Komisi III DPR RI membuka peluang mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Pemicunya adalah kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kini ditangani Bareskrim Polri.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan hal itu usai rapat kerja Komisi III bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026). “Gas besok itu Undang-Undang Jabatan Hakim, Undang-Undang Advokat, dan Undang-Undang Penyadapan,” kata Habiburokhman.
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menegaskan kembali rencana itu pada Jumat (6/11/2026). Sebagaimana dilaporkan Detikcom, Sahroni menyatakan tidak ada kendala untuk segera membahas RUU Penyadapan dan Komisi III berkomitmen membukukannya.
Tiga RUU Antre Setelah Perampasan Aset
Urutan yang disampaikan Habiburokhman jelas: RUU Perampasan Aset diselesaikan dulu, baru tiga RUU berikutnya didorong. RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026 — Habiburokhman bahkan berharap pengesahannya bisa lebih cepat, pada November 2026 — dan pembahasan tiga RUU itu diperkirakan bisa dimulai pada Desember 2026.
Ada dua catatan penting di sini. Pertama, draf RUU Penyadapan masih dalam tahap penyusunan — penyusunannya sudah dimulai sejak DPR periode sebelumnya, tetapi belum ada naskah final yang dibahas. Kedua, soal statusnya di Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Habiburokhman sendiri menjawab dengan nada tidak pasti: “Kayaknya sih sudah ya (masuk Prolegnas), tinggal kita dorong lagi.” Artinya, percepatan ini masih berupa komitmen politik, bukan jadwal yang sudah diketok.
Kasus Penyadapan Jadi Bahan Masukan
Menurut Habiburokhman, perkara dugaan penyadapan ilegal yang diusut Bareskrim akan menjadi salah satu bahan masukan dalam pembahasan RUU tersebut. Bareskrim mengumumkan tiga tersangka pada Selasa (3/11/2026): Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Dua hari kemudian, Kamis (5/11/2026), Dirtipidsiber Bareskrim Brigjen Suhermanto mengumumkan tersangka keempat, Irjen Slamet Uliandi — Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim yang diduga menyetujui permintaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada awal Oktober 2026. Slamet belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin sebelumnya menjelaskan dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026, dengan sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa kaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Sasaran yang diduga disadap meliputi nomor Presiden Prabowo Subianto hingga pejabat negara, politisi, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.
Perlu ditegaskan: semua itu masih dugaan. Para tersangka berasaskan praduga tak bersalah, belum ada putusan pengadilan, dan motif serta pihak pemberi perintah belum ditetapkan penyidik. Habiburokhman sendiri menganalogikan kasus ini dengan skandal Watergate di Amerika Serikat; itu analogi seorang politikus, bukan temuan hukum.
Yang Harus Dijawab RUU Ini
Desakan mempercepat RUU Penyadapan tidak hanya datang dari DPR. ELSAM dan Seknas FITRA pada Rabu (4/11/2026) mendesak DPR memanggil Polri untuk menjelaskan mekanisme penyadapan yang selama ini diterapkan, serta mempercepat pembentukan UU Penyadapan sebagaimana diamanatkan KUHAP baru. Menurut peneliti FITRA Gurnadi Ridwan, UU itu harus mengatur batas kewenangan, prosedur dan mekanisme otorisasi, pengawasan independen, hingga mekanisme pengaduan dan pemulihan hak bagi korban penyadapan sewenang-wenang.
Di sinilah ujian sesungguhnya bagi DPR. Momentum skandal bisa menghasilkan undang-undang yang kuat di atas kertas tetapi lemah dalam pengawasan — atau sebaliknya, aturan yang justru memperluas kewenangan penyadapan dengan dalih penertiban. Tiga hal patut ditagih publik: apakah RUU itu membatasi kewenangan semua lembaga yang memegang alat sadap, apakah otorisasi pengadilan menjadi syarat yang tidak bisa ditawar, dan apakah ada pengawas independen di luar lembaga yang menyadap.
Ada pula soal kredibilitas. Kasus ini menyeret mantan Kapolri yang sempat menjabat Kepala Staf Kepresidenan sebelum diberhentikan pada 4 November 2026 — pejabat di lingkaran Istana. DPR yang mendorong RUU ini adalah lembaga yang sama yang mengawasi Polri. Itu bukan alasan untuk mencurigai niatnya, tetapi alasan untuk mengawasi hasilnya: RUU yang lahir dari kasus ini harus diuji dari isinya, bukan dari kerasnya pernyataan para politikus saat skandal sedang panas.
Jadwal Desember 2026 juga patut dicatat sebagai target, bukan kepastian. Ia bergantung pada RUU Perampasan Aset yang benar-benar rampung pertengahan Desember — dan pada draf RUU Penyadapan yang sampai hari ini masih disusun.
Sumber: CNN Indonesia; Liputan6; Lingkar.news; Radar Bontang; LensaHukum; Kedai Pena.