Bareskrim Polri memastikan empat tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sudah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan makar. Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyampaikan total 59 saksi diperiksa secara maraton selama sepekan sejak laporan polisi dugaan makar terbit pada 11 November 2026.
“Sejak LP terbit pada 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 saksi. Jadi, semua tersangka dalam kasus penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, termasuk saksi-saksi lain yang berdasarkan keterangan dan alat bukti berpotensi menjadi tersangka,” kata Susatyo di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).
Pembedaan ini penting: keempat jenderal itu berstatus tersangka dalam perkara penyadapan, tetapi dalam perkara makar posisi mereka adalah saksi. Diperiksa sebagai saksi bukan berarti ditetapkan sebagai tersangka. Sampai Kamis, 19 November 2026, Bareskrim belum menetapkan satu pun tersangka makar.
Empat Jenderal dari Kasus Penyadapan
Keempatnya dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Penyadapan diduga berlangsung pada 2025–2026 dan terbongkar pada 30 Oktober 2026 lewat laporan petugas soal penghapusan fail hasil sadapan pada server Lawful Interception Management System (LIMS).
Listyo dicopot dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026. Dilaporkan Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi ditahan di Rutan Mako Brimob, sementara Slamet Uliandi berstatus tahanan rumah karena alasan kesehatan. Ahrie Sonta dan Eko Hadi sudah dijatuhi sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Brigjen Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Iman Imanuddin (IM) dikonfirmasi identitasnya oleh Bareskrim pada Jumat, 20 November 2026, ketika Susatyo menjawab “Ya” atas pertanyaan wartawan. Namun status hukum keduanya belum dikonfirmasi; keduanya diperiksa sebagai saksi dalam perkara makar, bukan tersangka makar. Penegasan ini penting karena sejumlah pemberitaan sempat menyebut keempat tersangka penyadapan sebagai tersangka makar — sebutan yang tidak tepat.
Belum Ada Tersangka Makar
“Belum, belum. Masih dalam proses, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan,” kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Pada Kamis, 19 November 2026, penyidik Dittipidum menggelar perkara secara internal selama lebih dari delapan jam dengan melibatkan Itwasum, Divisi Propam, Biro Wassidik, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta saksi ahli hukum pidana dan pertahanan. Gelar perkara itu dimaksudkan untuk memastikan objektivitas dan ketepatan konstruksi hukum sebelum penetapan tersangka.
Selanjutnya penyidik menjadwalkan ekspose bersama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November 2026. Ekspose itu kemudian ditunda ke pekan berikutnya karena penggeledahan masih berjalan. Sebelum gelar perkara, penyidik menggeledah rumah milik Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa malam (17/11/2026), serta sebuah rumah di Bogor pada Jumat malam (20/11/2026). Polri menduga posko di Cibinong menjadi tempat permufakatan — dugaan yang masih harus dibuktikan.
Yang Perlu Dicermati
Dua klaster perkara ini tidak boleh dicampuradukkan. Klaster pertama adalah penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik — yang sudah memiliki empat tersangka. Klaster kedua adalah dugaan makar, yang merupakan pengembangan dari perkara penyadapan dan masih berada di tahap penyidikan tanpa tersangka.
Konstruksi makar dalam KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) menuntut pemufakatan jahat, perbuatan persiapan, dan permulaan perbuatan. Laporan polisi dugaan makar sendiri disusun dengan Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a–d UU Nomor 1 Tahun 2023 jo. UU Nomor 1 Tahun 1946. Yang ditunggu publik sekarang adalah hasil ekspose Bareskrim–Kejagung pekan depan dan transparansi alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka.
Sampai ada penetapan resmi, asas praduga tak bersalah berlaku untuk semua pihak yang diperiksa — termasuk keempat jenderal yang berstatus tersangka penyadapan tetapi saksi dalam perkara makar, serta Tedjo Kusumo dan Iman Imanuddin yang status hukumnya belum dikonfirmasi.
Baca juga: Polri Konfirmasi TK dan IM: Tedjo Kusumo dan Iman Imanuddin — Polri Tunda Ekspose Perkara Makar ke Pekan Depan — Polri: Posko Cibinong Diduga Tempat Permufakatan Makar
Sumber: Periskop.id, ‘Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Dugaan Makar, Penetapan Tersangka Segera Diumumkan’, 19 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Susatyo + 59 saksi + gelar perkara + ekspose; Bentara, ‘Bareskrim Periksa 59 Saksi dalam Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo’, 19 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian); AsatuNews, ‘Bareskrim Periksa 59 Saksi dalam Kasus Dugaan Makar’, 19 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian); LensaHukum, ‘Bareskrim Periksa 59 Saksi dalam Dugaan Kasus Makar’, 19 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian); TVBangsa, ‘Bareskrim Periksa 59 Orang Kasus Makar Prabowo, Termasuk Listyo Cs’, 19 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian; mereproduksi CNN Indonesia); Channel9.id, ‘Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo Naik ke Tahap Penyidikan’, 17 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Suyudi + kutipan verbatim; post 2113 (UlasPolitik) untuk konfirmasi identitas TK/IM + status hukum yang belum dikonfirmasi; post 2049 (UlasPolitik) untuk penundaan ekspose; post 2089 (UlasPolitik) untuk penggeledahan Cibinong + posko. Catatan: sejumlah sumber (Periskop.id + TVBangsa/CNN) keliru menyebut Listyo ‘kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan’ — Listyo dicopot dari jabatan itu pada 4 November 2026, dan artikel ini tidak mengulangi kekeliruan tersebut. Kutipan Suyudi dalam draf worker (‘Belum, masih dalam proses. Karena kita masih dalam proses.’) BUKAN verbatim — artikel ini memakai versi terverifikasi dari Channel9.id + ABNNews + HarianBatakPos + DeliTimes. Hero adalah ilustrasi hasil generate (ruang sidang kosong pada senja hari) — foto asli yang diusulkan worker (Gedung Mabes Polri, Nur Cholis, CC BY-SA, via Panoramio/Wikimedia Commons, 1536×2048 portrait) adalah keluarga foto yang sama dengan media 350/313 (‘MABES POLRI JKT.jpg’, standing reject, sudah dipakai) sehingga tidak boleh dipakai ulang.