Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

70 Ribu Anak Tak Sekolah di NTB, Gubernur Perintahkan Validasi Data

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut sekitar 70 ribu anak tidak sekolah di NTB. Data itu masih diverifikasi, dengan target ditekan signifikan sebelum 2029.

Oleh 06 NOV 2026 3 menit baca
Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (foto arsip, 2024)

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan sekitar 70 ribu anak di provinsinya tidak bersekolah. Angka itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), yang digelar di Hotel Prime Park Mataram, Jumat (6/11/2026), dan dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB.

Rakor tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-NTB. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB Syamsul Hadi menjelaskan, rakor menghasilkan komitmen bersama dengan tujuh agenda utama penanganan ATS.

Data Masih Diverifikasi, Target Ditekan Sebelum 2029

Angka 70 ribu itu masih data sementara dan belum final. Iqbal menegaskan penuntasan persoalan ATS harus dimulai dari data yang valid: siapa saja anak-anak itu, bagaimana kondisi keluarganya, dan mengapa mereka tidak mengakses pendidikan formal. Pemprov NTB kini membersihkan dan memvalidasi basis data ATS dengan metode random sampling, termasuk uji coba pemutakhiran data di desa-desa Program Desa Berdaya.

Perlu dicatat, angka yang beredar dari rakor yang sama tidak sepenuhnya seragam: Iqbal menyebut kisaran 70 ribu, sementara laporan lain menyebut sekitar 75 ribu. Selisih ini menegaskan pernyataan Iqbal sendiri bahwa profil ATS yang utuh belum tersedia — dan bahwa validasi data memang menjadi pekerjaan pertama sebelum intervensi.

“Kita perlu mengetahui kondisi riil di lapangan. Saat ini kita belum memiliki profil ATS secara utuh. Siapa saja mereka dan mengapa masuk kategori anak tidak sekolah, ini harus kita ketahui,” kata Iqbal, dikutip dari laporan rakor tersebut.

Pemerintah menargetkan angka itu ditekan secara signifikan sebelum 2029. Di tingkat kabupaten, ada contoh yang sudah berjalan. Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha menyebut ATS di kabupatennya turun dari 7.364 menjadi sekitar 5.000 anak melalui gerakan “Satu Guru Satu ATS” yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat.

Sekolah Rakyat dan Ujian Konsistensi

Konteks nasionalnya tidak bisa dilepas dari program Sekolah Rakyat, gagasan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di bawah Kementerian Sosial. Pada Senin (2/11/2026), Iqbal membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Lombok Utara, yang menampung 595 anak dari keluarga kurang mampu dengan sistem berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Iqbal juga menyampaikan rencana memperluas Sekolah Rakyat ke Sumbawa, Bima, Lombok Timur, dan Lombok Tengah.

Di sinilah letak ujian politiknya. Sekolah Rakyat memberi jalan keluar bagi anak dari keluarga miskin, tetapi tidak menyelesaikan seluruh persoalan ATS: anak yang putus sekolah karena harus bekerja, karena jarak, atau karena persoalan administrasi kependudukan tidak otomatis tertampung di sekolah berasrama. Karena itu, langkah Iqbal memvalidasi data hingga tingkat desa — sebelum menggelontorkan program — adalah urutan yang tepat, asalkan tidak berhenti di seremoni penandatanganan komitmen.

Tahun 2029 tinggal tiga tahun lagi. Jika validasi data molor, target itu akan tinggal slogan. Tetapi jika data yang bersih itu benar-benar dipakai untuk intervensi yang tepat sasaran, NTB bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah menangani persoalan pendidikan yang selama ini hanya muncul sebagai angka di laporan.

Sumber: Antara; Utara Pos; Chanel NTB; Harian Nusa; JejakRepublik; AmpenanNews.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik