Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Sjafrie Gandeng Yusril Kebut Revisi UU Pertahanan Negara

Menhan Sjafrie mengundang Yusril Ihza Mahendra ke Kemenhan, Jumat 20 November 2026, untuk membahas revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Oleh 20 NOV 2026 5 menit baca
Ilustrasi buku hukum dan palu di atas meja pada senja hari

Pemerintah mulai menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengundang Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ke kantor Kementerian Pertahanan pada Jumat, 20 November 2026, untuk membahas rancangan perubahan undang-undang tersebut. Pertemuan itu menjadi langkah kedua dalam dua hari. Sehari sebelumnya, Kamis 19 November, Sjafrie sudah berkonsultasi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan. Pemerintah menargetkan formulasi awal revisi selesai menjelang akhir 2026, sehingga rancangan undang-undang dapat diajukan untuk memasuki proses legislasi pada awal 2027.

Dua Hari, Dua Meja: DPR lalu Kemenhan

Urutan pertemuannya penting. Sjafrie lebih dulu datang ke DPR — menemui Dasco selaku pimpinan DPR yang membawahi bidang legislasi dan Utut selaku Ketua Komisi I yang membidangi pertahanan — sebelum mengajak Yusril membahas substansi di Kemenhan. Pesannya: pemerintah tidak ingin menyodorkan draf yang sudah jadi tanpa lebih dulu menyelaraskan dengan DPR. Dasco menyebut DPR pada prinsipnya mendukung kebijakan yang memperkuat pertahanan negara, tetapi menegaskan usulan revisi belum disampaikan secara resmi. “Usulannya belum resmi, baru koordinasi. Setelah usulan resmi masuk, baru kami bahas sesuai mekanisme yang berlaku di DPR,” kata Dasco, seperti dikutip sejumlah media. Pemerintah dan Komisi I berencana membentuk kelompok kerja yang melibatkan tenaga ahli dari kedua belah pihak untuk menyusun materi perubahan. Keterlibatan Yusril bukan kebetulan. UU Pertahanan Negara diajukan ketika Yusril menjabat Menteri Kehakiman dan HAM pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Sjafrie memintanya membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang itu, dan Yusril menyambut permintaan tersebut.

Pertemuan itu juga menjadi ajang silaturahmi bagi kedua tokoh yang sudah saling mengenal sejak mengabdi di masa Orde Baru. Keduanya sama-sama berjibaku dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan detik-detik terakhir berakhirnya rezim Presiden kedua RI Soeharto. Pertemuan di DPR itu sendiri berlangsung karena DPR akan membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas); Sjafrie juga mengoordinasikan rencana revisi UU TNI kepada Dasco dan Utut. Dasco menjelaskan, Sjafrie menyampaikan rencana Kementerian Pertahanan untuk mengusulkan revisi Undang-Undang Pertahanan serta Undang-Undang TNI, karena pembahasan dan pengesahan undang-undang merupakan kewenangan DPR.

Yang juga perlu dicatat: Yusril membantah ada bahasan soal cawapres dalam pertemuan di Kemenhan. “Enggaklah [bahas cawapres]. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” kata Yusril. Sjafrie pun sebelumnya sudah menegaskan tidak ada pembahasan soal calon wakil presiden dalam pertemuan mereka di kompleks parlemen, Kamis sore. “Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu, ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu,” kata Sjafrie usai pertemuan. Dasco mengonfirmasi hal yang sama: perbincangan empat mata itu hanya soal revisi UU Pertahanan dan Prolegnas, bukan politik.

Apa yang Mau Diubah

Menurut Sjafrie, UU Pertahanan Negara sudah berjalan 24 tahun tanpa satu pun penyempurnaan, sementara UU TNI sudah lebih dulu direvisi melalui UU Nomor 3 Tahun 2025. “Itu sudah ketinggalan kalau kita pakai UU Pertahanan yang tahun 2002,” kata Sjafrie di DPR, Kamis 19 November. Satu substansi yang disebut Sjafrie secara eksplisit: strategi pertahanan Indonesia belum tertulis dalam undang-undang. “Di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada, itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita. Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif,” ujarnya. Revisi ini, menurut dia, akan merumuskan strategi itu secara tegas: menjaga wilayah teritorial dan kepentingan nasional, tanpa niat menyerang negara lain. Yusril menambahkan alasan lain: lingkungan strategis telah berubah, termasuk perkembangan geopolitik, teknologi militer, perang siber, dan kecerdasan buatan (AI). Ketua Komisi I Utut Adianto menegaskan hal yang sama — pembaruan regulasi bersifat defensif dan bukan untuk menyerang negara lain.

