Terkini
Artikel dan ulasan politik

HUKUM DAN DEMOKRASI

Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Disidang 26 November

PN Jakarta Pusat menjadwalkan pembacaan dakwaan mantan Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono pada Kamis, 26 November 2026, dalam perkara dugaan gratifikasi Rp37,8 miliar.

Oleh 19 NOV 2026 4 menit baca
Palu hakim di atas meja kayu dengan timbangan keadilan dan berkas perkara

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang perdana perkara dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono pada Kamis, 26 November 2026. Agenda sidang pertama adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum KPK. Perkara itu terdaftar dengan nomor 96/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst, dan pencatatannya dikonfirmasi juru bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, pada Kamis (19/11).

Ma’ruf disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. KPK menduga ia menerima gratifikasi sekitar Rp37,8 miliar dari rekanan atau vendor proyek selama menjabat Sekjen MPR periode 2016–2023. Dugaan itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Dari penyidikan ke meja hijau

Perkara ini menempuh jalan panjang sebelum sampai ke pengadilan. KPK mengumumkan dimulainya penyidikan pada 20 Juni 2025, lalu menetapkan Ma’ruf sebagai tersangka pada 3 Juli 2025. Ia ditahan pada 9 Juli 2026 untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Pada Rabu, 4 November 2026, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (tahap II), yang menandai lengkapnya berkas penyidikan. Jaksa kemudian memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyusun dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Angka dugaan gratifikasi itu sendiri berubah seiring penyidikan. Saat KPK mengumumkan penyidikan pada Juni 2025, dugaan penerimaan disebut sekitar Rp17 miliar. Saat Ma’ruf ditahan pada Juli 2026, KPK menyebut dua penerimaan spesifik — akun perdagangan pada perusahaan pialang senilai Rp14,4 miliar dan rekening nominee senilai Rp16,4 miliar pada 2021–2022 — yang digabung menjadi sekitar Rp30 miliar. Angka yang kini tercantum dalam perkara yang teregister di pengadilan adalah sekitar Rp37,8 miliar, yang merupakan total dugaan gratifikasi selama Ma’ruf menjabat.

Konstruksi perkara: KPA merangkap PPK dan ‘uang assalamualaikum’

Konstruksi perkara yang disampaikan KPK: selama menjabat, Ma’ruf selaku Pengguna Anggaran diduga menunjuk dirinya sendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut Ma’ruf menggunakan istilah tertentu saat meminta fee dari paket proyek pengadaan di lingkungan MPR. “Untuk penawaran pekerjaan di Setjen MPR RI, para calon rekanan terlebih dulu dimintai fee oleh MC dengan istilah ‘uang hangus’ atau ‘uang assalamualaikum’, yang besarnya sekitar 10 persen dari nilai paket pekerjaan,” kata Taufik dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Ma’ruf diduga memiliki satu orang kepercayaan yakni Zakaria yang sehari-harinya berada di lingkungan Setjen MPR RI. Ma’ruf kemudian memberikan perintah kepada Zakaria untuk menghubungi dan mengumpulkan sejumlah pengusaha calon rekanan proyek-proyek di Setjen MPR RI. MC diduga menerima akun perdagangan pada salah satu korporasi pialang dari rekanan yang memenangkan paket pekerjaan di lingkungan Setjen MPR RI. Nilai akunnya diperkirakan mencapai Rp14,4 miliar. Ma’ruf juga diduga membuka akun rekening nominee atas nama Fauzul Akhyar, selaku pihak swasta dari PT Valbury Ecapital International (VEI), yang juga merupakan penyedia alat tulis kantor (ATK) di lingkungan Setjen MPR. Di dalam rekening dan akun tersebut, antara tahun 2021–2022, MC diduga telah menerima sejumlah uang sebesar Rp16,4 miliar.

KPK juga menduga uang hasil gratifikasi itu dipakai untuk merenovasi rumah dan membiayai resepsi pernikahan anaknya, serta tidak pernah dilaporkan ke KPK dalam jangka 30 hari kerja sejak diterima. Penyidik menyita dana sekitar Rp1,9 miliar yang diduga digunakan untuk membiayai renovasi rumah pribadi Ma’ruf di kawasan Gandul, Depok, dan menelusuri aliran dana yang diduga dipakai untuk membiayai resepsi pernikahan anak Ma’ruf pada November 2020. Barang bukti yang disita meliputi satu unit sepeda motor Harley Davidson, satu unit mobil Jeep Rubicon, sebuah sepeda Brompton, gitar senilai sekitar Rp10 juta, serta telepon genggam Samsung Galaxy Z Fold.

Yang diuji di persidangan

Pembacaan dakwaan pada 26 November baru langkah awal. Yang akan diuji di persidangan adalah apakah dakwaan gratifikasi itu terbukti: jejak aliran dana dari vendor, kewajaran penunjukan dirinya sebagai KPA merangkap PPK, dan kebenaran angka Rp37,8 miliar yang didakwakan. Sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, Ma’ruf berstatus terdakwa dan asas praduga tak bersalah berlaku penuh — dakwaan jaksa adalah tuduhan yang harus dibuktikan, bukan vonis.

Secara politik, perkara ini penting karena menyentuh tata kelola pengadaan di sekretariat lembaga negara yang jarang masuk daftar perkara korupsi dibanding kementerian atau pemerintah daerah. Sidang ini juga dibuka sepekan setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada Kamis (19/11). Waktunya boleh jadi kebetulan, tetapi konteksnya tidak: publik kini menonton bukan hanya bagaimana perkara korupsi dimulai, melainkan bagaimana ia berakhir di meja hijau.

Sumber: Antara (berita 5865427, dibaca langsung) untuk jadwal sidang, nomor perkara, dan konfirmasi Sunoto; Detikcom via Lensahukum (19/11, dikutip dari hasil pencarian) sebagai sumber kedua untuk jadwal sidang dan nomor perkara; Antara via Lapor.co.id (4/11, dikutip dari hasil pencarian) dan Liputan6 via Lapor.co.id (4/11, dikutip dari hasil pencarian) untuk konstruksi perkara, kode ‘uang assalamualaikum’, akun perdagangan, rekening nominee, dan pelaporan 30 hari; Garuda TV (dikutip dari hasil pencarian) untuk aset yang disita dan dana renovasi Rp1,9 miliar; Suarkabar.id (dikutip dari hasil pencarian) untuk pemeriksaan ulang 10 September 2026.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik