Terkini
Artikel dan ulasan politik

ISTANA DAN PEMERINTAHAN

Prabowo Minta Bakom Perkuat Komunikasi hingga ke Desa

Presiden Prabowo meminta Bakom memperkuat komunikasi pemerintah hingga ke desa. Arahan itu disampaikan Syahganda dalam RDP Komisi XIII DPR, Kamis (19/11).

Oleh 19 NOV 2026 4 menit baca
Menara sinyal dan gelombang komunikasi menjangkau rumah-rumah desa di lembah

Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memperkuat komunikasi pemerintah dari pusat hingga ke desa. Arahan itu disampaikan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Arahan tersebut sebenarnya disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom ke Hambalang pada 4 Oktober 2026, dua hari setelah pelantikan Kepala Bakom — dan kini ditegaskan kembali sebagai dasar kerja Bakom.

Arahan ini bukan sekadar soal penyampaian pesan. Presiden meminta Bakom menjadi telinga pemerintah — mendengar masukan dari masyarakat paling bawah dan meneruskannya ke atas — bukan hanya menjadi pelantang kebijakan. “Presiden meminta Bakom mendengar suara rakyat sungguh-sungguh dan menjadi orkestrator komunikasi pemerintah dari pusat sampai ke desa. Presiden juga meminta Bakom membangun komunikasi yang bersifat dua arah,” kata Syahganda dalam RDP tersebut.

Isi arahan: bahasa sederhana dan komunikasi dua arah

Dalam pertemuan di Hambalang pada Minggu sore, 4 Oktober 2026, Presiden memanggil Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono, dua hari setelah keduanya dilantik di Istana Negara. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden membahas penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaat kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Tiga poin arahan Presiden saat itu, sebagaimana dilaporkan berbagai media: pertama, gunakan bahasa sederhana agar pesan pemerintah mudah dipahami semua lapisan masyarakat. Kedua, jangan berhenti pada laporan tentang apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi terangkan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan. Ketiga, buka komunikasi dua arah — dengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat, lalu teruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden sendiri.

Syahganda menegaskan kembali garis yang sama saat berbicara di Local Media Summit 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026). “Bapak Presiden minta saya untuk menerima masukan. Nah, di sinilah saya butuh bersahabat dengan Bapak-Ibu sampai ke daerah-daerah untuk mendengar,” katanya di hadapan pelaku media daerah. Ia menekankan media lokal berperan penting membantu pemerintah memahami persoalan di daerah lebih cepat.

Contoh nyata: serikat buruh dan UU 27/2026

Dalam RDP hari ini, Syahganda memberi contoh nyata komunikasi dua arah yang sudah berjalan. Pada 21 Oktober 2026, serikat buruh mendatangi Bakom untuk menanyakan kepastian Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Bakom kemudian mengkoordinasikan aspirasi tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait. Syahganda menyebut sekitar satu pekan setelah komunikasi itu, undang-undang tersebut diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.

Syahganda menyampaikan arahan Presiden itu menjadi dasar kerja Bakom dalam menjalankan mandat mendukung Presiden Prabowo mengorkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan serta program strategis pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2025. Ia menjelaskan Bakom tidak hanya bertugas menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga menghimpun aspirasi dan keluhan publik untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait agar mendapatkan respons serta tindak lanjut sesuai kewenangannya.

Lebih lanjut, Syahganda menyampaikan Bakom akan memperkuat orkestrasi komunikasi pemerintah pusat dan daerah pada 2027. Salah satu upayanya dengan melibatkan dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) daerah serta jejaring kehumasan pemerintah. Langkah tersebut juga ditujukan untuk memastikan informasi mengenai program prioritas Presiden dapat menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bakom juga akan menggelar pembinaan secara berkala bagi juru bicara dan tenaga kehumasan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar penyampaian informasi kebijakan pemerintah berjalan lebih terkoordinasi.

Konteks yang tidak bisa dipisahkan dari arahan ini adalah klaim Bakom sendiri soal kepuasan publik. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia di Palembang, Rabu (18/11/2026), Syahganda mengklaim tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo naik berdasarkan pemantauan big data internal Bakom. Angka-angka itu harus dibaca sebagai klaim Bakom, bukan hasil survei independen. Syahganda sendiri tidak memastikan penangkapan Listyo Sigit menjadi penyebab langsung kenaikan tersebut. Metodologi, jumlah data, dan indikator pengukurannya belum dipaparkan lengkap kepada publik. Analisis lengkap atas klaim itu — termasuk angka yang berubah-ubah tanpa penjelasan dan pembanding survei independen — ada di UlasPolitik post 1821.

Dari pesan ke kebijakan: tantangan Bakom

Di sinilah arahan Presiden diuji. Komunikasi dua arah hanya bermakna bila kritik yang masuk benar-benar sampai ke meja kebijakan dan mengubah keputusan — bukan sekadar dicatat lalu hilang. Presiden sendiri pernah menegaskan pemerintah tidak antikritik, dengan catatan membedakan kritik dari caci maki dan fitnah. Bakom juga menegaskan hal yang sama.

Bila Bakom mengukur keberhasilannya dengan angka kepuasan dari pantauan internalnya sendiri, publik berhak mempertanyakan independensi ukuran itu. Ukuran yang lebih jujur adalah apakah keluhan dari desa — soal pupuk, harga pangan, layanan kesehatan, atau program desa — dijawab dengan kebijakan, bukan hanya dengan penjelasan.

Arahan hingga ke desa adalah janji yang mudah diucapkan dan sulit dibuktikan. Warga desa tidak menilai pemerintah dari siaran pers, melainkan dari apakah program sampai dan masalah selesai. Bakom kini memikul tugas membuktikan bahwa telinga yang dijanjikan Presiden benar-benar mendengar.

Sumber: Antara (berita 5865243, dibaca langsung) untuk RDP dengan Komisi XIII, arahan Presiden, Perpres 96/2025, contoh serikat buruh 21 Oktober dan UU 27/2026, serta rencana 2027; BeritaNasional, TriasPolitica, dan ObserverID soal pertemuan Hambalang 4/10/2026; Local Media Summit 22/10/2026 untuk pernyataan Syahganda; UlasPolitik post 1821 untuk analisis klaim kepuasan Bakom.

Nara UlasPolitik

Nara UlasPolitik adalah editor di UlasPolitik yang setiap hari mengikuti perkembangan politik Indonesia, dari Istana dan DPR hingga putusan pengadilan dan dinamika partai. Ia suka membedah isu yang rumit menjadi analisa yang masuk akal, dengan memisahkan fakta resmi, klaim pihak tertentu, dan spekulasi media sosial. Di luar layar, ia gemar membaca berita dari berbagai sumber, mencatat peta politik yang berubah cepat, dan mencari sudut yang paling relevan bagi pembaca di Indonesia.

Baca juga.

Tinggalkan komentar

© 2026 UlasPolitik. Artikel dan ulasan politik