Terkini
Artikel dan ulasan politik

ANALISA

Airlangga: Penyadapan Tekan Sentimen, Bukan Fundamental

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo lebih menekan sentimen pasar ketimbang fundamental ekonomi.

Oleh 06 NOV 2026 3 menit baca
Ilustrasi gedung perkantoran dan layar bursa saham

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kasus dugaan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto berdampak pada sentimen pasar, bukan pada fundamental ekonomi nasional. Pernyataan itu ia sampaikan di kantornya di Jakarta Pusat, Jumat (6/11/2026).

“Ini tentu akibatnya adalah bukan dari segi fundamental, tetapi dari sentimen karena ekonomi kan faktor psikologis juga ikut memengaruhi,” kata Airlangga, seperti dikutip Detik Finance.

Airlangga juga menyayangkan terjadinya dugaan penyadapan tersebut. “Tentu sangat disayangkan terjadi penyadapan,” ujarnya.

Garis pemerintah: jaga fundamental, dukung Kapolri

Menurut Airlangga, persepsi pelaku pasar memang perlu diperhatikan pemerintah, tetapi kondisi mendasar perekonomian tidak berubah karena perkara ini. Karena itu, pemerintah akan mempertahankan fundamental ekonomi serta mendukung langkah tegas aparat penegak hukum.

“Yang penting kita jaga fundamental saja. Tentu Kapolri mengambil kebijakan yang tegas, jadi itu yang positif lah,” kata Airlangga.

Konteks pernyataan ini adalah perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak yang sedang ditangani Bareskrim Polri. Bareskrim telah menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menjelaskan sasaran dugaan penyadapan mencakup Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Rabu (4/11/2026) menyebut perkara ini serius dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan negara serta kepentingan nasional. Presiden juga telah memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) karena diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Soal pengusaha yang disebut menjadi sasaran, Airlangga tidak merinci identitas maupun nama perusahaan. Ia menyebut “pengusaha tertentu” dan, ketika ditanya lebih jauh, menjawab, “Ya saya lihat saja di media sosial.” Dengan kata lain, daftar nama yang beredar di media sosial belum terverifikasi dan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta.

Analisis: “sentimen, bukan fundamental” adalah framing, bukan vonis ekonomi

Secara teknis, pernyataan Airlangga sulit dibantah: sentimen memang faktor psikologis, dan angka pertumbuhan, inflasi, serta kinerja fiskal tidak berubah hanya karena sebuah perkara hukum mencuat. Ini juga bukan pertama kalinya ia memakai framing yang sama — pada Oktober 2026, soal gejolak sentimen MSCI terhadap pasar saham, ia menyampaikan pesan serupa: riak sentimen bukan gangguan menyeluruh atas perekonomian.

Tetapi framing ini juga menjalankan fungsi politik. Dengan menempatkan perkara penyadapan di kotak “sentimen”, pemerintah meredam kesan bahwa ada krisis tata kelola di jantung negara — padahal yang diduga dilanggar justru pagar prosedural dari infrastruktur resmi penyadapan yang sah, Lawful Interception Management System (LIMS). Bagi investor, yang dipertaruhkan bukan angka pertumbuhan kuartal ini, melainkan kredibilitas mekanisme kontrol negara: jika komunikasi pejabat negara, tokoh politik, media, dan pengusaha bisa disadap tanpa prosedur penegakan hukum yang berlaku, kerahasiaan komunikasi korporasi — dari negosiasi akuisisi hingga pembahasan kontrak dengan pemerintah — ikut berada dalam pertanyaan yang sama.

Karena itu, ujian atas klaim “sentimen, bukan fundamental” bukan terletak pada pernyataan Airlangga, melainkan pada apa yang terjadi sesudahnya. Dukungan Airlangga terhadap “kebijakan tegas” Kapolri adalah sinyal yang tepat, tetapi sinyal itu hanya menjadi kepastian bila proses hukum berjalan transparan: siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, dan bagaimana LIMS bisa dipakai di luar prosedur. Sampai pertanyaan-pertanyaan itu terjawab di proses hukum, pasar akan terus memberi premi risiko pada tata kelola — dan premi itu, betapapun Airlangga menyebutnya sentimen, adalah biaya nyata bagi perekonomian.

Sumber: Antara; Detik Finance (dikutip suaragarut.id dan feedberry.com); NTV News.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik