Menkumham yang kini menjadi legislator berkata partai harus dievaluasi, ucapannya patut dibaca sebagai peringatan dari dalam, bukan sekadar komentar.
Pernyataan itu disampaikan Yasonna setelah memimpin diskusi kelompok Badan Pengkajian MPR di Tangerang Selatan, Jumat (6/11/2026), yang membahas kedaulatan rakyat dalam perspektif Demokrasi Pancasila. Menurut Yasonna, sikap pragmatis elite partai dalam memilih calon — mengutamakan kemampuan meraup suara dan membiayai ongkos politik — turut menggerus kepercayaan publik. Ia mengusulkan agar calon anggota DPR dan kepala daerah menjadi kader partai selama jangka waktu tertentu dan mengikuti kaderisasi, serta menyebut gagasan kembali ke sistem pemilu tertutup atau sistem campuran sebagai cara membatasi pragmatisme.
Yang perlu dicatat: angka-angka yang mendasari perbincangan ini berasal dari survei Agustus 2026, bukan survei baru November. Yang baru adalah pernyataan Yasonna — dan ia memilih momen ketika kepercayaan terhadap institusi politik sedang diuji bertubi-tubi.
Angka di Balik Pernyataan Yasonna
Survei nasional tatap muka Poltracking Indonesia pada 14–20 Agustus 2026 terhadap 1.220 responden di 38 provinsi mencatat 49,7 persen publik masih percaya terhadap keberadaan partai politik — terdiri dari 44,9 persen yang cukup percaya dan 4,8 persen yang sangat percaya. Sebaliknya, 37,1 persen menyatakan tidak percaya.
Survei yang sama, sebagaimana dilaporkan Antara, memakai metode stratified multistage random sampling dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Angka-angka ini juga dilaporkan GoodStats, yang mencatat DPR dan partai politik sebagai dua institusi dengan kepercayaan terendah di antara 16 lembaga yang diukur — DPR di posisi terbawah dengan 46,2 persen.
Temuan ini diperkuat survei lanjutan Poltracking pada 30 September–7 Oktober 2026: 51,8 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja DPR dan DPRD, dan 49 persen menilai partai politik saat ini tidak baik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, berbanding 35,3 persen yang menilainya baik.
Percaya, tapi Tidak Merasa Dekat
Angka yang paling mengganggu justru bukan soal percaya atau tidak percaya. Dalam survei Agustus itu, sebanyak 66,8 persen responden mengaku sama sekali tidak merasa dekat atau menjadi bagian dari partai politik mana pun. Hanya 12,3 persen yang menyatakan memiliki kedekatan psikologis dengan partai. Sisanya, 20,9 persen, tidak tahu atau tidak menjawab.
Jurang yang sama terlihat pada soal keterwakilan: 47,2 persen publik mengaku tidak merasa terwakili oleh partai politik saat ini, sementara hanya 29,9 persen yang merasa terwakili.
Inilah paradoks yang dihadapi partai: publik masih menganggap partai perlu ada — hampir separuh masih percaya — tetapi mayoritas tidak merasa menjadi bagian darinya dan tidak merasa diwakili olehnya. Partai dipercaya sebagai institusi, tetapi tidak dicintai sebagai wadah. Kepercayaan yang tersisa adalah kepercayaan yang dingin.
Evaluasi yang Tidak Bisa Sekadar Retorika
Seruan Yasonna untuk mengevaluasi partai tidak akan berarti apa-apa bila berhenti pada pernyataan. Ada tiga hal yang, secara analisis, menjadi ujian nyata dari evaluasi semacam itu.
Pertama, fungsi penyaluran aspirasi. Hampir separuh publik menilai partai gagal menyalurkan aspirasi. Evaluasi harus menjawab pertanyaan sederhana: kapan terakhir kali partai mengubah kebijakannya karena mendengar konstituen, bukan karena menghitung kursi?
Kedua, kedekatan dengan pemilih. Angka 66,8 persen yang tidak merasa dekat adalah dakwaan terhadap model partai yang hidup dari figur dan pemilu lima tahunan, lalu menghilang di antaranya. Partai yang hanya muncul saat kampanye tidak bisa berharap dianggap rumah.
Ketiga, kinerja parlemen sebagai etalase partai. DPR tercatat sebagai lembaga dengan kepercayaan terendah dalam survei Agustus. Selama fraksi-fraksi di Senayan dinilai publik tidak memuaskan, kepercayaan terhadap partai yang menaunginya ikut terseret.
Yasonna, sebagai kader senior PDIP dan mantan Menkumham, berada di posisi yang memungkinkannya mendorong evaluasi itu dari dalam — termasuk di partainya sendiri. PDI Perjuangan, yang elektabilitasnya naik menjadi 13,4 persen dalam survei Poltracking terbaru (30 September–7 Oktober 2026), tetap tidak kebal terhadap angka kedekatan yang rendah secara umum. Pertanyaannya kini bukan apakah partai perlu dievaluasi — Yasonna sudah menjawabnya — melainkan siapa yang berani memulai, dan apa yang berubah setelahnya.
Daftar sumber: Antara — "Tingkat kepercayaan terhadap partai rendah, Yasonna: Harus dievaluasi" [artikel Antara tidak dapat dibuka langsung; isinya diverifikasi lewat Newshive yang mengutip Antara]; Newshive — "Yasonna Minta Partai Evaluasi Sikap Pragmatis"; Antara (via Jawawa) — "Poltracking Survey: 49.7 Per Cent of Public Still Trust Political Parties"; Baratanews — "Survei Poltracking 2026: Publik Percaya Partai Politik tetapi Emoh Merasa Dekat"; GoodStats — "DPR dan Partai Politik Jadi Lembaga dengan Kepercayaan Publik Terendah Agustus 2026"; Katakata.id — "Publik Tak Puas Kinerja DPR dan DPRD, Hampir Separuh Menilai Parpol Gagal Salurkan Aspirasi"; Jawawa — "Poltracking Poll: Gerindra at 22.9%, PDIP at 13.4% and Golkar at 9.1%"; Wikipedia — "Yasonna Laoly"