Dewan Pers terus mengawal penyusunan skema hibrid untuk royalti karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Skema itu menggabungkan dua mekanisme: Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan kerja sama langsung secara business to business (B2B) antara perusahaan pers dan pengguna konten. Perkembangan ini dilaporkan Antara pada Jumat (6/11/2026), di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang merupakan inisiatif DPR.
Perdebatan ini bukan baru. Sejak awal 2026, Dewan Pers mendorong agar karya jurnalistik diakui sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta dan memiliki nilai ekonomi — sesuatu yang selama ini praktis tidak dimiliki produk pers di bawah UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Apa Itu Skema Hibrid yang Diperjuangkan Dewan Pers
Gagasan hibrid ini paling jelas dirumuskan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi. Menurutnya, LMK adalah mekanisme yang tepat untuk mengelola dan menyalurkan royalti, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya jalan. Kerja sama langsung B2B antara perusahaan pers dan pengguna konten harus tetap dibuka. Kombinasi keduanya, kata Dahlan, adalah yang paling ideal untuk melindungi hak ekonomi perusahaan pers maupun jurnalis.
Posisi itu dibangun lewat rentetan langkah sepanjang 2026. Pada 23 April 2026, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyerahkan dokumen masukan kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dengan empat poin: memasukkan “karya jurnalistik” secara eksplisit dalam definisi ciptaan yang dilindungi; menghapus ketentuan yang dinilai melemahkan perlindungan, seperti soal kutipan dan pengambilan berita aktual; memperjelas status wartawan sebagai pencipta; serta mengatur masa berlaku hak cipta karya jurnalistik.
Pada 11 Juni 2026, dalam forum dengar pendapat di Hall Dewan Pers, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menegaskan revisi UU Hak Cipta adalah momentum memperjuangkan hak ekonomi pers. Sejak Januari, Dewan Pers sudah berdiskusi dengan Menteri Hukum soal kemungkinan memakai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) — sistem yang selama ini mengelola royalti musik — untuk karya jurnalistik.
Dewan Pers juga menegaskan batasnya: hak publik atas informasi tetap dijamin. Penggunaan karya jurnalistik untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan penelitian — yang tidak bersifat komersial — tetap diperbolehkan tanpa kewajiban lisensi.
Tiga Kutub: Pers, Platform, dan Negara
Persoalannya menjadi rumit karena melibatkan tiga kepentingan yang tidak selalu sejalan. Pada 27 Juli 2026, Dewan Pers beraudiensi dengan Google Asia-Pasifik di Gedung Dewan Pers. Google menyampaikan tiga catatan atas draf revisi: definisi “karya jurnalistik” terlalu luas; ada ketentuan pembayaran atas penggunaan tautan (link) berita; dan mekanisme kerja sama berubah dari negosiasi langsung B2B menjadi pengelolaan wajib melalui LMK.
Google menegaskan tidak akan menerapkan pembayaran atas tautan dan memilih mempertahankan kerja sama langsung B2B. Apabila diwajibkan memakai LMK, Google menyatakan berpotensi menghentikan penggunaan konten berita yang terdampak aturan tersebut. Menanggapi itu, Komaruddin menyebut perlunya “jalan ketiga” yang menjembatani platform digital dan industri pers nasional — jalan ketiga itulah yang kini diformalkan sebagai skema hibrid.
Di sisi lain, komunitas media lokal justru menolak sentralisasi LMK. Local Media Community (LMC), jejaring ratusan media lokal, dalam konsolidasi dan roadshow di tiga kota, menyatakan menolak pengelolaan royalti melalui LMK dan LMKN, dan mendorong skema B2B murni atau skema hibrida “jalan ketiga” yang digagas Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Kekhawatiran mereka konkret: kehilangan kendali atas distribusi konten dan iklan programatik, yang menjadi napas media kecil.
Nada Dewan Pers sendiri sempat mengeras. Dalam Konvensi Nasional Media Massa pada peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Serang, Komaruddin menyebut pengambilan data jurnalistik oleh perusahaan AI tanpa royalti sebagai “perampokan”, dan mendesak platform AI membayar kompensasi yang adil. Deklarasi pers saat itu juga mendesak pemerintah dan DPR menetapkan karya jurnalistik sebagai karya yang dilindungi hak cipta.
Keputusan Ada di DPR
Pembahasan resmi terus berjalan. Pada 6 Oktober 2026, dalam forum di RRI Jakarta, dibahas masa perlindungan karya jurnalistik selama 50 tahun dan 20 tahun untuk perusahaan pers — tetapi ketentuan itu masih dalam pembahasan dan belum final. Pada 20 Oktober 2026, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum membahas masukan Google dan Dewan Pers atas Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 66 draf RUU. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Agung Damarsasongko menegaskan masukan itu akan disampaikan ke DPR, dan “keputusan tetap ada di DPR”. DJKI juga menyiapkan pertemuan di tiga kota untuk menyerap aspirasi publik.
Di tingkat global, Indonesia mendorong agenda serupa. Dalam Sidang Umum WIPO di Jenewa pada 6 Juli 2026, Kementerian Hukum membawa proposal tata kelola royalti berbasis transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas, yang sudah dibahas sejak Desember 2025 di Komite Tetap Hak Cipta (SCCR). Poin-poin pentingnya dijadwalkan dibahas lagi pada SCCR ke-49, Desember 2026.
Artinya, skema hibrid yang dikawal Dewan Pers kini berada di tangan DPR. Jika DPR mengadopsi hibrid, perusahaan pers besar bisa bernegosiasi langsung dengan platform, sementara media kecil yang tak terjangkau B2B tetap mendapat royalti lewat LMK. Jika DPR memilih LMK wajib, risikonya sudah dinyatakan terbuka oleh Google: konten berita bisa dihentikan. Dan jika DPR membiarkan definisi karya jurnalistik terlalu luas, aturan ini bisa menjerat penggunaan wajar yang selama ini menopang penyebaran informasi.
Bagi pembaca, taruhannya bukan abstrak. Aturan inilah yang akan menentukan apakah media — terutama media lokal — masih bisa membiayai jurnalisme berkualitas di era platform dan AI, atau terus kehilangan nilai ekonominya kepada pihak yang memakai karyanya tanpa membayar.
Sumber: Antara; DJKI Kementerian Hukum; Dewan Pers; Babe Indonesia; Pulbaket; WartaDKI.