Panitia Ad Hoc MPR RI akan mempelajari catatan Mahfud MD mengenai tenggat waktu pengajuan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Namun, jadwal sidang paripurna MPR pada Rabu, 9 Desember 2026, sejauh ini tidak berubah.
Kepastian itu disampaikan anggota Panitia Ad Hoc MPR RI, Ahmad Irawan, kepada wartawan pada Sabtu, 21 November 2026. Irawan yang juga anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar itu menanggapi peringatan Mahfud bahwa sidang 9 Desember berpotensi tidak sah bila ketentuan 14 hari kerja tidak dipenuhi.
“Belum ada perubahan jadwal,” kata Irawan.
Pernyataan ini penting karena datang sehari setelah Mahfud, mantan Menko Polhukam dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR agar mencermati ketentuan waktu. Mahfud menilai dua nama calon wapres seharusnya sudah diserahkan paling lambat Kamis, 19 November 2026, bila 14 hari sebelum sidang dihitung sebagai hari kerja.
Apa kata Panitia Ad Hoc MPR
Irawan menegaskan bahwa Panitia Ad Hoc tidak mengabaikan catatan Mahfud. Pendapat itu akan menjadi bahan pembahasan internal dan dibahas dalam rapat gabungan.
“Nanti pendapat seperti yang disampaikan Pak Mahfud kami pelajari di Panitia Ad Hoc yang memiliki tugas untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan Wakil Presiden. Hal tersebut juga akan jadi pokok bahasan dalam rapat gabungan,” ujarnya.
“Catatan dan tafsir Pak Mahfud tentu akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan rapat gabungan,” kata Irawan.
Meski demikian, Irawan menempatkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 sebagai patokan utama. Pasal itu mengatur MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
“Sebenarnya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Presiden,” jelasnya.
“MPR pasti akan memperhatikan secara cermat dan saksama prosedur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden,” imbuhnya.
Perdebatan 14 hari: kalender atau hari kerja?
Inti sengketa ini adalah cara menghitung “14 hari” dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR, yang mengatur Presiden mengusulkan dua calon wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Mahfud berpendapat — dan ini adalah tafsir hukumnya, bukan putusan lembaga mana pun — bahwa menurut UU MD3 dan Tatib MPR, yang dimaksud “hari” adalah hari kerja, bukan hari kalender. “Di dalam UU MD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah ‘hari kerja’, bukan hari kalender,” kata Mahfud, Jumat, 20 November 2026. Dalam Pasal 1 angka 22 Tata Tertib MPR, definisi waktu dinyatakan secara singkat: “Hari adalah hari kerja.”
Dengan hitungan itu, tenggat penyerahan dua nama jatuh pada Kamis, 19 November 2026. Mahfud menyampaikan analisisnya lewat media sosial, Jumat, 20 November 2026: “Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026.”
Mahfud mengusulkan sidang ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama dari Presiden. Sebagai contoh, bila nama diserahkan Jumat, 20 November 2026, sidang bergeser menjadi Kamis, 10 Desember 2026. Bila nama diserahkan Rabu, 25 November 2026 — tanggal yang disebut Ketua Tim Ad Hoc MPR Bambang Wuryanto sebagai waktu “paling mungkin” Presiden menyerahkan nama — maka 14 hari kerja jatuh pada Selasa, 15 Desember 2026.
Tafsir Mahfud ini didukung pakar kepemiluan Titi Anggraini, yang sependapat bahwa tenggat 14 hari dihitung dalam hari kerja. Di sisi lain, Golkar melalui Doli Kurnia juga mengusulkan paripurna diundur dengan alasan “cacat prosedural” dalam hitungan hari, dan Denny Indrayana memperingatkan risiko gugatan ke PTUN bila sidang tetap digelar 9 Desember tanpa memenuhi tenggat. MPR sendiri, melalui Ahmad Irawan, sejauh ini tetap memegang jadwal 9 Desember.
Analisis: MPR menahan jadwal, tetapi risiko hukum belum hilang
Sikap Panitia Ad Hoc ini adalah jalan tengah yang hati-hati: jadwal tidak diubah, tetapi keberatan Mahfud tidak ditolak — melainkan ditampung untuk dibahas. Secara politik, itu memberi MPR ruang untuk menunggu: bila Presiden menyerahkan nama lebih cepat dari 25 November, tekanan terhadap jadwal 9 Desember berkurang; bila tetap 25 November, MPR harus memilih antara mempertahankan tanggal dan menghadapi gugatan keabsahan, atau menggeser sidang dan menghadapi pertanyaan soal kepastian politik.
Secara hukum, ada dua jam yang saling menjepit. Jam pertama adalah batas 60 hari dalam UUD 1945 — sidang tidak boleh melewatinya. Jam kedua adalah tenggat 14 hari kerja sebelum sidang — sidang tidak boleh terlalu cepat setelah nama diterima. Bila nama baru masuk 25 November, kedua jam itu sulit dipenuhi sekaligus pada 9 Desember. Itulah sebabnya rapat gabungan Panitia Ad Hoc menjadi forum yang menentukan: di sanalah MPR harus memutuskan apakah tafsir “hari kerja” diterima, dan bila diterima, tanggal berapa yang menggantikan 9 Desember.
Yang patut dipantau selanjutnya: hasil rapat gabungan Panitia Ad Hoc, tanggal penyerahan dua nama oleh Presiden — apakah benar 25 November atau lebih awal — dan apakah MPR secara resmi mengumumkan perubahan jadwal atau justru mempertahankan 9 Desember dengan argumentasi hukumnya sendiri. Sampai keputusan itu keluar, status sidang 9 Desember adalah “tetap dijadwalkan, tetapi diperdebatkan” — bukan “pasti sah” dan bukan “pasti batal”.
Baca juga: Mahfud: Sidang MPR 9 Desember Berpotensi Tidak Sah — Golkar Usul Paripurna Wapres Diundur, 9 Desember Dipertanyakan — Rekap Mingguan: 9 Desember Dipertanyakan, Makar Melebar — Prabowo Kumpulkan Lagi Ketum Parpol soal Cawapres
Sumber: Rilpolitik, ‘Jadwal Pemilihan Wapres Baru Tak Berubah, MPR Bahas Catatan Mahfud MD dalam Rapat’, 21 November 2026 (dibaca langsung) + jawawa.id, ‘MPR Special Committee to Review Mahfud’s Concerns; Vice-President Election Session Schedule Unchanged’, 21 November 2026 (dibaca langsung) + Kanal Sumatera, ‘MPR Tetap Jadwalkan Pemilihan Wapres 9 Desember, Catatan Mahfud Dikaji’, 21 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) + Oase, ‘MPR Kaji Catatan Mahfud Soal Tenggat Waktu Sidang Pemilihan Wapres’, 21 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk pernyataan Ahmad Irawan + Pasal 8 ayat (2) UUD 1945; ifakta.co, ‘Mahfud Usul Pemilihan Wapres Diundur 14 Hari Kerja’, 20 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk tanggal 10 Desember + Pasal 1 angka 22 Tatib MPR; fajarasia.id, ‘Mahfud MD Ingatkan MPR, Sidang Pemilihan Wapres Bisa Tertunda’, 21 November 2026 (dikutip dari hasil pencarian) untuk Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR No. 1/2024; post 2047 + 2116 (UlasPolitik) untuk Titi Anggraini + Doli + Denny + tanggal 15 Desember + tanggal 25 November. Catatan: artikel CNN Indonesia yang dikutip worker (‘Panitia Ad Hoc MPR Respons Mahfud soal Waktu Pemilihan Wapres’, 21/11/2026) TIDAK ditemukan URL/ID-nya di hasil pencarian — empat sumber di atas sudah cukup; CNN tidak dikutip sebagai sumber yang dibaca. Platform pernyataan Mahfud ditulis ‘media sosial’ (bukan X atau Instagram secara spesifik) karena sumber-sumber bertentangan soal platformnya (X per jawawa.id/detikcom; Instagram per ifakta.co) — mengikuti preseden post 2047. Hero adalah ilustrasi hasil generate (gedung parlemen pada senja hari + jam besar di fasad) — worker mendeskripsikan ilustrasi ruang sidang paripurna tetapi TIDAK membuat berkasnya; ilustrasi dibuat oleh agen utama agar berbeda dari hero ruang sidang paripurna post 2115. Tidak ada foto legal yang cocok (potret Mahfud di Commons hanya 172×229 piksel + 147×219 piksel, jauh di bawah 1200 piksel; foto Gedung MPR/DPR adalah standing reject; foto berita berhak cipta).