Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Tersangka Makar Menunggu Ekspose Bareskrim-Kejagung Jumat

Bareskrim Polri memeriksa 59 saksi dugaan makar, termasuk empat tersangka kasus penyadapan sebagai saksi. Nasib tersangka baru ditentukan Jumat (20/11).

Oleh 19 NOV 2026 4 menit baca
Tumpukan berkas perkara tebal yang diikat tali di atas meja kayu gelap, dengan lampu meja dan jendela malam

Penetapan tersangka dalam perkara dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto masih menunggu hasil gelar perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung). Bareskrim Polri menjadwalkan ekspose perkara itu pada Jumat (20/11/2026), dan hasilnya akan diumumkan ke publik pada hari yang sama.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi agenda tersebut kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026). “Rencana Jumat kami laksanakan ekspose di Kejagung,” kata Susatyo.

Pernyataan itu disampaikan setelah Bareskrim menggelar perkara internal dugaan makar pada hari yang sama. Hingga Kamis sore, penyidik belum menetapkan satu pun tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.

Gelar perkara delapan jam dan 59 saksi

Gelar perkara internal digelar tertutup di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Forum itu melibatkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Biro Pengawasan Penyidikan, Divisi Profesi dan Pengamanan, Inspektorat Pengawasan Umum, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta sejumlah ahli. Hingga pukul 16.49 WIB, gelar perkara dilaporkan sudah berjalan delapan jam dan belum rampung.

Menurut Susatyo, gelar perkara itu bertujuan mendalami konstruksi hukum perkara, menguji fakta dan bukti-bukti baru yang ditemukan dalam penyidikan, serta memastikan penyidikan berjalan sesuai prosedur. Forum ini memetakan tiga unsur yang harus dibuktikan dalam dugaan makar: pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan.

Sejak laporan polisi khusus dugaan makar terbit pada 11 November 2026, penyidik telah memeriksa 59 saksi secara maraton selama sepekan. Di antara mereka terdapat empat perwira tinggi Polri yang berstatus tersangka dalam perkara penyadapan ilegal — mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi — yang dalam perkara makar ini diperiksa sebagai saksi. “Semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi lain yang berpotensial, berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka,” kata Susatyo.

Perlu ditegaskan pemisahan dua perkara ini. Keempat perwira tinggi itu adalah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber. Dalam perkara dugaan makar, yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum, mereka sejauh ini berstatus saksi — bukan tersangka. Asas praduga tak bersalah berlaku penuh sampai ada penetapan resmi dari penyidik.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya menyatakan pada Selasa (17/11/2026) bahwa perkara dugaan makar sudah naik ke tahap penyidikan, tetapi belum ada tersangka yang ditetapkan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dugaan makar tercatat bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum dan tertanggal 12 November 2026.

Ekspose di Kejagung: apa yang dipertaruhkan Jumat

Ekspose bersama Kejagung pada Jumat (20/11/2026) adalah forum penyidik memaparkan konstruksi perkara kepada tim jaksa penuntut umum. Dalam hukum acara pidana, forum semacam ini berfungsi menyamakan persepsi antara penyidik dan penuntut umum soal kecukupan alat bukti sebelum perkara melangkah lebih jauh.

Susatyo belum memastikan apakah pengumuman Jumat besok akan mencakup penetapan tersangka baru. Ia hanya menegaskan penetapan tersangka hanya terjadi setelah penyidik menilai alat bukti cukup, dan penjelasan terperinci akan disampaikan setelah gelar perkara internal dan ekspose bersama Kejagung selesai. “Ini harus kami buktikan besok. Kami konstruksi sudah kami gelar pada hari ini, besok kami akan bersama JPU,” tuturnya. “Tentunya kami rencanakan besok kami akan memberikan keterangan resmi kepada masyarakat terkait perkembangan kasus makar ini,” imbuhnya.

Perkara ini dilaporkan dengan sangkaan Pasal 191, Pasal 193, dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP, serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana. Penyidik juga telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi posko makar, salah satunya sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam — dugaan keterkaitan itu adalah klaim penyidik yang masih harus dibuktikan dalam proses hukum.

Jumat besok adalah momen penentunya. Ada tiga kemungkinan yang terbuka: penyidik mengumumkan tersangka baru dugaan makar, menyatakan alat bukti belum cukup dan penyidikan berlanjut, atau memaparkan perkembangan tanpa penetapan tersangka. Ketiganya adalah hasil yang sah dari sebuah proses hukum — dan tidak satu pun boleh dibaca sebelum waktunya.

Yang juga patut dicatat: sejumlah pemberitaan pada Kamis sore sudah memberi “sinyal” penetapan tersangka. Sinyal bukan penetapan. Sampai Bareskrim dan Kejagung mengumumkan secara resmi pada Jumat, status hukum keempat perwira tinggi itu dalam perkara makar tetap sama: saksi. Membaca sinyal sebagai vonis adalah kesalahan yang sama berbahayanya dengan mengabaikan prosesnya.

Sumber: CNN Indonesia 1428980 (dibaca langsung) untuk ekspose Jumat, gelar perkara internal, 59 saksi, dan pernyataan Susatyo; afu.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk gelar perkara delapan jam hingga 16.49 WIB; validnews.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk pasal yang disangkakan; garudacitizen.com (dikutip dari hasil pencarian) untuk SPDP; journalarta.com (dikutip dari hasil pencarian) untuk beberapa posko makar; UlasPolitik post 1912 untuk gelar perkara dan ekspose; UlasPolitik post 1726 untuk pernyataan Suyudi 17/11.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik