Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyebut ajang motor trail di Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, sebagai kegiatan ilegal dan membuka peluang jeratan hukum bagi penyelenggaranya. Pernyataan itu disampaikan setelah video kerusakan jalur pendakian dan aktivitas alat berat di kawasan kawah gunung tersebut viral di media sosial. “Kami juga mengecam keras kegiatan trail yang dilaksanakan di jalur kami pastikan itu izinnya tidak ada,” kata Bobby Nasution, Rabu (18/11).
Ajang yang dipromosikan dengan nama “Sibayak Mountain Enduro, Offroad ke Puncak Gunung Sibayak” itu disebut berlangsung pada Minggu, 15 November 2026, dengan sekitar 150 peserta dan biaya pendaftaran Rp850.000. Rute yang tercantum dalam promosi itu berangkat dari Barung Pulo Macan dan finis di Simpang Sibayak. Dalam materi promosi tersebut tampil logo Kodam I/Bukit Barisan dan klub motor trail Karo Trail Mania 0205. Bobby menegaskan kegiatan itu tidak mengantongi izin. Menurut Bobby, penyelenggaraan kegiatan balap motor trail harus memenuhi persyaratan perizinan dari organisasi terkait sebelum pemerintah dapat menerbitkan izin pelaksanaan. “Bukan mau membela diri, Setahu kami untuk kegiatan trail harus ada izin dari IOF. (Indonesia Off-Road Federation). Saya tanyakan ke IOF, tidak ada rekomendasi atau izin untuk kegiatan tersebut,” jelasnya. Bobby juga menjelaskan bahwa kegiatan balap motor harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Ikatan Motor Indonesia (IMI). Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, pemerintah tidak dapat menerbitkan izin penyelenggaraan. “Begitu juga dengan trail, orang mau buat kegiatan balap harus ada dulu izin dari IMI. Baru pemerintah boleh mengeluarkan izin. Selagi itu tidak ada, pemerintah tidak boleh mengeluarkan izinnya,” paparnya. Atas dasar itu, Bobby meminta pihak penyelenggara bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Gunung Sibayak. Ia bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum apabila tidak ada pertanggungjawaban dari panitia. “Maka ini harus dipertanggungjawabkan sama mereka juga. Saya juga saya minta yang balapan motor itu harus tanggung jawab. Kalau tidak tanggung jawab silakan buat laporan untuk kegiatan tanpa izin masuk sampai ke kawah,” ujarnya.
Dua persoalan yang berbeda: trail tanpa izin dan jalur evakuasi
Perkara ini sebenarnya terdiri dari dua persoalan yang perlu dipisahkan. Pertama, ajang motor trail yang menurut Gubernur dan pengelola kawasan berjalan tanpa izin. Bobby sudah menyampaikan kekecewaannya sejak Selasa (17/11): “Kami sangat kecewa dan tentunya kami akan pastikan mudah-mudahan tidak ada yang memberikan izin. Nanti akan saya lihat apakah dari dinas ada memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan motor trail itu,” kata Bobby. Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, menyatakan hal senada: motor trail itu memasuki kawasan Gunung Sibayak tanpa izin.
Kedua, jalur baru selebar sekitar 4–6 meter yang dibuka dengan ekskavator hingga mendekati kawah — pekerjaan yang justru dilakukan oleh UPTD Tahura Bukit Barisan sendiri, unit di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut. Faisal menjelaskan pembukaan jalur itu dimaksudkan sebagai jalur evakuasi untuk mempercepat penyelamatan pendaki, antara lain setelah adanya kasus pendaki hipotermia hingga meninggal dunia. Ia juga menegaskan pekerjaan jalur evakuasi itu tidak ada hubungannya dengan acara motor trail yang viral. Dalam surat klarifikasi bernomor 500.4/108/UPTD TAHURA BB/XI/2026 tertanggal 17 November 2026, UPTD menyatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan aksesibilitas jalur pendakian sekaligus fungsi jalur evakuasi. Ekskavator yang dipakai disebut disewa melalui pemegang izin pengelolaan, PT Pariban Sibayak Jilena.