Dalam pertemuan di DPR itu, Sjafrie juga menyinggung rencana penempatan 514 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, satu di setiap kabupaten/kota. Ia menegaskan hal itu bukan militerisasi daerah, melainkan amanat konstitusi dan kepentingan nasional, serta memastikan tidak ada rencana pergantian Panglima TNI. DPR sendiri mendorong penguatan fungsi pengawasan terhadap pembangunan 514 batalyon itu.

Jadwalnya sudah jelas: formulasi revisi ditargetkan rampung sebelum akhir 2026, dan pembahasan resmi ditargetkan berlangsung pada 2027. Dalam siaran pers yang diterima CNN Indonesia, pertemuan di Kemenhan itu berlangsung untuk secara spesifik membahas persiapan revisi UU Pertahanan Negara, dan RUU itu diharapkan masuk ke pembahasan di DPR pada awal 2027 mendatang. Secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Yang Perlu Diawasi

Revisi UU Pertahanan adalah revisi atas payung hukum pertahanan, bukan sekadar aturan teknis. Karena itu, substansi drafnya — bukan hanya jadwalnya — yang akan menentukan. Tiga hal patut diawasi ketika draf itu masuk ke DPR pada 2027: apakah rumusan strategi “defensif aktif” benar-benar membatasi penggunaan kekuatan militer pada pertahanan, bagaimana revisi ini menyelaraskan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) dengan pembangunan batalyon teritorial, dan sejauh mana pengawasan sipil atas TNI ditegaskan di dalam undang-undang.

Untuk saat ini, prosesnya masih berada di tahap koordinasi. Belum ada draf resmi, belum ada pembahasan di DPR, dan belum ada satu pasal pun yang bisa dinilai. Yang sudah jelas baru arahnya: pemerintah dan DPR sepakat UU 2002 sudah ketinggalan zaman, dan keduanya ingin revisi berjalan cepat — formulasi akhir tahun ini, legislasi tahun depan.

Sumber: CNN Indonesia (berita 1429713 + 1429673, dibaca langsung) untuk pertemuan Sjafrie–Yusril di Kemenhan, bantahan cawapres, dan pertemuan Sjafrie–Dasco di DPR; Indonesia Defense Magazine, SuaraGarut, Jawawa, Owrite, NarasiPos, dan Garuda TV (melalui hasil pencarian) untuk substansi ‘defensif aktif’, pokja, dan jadwal formulasi; LensaHukum, BSI News, Jawawa, dan Bupolo (melalui hasil pencarian, mengutip Detik/Antara) untuk kutipan Dasco dan konteks Prolegnas; peraturan.go.id + JDIH BPK + JDIH DPR (melalui hasil pencarian) untuk UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI (disahkan 26 Maret 2025); arsip UlasPolitik (post 1953, 1948, 2056) untuk konsultasi DPR 19 November, bantahan cawapres, dan Yonif TP. Catatan: Sjafrie dikutip sejumlah media menyebut UU Pertahanan ’28 tahun’ tidak diubah — itu keliru (UU 3/2002 berusia 24 tahun pada 2026); artikel memakai 24 tahun. Hero adalah ilustrasi hasil generate — foto asli yang diusulkan (Prabowo mengumumkan Kabinet Merah Putih, Oktober 2024) sudah dipakai sebagai hero media 681 dan tidak boleh dipakai ulang; satu-satunya foto Sjafrie di Wikimedia Commons yang layak adalah potret (1270×1615, bukan lanskap) dan foto upacara (768×512, di bawah 1200 piksel) — keduanya tidak memenuhi syarat hero.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik