Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, Riau. Pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal Kamis (19/11/2026) dan diumumkan ke publik pada Jumat (20/11/2026). Areal kerja yang terdampak sekitar 338.536 hektare. Seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dalam penguasaan negara.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan penertiban ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai fungsi dan peruntukannya. “Penertiban tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga,” ujar Barita dalam keterangan persnya, Jumat (20/11/2026). Skala keputusannya patut dicatat: 338.536 hektare adalah salah satu pencabutan konsesi hutan terbesar dalam rangkaian penertiban Satgas PKH sejauh ini. RAPP merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE) dan entitas APRIL Group — grup usaha yang didirikan Sukanto Tanoto. Karena itu, keputusan ini bukan sekadar soal satu perusahaan: ia menjadi tolok ukur apakah penertiban kawasan hutan berlaku sama terhadap konsesi besar milik grup usaha mapan.
Empat temuan di balik pencabutan izin
Menurut keterangan Satgas PKH, pencabutan izin didasarkan pada hasil pemeriksaan dan verifikasi atas dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Temuan yang disampaikan: kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang di dalam areal konsesi; perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare di dalam kawasan hutan; bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare; dan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare. Selain itu, Satgas PKH menemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera. Perlu ditegaskan: temuan-temuan ini adalah hasil pemeriksaan Satgas PKH yang menjadi dasar sanksi administratif pencabutan izin — bukan vonis pengadilan atas pertanggungjawaban pidana. Statusnya sebagai temuan administratif penting dijaga, karena langkah hukum lanjutan — bila ada — masih menjadi ranah proses berikutnya.
Dalam rangkaian penertiban yang sama di Riau, Satgas PKH juga menindak PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi. Pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan itu diduga membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin, dan diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya. Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan terkait dan penguasaan kembali areal tersebut.
RAPP: baru tahu dari media
PT RAPP menyatakan telah mengetahui pencabutan izin konsesi kehutanannya melalui pemberitaan media. Dalam pernyataan tertulisnya, perusahaan menyebut masih menunggu pemberitahuan resmi beserta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah, dan akan merespons melalui jalur yang sesuai setelah pemberitahuan itu diterima. “Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berinteraksi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Kami saat ini sedang menunggu pemberitahuan resmi dan klarifikasi lebih lanjut, dan akan merespons melalui jalur yang sesuai setelah kami menerimanya,” kata RAPP. “Prioritas utama kami saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada operasi kami,” tambahnya. RAPP menyebut grupnya mempekerjakan lebih dari 41.000 orang, dan sebuah studi dampak ekonomi memperkirakan kegiatannya menopang sekitar 170.000 pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 di seluruh Indonesia.
Pernyataan itu menyisakan pertanyaan prosedural yang wajar: kapan pemberitahuan resmi sampai, dan apakah perusahaan akan menempuh upaya hukum terhadap keputusan Menteri Kehutanan tersebut. Hingga artikel ini ditulis, belum ada keterangan mengenai langkah hukum apa pun dari pihak perusahaan. Yang sudah ditegaskan Satgas PKH: pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum atas kerusakan yang telah terjadi tetap berlaku.
Yang perlu diawasi setelah ini
Pencabutan izin adalah babak pembuka, bukan penutup. Ada empat hal yang menentukan apakah keputusan ini benar-benar memulihkan kawasan hutan atau berhenti sebagai pengumuman. Pertama, pemulihan. Negara kini menguasai kembali 338.536 hektare, tetapi kawasan yang terbakar, ditanami sawit, ditambang, dan rusak kawasan lindungnya tidak pulih dengan sendirinya. Publik perlu tahu siapa memulihkan, dengan dana siapa, dan dalam tenggat apa — kewajiban pemulihan yang disebut Satgas PKH harus punya ukuran dan jadwal yang bisa diperiksa.
Kedua, konsistensi penegakan. Satgas PKH dibentuk untuk menertibkan kawasan hutan secara menyeluruh. Jika konsesi sebesar RAPP bisa dicabut, publik berhak menanyakan konsesi lain dengan pola pelanggaran serupa: apakah penertiban berjalan merata, atau berhenti pada kasus yang paling terlihat. Ketiga, tindak lanjut terhadap PT GSL dan rantai pasok sawit ilegal. Penindakan terhadap pabrik yang diduga menampung hasil kebun di kawasan hutan menyentuh akar persoalan: selama ada pembeli, perambahan punya pasar. Rekomendasi Satgas PKH atas permohonan pelepasan kawasan hutan terkait GSL perlu diikuti sampai ada keputusan final.
Keempat, respons kelembagaan. Hingga kini belum ada pernyataan dari DPR maupun Kementerian Kehutanan di luar keterangan Satgas PKH, dan belum ada kepastian soal upaya hukum RAPP. Perkembangan itu — pemberitahuan resmi, kemungkinan gugatan, dan jadwal pemulihan — adalah kelanjutan yang layak diikuti.
Sumber: InvestorTrust (dibaca langsung) + jawawa.id/CNBC Indonesia (dibaca langsung) + Bloomberg Technoz (dibaca langsung) + Antara 5869011 (dibaca langsung) untuk pencabutan izin + Kepmenhut 971/2026 + empat temuan + Tesso Nilo + respons RAPP + kutipan Barita. Catatan: rilis resmi BPKP TIDAK bisa diambil via curl dari VM ini (HTTP 000 pada dua percobaan) — fakta di sini bersandar pada empat sumber yang dibaca langsung. Hero adalah ilustrasi hasil generate — foto asli yang diusulkan worker (gajah Sumatra di TN Tesso Nilo, Domiyanto, CC BY-SA 4.0, 4023×2682, 2017, lisensi terverifikasi via API Commons) TIDAK bisa diunduh: HTTP 429 + halaman “Wikimedia Error” (3.411 byte); sesuai aturan yang berlaku, tidak dicoba ulang; klaim worker “verified HTTP 200” salah. Luas areal pelepasan kawasan hutan terkait GSL TIDAK diterbitkan — angkanya bertentangan (sekitar 32 ha per InvestorTrust vs 42 ha per outlet lain). Klaim “RAPP tetap beroperasi” (satu outlet lapis bawah, bertentangan dengan posisi resmi “seluruh kegiatan dihentikan”) TIDAK dipakai. Kutipan worker (~210 karakter) terlalu panjang; kutipan baru 150 karakter ditulis.