Tenggat satu minggu dan evaluasi pejabat
Bobby tidak menolak kebutuhan akan jalur evakuasi. Yang ia persoalkan adalah cara dan lokasinya. Saat meninjau langsung lokasi pada Rabu, 18 November 2026, ia menyebut pembukaan jalur itu “kurang ajar” karena membuka lahan yang masih perawan, menebang vegetasi, dan dirancang untuk kendaraan roda empat sampai ke kawah — padahal kawasan itu berstatus hutan konservasi. “Ya, kalau kita lihat langsung, ngelihatnya ya kurang ajar juga ya kelihatannya ya,” kata Bobby di Karo, Rabu (18/11). “Dibukanya memang untuk langsung untuk kendaraan roda empat, untuk kendaraan mobil bisa masuk sampai ke kawah, padahal jalur evakuasi sebelumnya… ada titik-titik yang bisa digunakan. Nah, ini jalur baru, betul-betul baru, masih virgin, dibuka, ada beberapa vegetasi yang dihilangkan, jadi kami nyatakan ini perlakuan untuk jalur evakuasi salah,” ujarnya.
Konteksnya menambah ironi: jalur pendakian Gunung Sibayak saat itu sedang ditutup sementara untuk pemulihan ekosistem — ditutup sejak pertengahan Oktober dan diperpanjang hingga 5 Desember 2026. Di tengah penutupan itulah video ekskavator dan rombongan trail beredar. Bobby memberi tenggat satu minggu sejak peninjauan Rabu, 18 November: jalur yang salah dibuka itu harus ditutup dan ditanami kembali, dan Dinas LHK diminta mencari titik jalur evakuasi baru yang tidak merusak kawasan konservasi. “Saya minta seminggu, ini hari Rabu ya, paling lama satu minggu atau minggu ini harus sudah ditanami kembali, harus sudah ditutup kembali jalurnya,” katanya.
Ia juga menyatakan akan ada evaluasi terhadap Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan atas kesalahan tersebut. Terhadap komunitas trail, Bobby memerintahkan organisasi perangkat daerah terkait untuk mengejar pihak yang terlibat agar mempertanggungjawabkan perbuatannya — dan bila tidak kooperatif, segera dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Yang masih perlu dijawab
Sejumlah hal belum terjawab hingga artikel ini ditulis. Belum ada keterangan resmi apakah ada izin yang diterbitkan oleh instansi mana pun untuk ajang trail itu, siapa penyelenggara dan penanggung jawabnya, dan apakah laporan ke aparat penegak hukum sudah benar-benar dibuat. Kehadiran logo Kodam I/Bukit Barisan dalam materi promosi juga belum dijelaskan — Kompas melaporkan pihaknya mencoba menghubungi Komandan Kodim 0205/Tanah Karo, Letnan Kolonel (Inf) Robert Benget Panjaitan, tanpa jawaban yang tercatat. Logo dalam sebuah poster bukan bukti keterlibatan institusi, dan tuduhan apa pun terhadap pihak tertentu tetap harus dibuktikan.
Yang juga patut dicatat: “ilegal” di sini adalah penilaian Gubernur dan pengelola kawasan, bukan putusan hukum. Belum ada tersangka yang diumumkan dalam perkara ini, dan asas praduga tak bersalah berlaku bagi siapa pun yang nantinya diperiksa.
Politiknya, kasus ini menempatkan Bobby dalam posisi yang tidak biasa: ia mengecam keras sebuah kegiatan, tetapi pada saat yang sama harus mengakui bahwa kerusakan lain di lokasi yang sama justru dikerjakan oleh dinasnya sendiri. Ketegasannya terhadap UPTD — tenggat satu minggu dan evaluasi kepala unit — akan menjadi tolok ukur: apakah pernyataan keras itu diikuti pemulihan nyata di lapangan, atau berhenti sebagai pernyataan di depan kamera. Tenggat itu jatuh sekitar Rabu, 25 November 2026.
Sumber: CNN Indonesia (berita 1429066, dibaca langsung) untuk pernyataan Bobby, syarat izin IOF dan IMI, serta video viral; Kompas (17/11, dikutip dari hasil pencarian) untuk detail ajang (150 peserta, Rp850.000, rute, logo), pernyataan Bobby 17/11, pernyataan Faisal, dan tanggal penutupan; Karo Daily/DetikSumut (dikutip dari hasil pencarian) untuk kutipan “kurang ajar” dan “masih virgin”, lebar 6 meter, dan PT Pariban Sibayak Jilena; DNABerita, BeritaHoki, dan MajalahCEO (dikutip dari hasil pencarian) untuk tenggat satu minggu dan evaluasi kepala UPTD; Rempulima dan IDR Times (dikutip dari hasil pencarian) untuk surat klarifikasi dan penegasan Faisal bahwa trail tidak dikoordinasikan dengan UPTD.